Jayapura-
Puluhan warga sipil menjadi korban kekerasan di Paniai, Papua, selama
Januari hingga April 2013. Tiga orang tewas, sedangkan yang lainnya
diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum petugas.
Mereka yang meninggal di antaranya ditembak orang tak dikenal, juga
akibat tabrak lari kendaraan patroli Keolisian Resor Paniai pada 31
Desember 2012. Korban adalah Yakob Mote, 26 tahun, tewas di depan pos
571 Enarotali, Paniai. “Itu data sementara, masih harus diklarifikasi,”
kata Kapolres Paniai Ajun Komisaris Besar Polisi Semi Ronny, Kamis, 18
April 2013.
Semi menegaskan, semua kasus yang melibatkan anggotanya sebagai
pelaku, pasti akan ditindak tegas. Pihaknya pun sudah menarik personil
Brimob sesuai tuntutan masyarakat.
Desakan agar personil Brimob ditarik disampaikan aktivis Papua dalam
pertemuan tertutup dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Kepolisian/TNI
serta DPR Papua. Sebab, dalam tiga bulan terakhir terjadi serentetan
kasus diduga dilakukan aparat Brimob terhadap warga sipil.
“Kami mendesak Kapolri menarik Brimob dari Paniai, karena kehadiran
Brimob membuat masyarakat trauma, ketakutan, dan menjadi korban
kekerasan,” ujar Ketua Solidaritas Kekerasan Paniai Andreas Gobay.
Andreas juga meminta DPR Papua memfasilitasi Tim Solidaritas Peduli
HAM bertemu Kapolri dan Panglima TNI agar pihaknya bisa menyampaikan
kondisi kekerasan di Paniai. ”Dua institusi itu harus bertanggungjawab,
yakni dengan memproses pelaku secara hukum,” ucapnya.
Bupati Paniai Hengky Kayame menegaskan, kekerasan bersenjata di
wilayah pegunungan bagian barat itu terjadi tiap tahun. Karena itu
masyarakat minta agar Brimob ditarik.
Menurut Hengky, pihaknya dihadapkan pada situasi sulit. Di satu sisi
terdapat persoalan kesejahteraan, sedangkan di lain sisi timbul masalah
keamanan. ”Sebelum saya dilantik sebagai bupati, daerah Paniai selalu
bermasalah. Sekarang jadi bupati juga dihadapkan pada masalah,” tutur
Kayame yang baru saja dilantik dua hari lalu.
Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai menegaskan, konflik Paniai
akibat ego dua pihak. OPM bersikukuh menyatakan Papua merdeka, sedangkan
kepolisian dan TNI mempertahankan NKRI sebagai harga mati. ”Kalau semua
pihak mempertahankan pendapatnya, konflik tak akan berakhir, masyarakat
yang akan jadi korban,” katanya memaparkan.
Magai menyarankan agar pemerintah menjawab aspirasi dengan
menyelenggarakan dialog antara Jakarta dan Papua sebagai jalan tengah
bermartabat dan adil menuntaskan masalah Papua. ”Kalau tidak, korban
akan terus berjatuhan,” ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Waktu Anda Untuk Berkomentar atas Berita ini