Wanimbo: Jangan Kriminalisasikan TPN/OPM, Kami Berperang Dengan Pasukan TNI/Polri.

TPN/OPM

Jayapura, Sudah hari ke lima Perang gerilya antara TPN/OPM vs TNI/Polri yang sedang berlangsung di pirime kab. Lanny jaya,
Ketika media ini tanyakan via telp! Tentang motip di balik penembakan ini.

Kom.Enden wanimbo dengan tegas katakan bahwa, kami bukan aksi kriminal atau teroris, kami perang gerilya, kami lawan pasukan indonesia, kami tembak bukan warga sipil namun aparat TNI/Polri, ini perang, kami baku lawan senjata dengan senjata, kami bukan sipil bersenjata, kami juga anggota Tentara Pembebasan Nasioanl (TPN) Papua barat, kata Enden. Wanimbo 03/08 yang di hubungi blog ini via telp.

Read More

Puluhan Warga Sipil Jadi Korban Kekerasan di Paniai

Jayapura- Puluhan warga sipil menjadi korban kekerasan di Paniai, Papua, selama Januari hingga April 2013. Tiga orang tewas, sedangkan yang lainnya diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum petugas.

Mereka yang meninggal di antaranya ditembak orang tak dikenal, juga akibat tabrak lari kendaraan patroli Keolisian Resor Paniai pada 31 Desember 2012. Korban adalah Yakob Mote, 26 tahun, tewas di depan pos 571 Enarotali, Paniai. “Itu data sementara, masih harus diklarifikasi,” kata Kapolres Paniai Ajun Komisaris Besar Polisi Semi Ronny, Kamis, 18 April 2013.

Semi menegaskan, semua kasus yang melibatkan anggotanya sebagai pelaku, pasti akan ditindak tegas. Pihaknya pun sudah menarik personil Brimob sesuai tuntutan masyarakat.

Desakan agar personil Brimob ditarik disampaikan aktivis Papua dalam pertemuan tertutup dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Kepolisian/TNI serta DPR Papua. Sebab, dalam tiga bulan terakhir terjadi serentetan kasus diduga dilakukan aparat Brimob terhadap warga sipil.

“Kami mendesak Kapolri menarik Brimob dari Paniai, karena kehadiran Brimob membuat masyarakat trauma, ketakutan, dan menjadi korban kekerasan,” ujar Ketua Solidaritas Kekerasan Paniai Andreas Gobay.

Andreas juga meminta DPR Papua memfasilitasi Tim Solidaritas Peduli HAM bertemu Kapolri dan Panglima TNI agar pihaknya bisa menyampaikan kondisi kekerasan di Paniai. ”Dua institusi itu harus bertanggungjawab, yakni dengan memproses pelaku secara hukum,” ucapnya.

Bupati Paniai Hengky Kayame menegaskan, kekerasan bersenjata di wilayah pegunungan bagian barat itu terjadi tiap tahun. Karena itu masyarakat minta agar Brimob ditarik.

Menurut Hengky, pihaknya dihadapkan pada situasi sulit. Di satu sisi terdapat persoalan kesejahteraan, sedangkan di lain sisi timbul masalah keamanan. ”Sebelum saya dilantik sebagai bupati, daerah Paniai selalu bermasalah. Sekarang jadi bupati juga dihadapkan pada masalah,” tutur Kayame yang baru saja dilantik dua hari lalu.

Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai menegaskan, konflik Paniai akibat ego dua pihak. OPM bersikukuh menyatakan Papua merdeka, sedangkan kepolisian dan TNI mempertahankan NKRI sebagai harga mati. ”Kalau semua pihak mempertahankan pendapatnya, konflik tak akan berakhir, masyarakat yang akan jadi korban,” katanya memaparkan.

Magai menyarankan agar pemerintah menjawab aspirasi dengan menyelenggarakan dialog antara Jakarta dan Papua sebagai jalan tengah bermartabat dan adil menuntaskan masalah Papua. ”Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” ujarnya.

http://www.tempo.co/read/news/ 

Read More

Hanya Dialog Setiga yang Bisa Redam Konflik Papua

Jayapura Ketua Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP), Usama Yogoby mengatakan, isu yang sementara ramai diperbincangkan yaitu dialog Jakarta – Papua, harus dimediasi oleh pihak yang netral.

 

“Kalau mau dialog ya harus ada pihak ketiga. Yang punya masalah, keduanya duduk bersama," ujar Usama di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (18/4).

Menurut dia, dialog yang dimaksud, yaitu dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat asli Papua yang berseberangan dengan pemerintah (pro Papua merdeka). “Dialog denganpemerintah Indonesia, siapa wasitnya? Itu baru bisa berjalan normal,”ungkapnya.

Sebelumnya, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay, pada Senin (15/4) lalu mengatakan, di  Papua masih ditemukan indicator yang terjadi selama ini yaitu, masih adanya pengibaran Bendera Bintang Kejora, adanya tuntutan referendum, adanya tuntuan Papua Merdeka, stigma separatis terhadap orang Papua dan berbagai kekerasan.

Untuk meredamkan indicator di atas, pemerintah telah menggunakan metode pendekatan hukum, kekerasan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Namun ia menilai, ketiga pendekatan di atas belum mampu menuntaskan konflik yang terjadi di Papua.sehingga pada kesempatan itu dia menyarankan adanya dialog damai yang melibatkan pihak lain.

More: http://www.papuapos.com/

Read More

This year, Jakarta-Papua Dialogue Held

Jayapura (15/1)-After a visit to Papua Papua problem solving related to the September 2012 and, Member of the Presidential Advisory Council (Watimpres) Legal Affairs and Human Rights, Albert Hasibuan, claimed to have given consideration to the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ).

"I've given consideration, settlement of problems in Papua should be discussed together. Answer President welcomes it, "said Albert, when met after attending a Christmas Eve celebration with the National Mandate Party in Jayapura, Papua, on Sunday night (13/1).

According to Albert, he also has been visited by several Papuan leaders like Father Neles Tebay and Beny Giay, and several other religious leaders from Papua. "They are pushing for a dialogue and hopefully dialogue can be carried out in the year 2013. But I do not know exactly in what month, "he said.

It's just that according to Albert, his work in that direction (stimulated dialogue). For everyone, including the president expects peaceful land for Papua. "I think everyone, including the president and have a willingness to work towards it (dialogue) and a matter of time," he said.

While other considerations to the President, the former member of the National Commission on Human Rights, the Special Autonomy (Autonomy) for Papua to be fully realized, either by line in the region, and the central government.

"The others, the Commission must be held in Papua real and had to go to Papua, since many Papuan people complain, they ask questions about how the Special Autonomy Fund's accountability. So that the Commission should be here (Papua), "said Albert.

Just FYI, when Albert who became members of the Commission, he was once the Chief Investigator Violations (KPP HAM) East Timor (1999), KPP HAM Abepura (2000), Chairman of KPP HAM Trisakti, Semanggi I and Semanggi II (2001), and was inducted into Watimpres Legal Affairs and Human Rights in January 2012 ago.

On his visit to Papua as Watimpres, Albert met the ranks of government in Papua and Jayawijaya. Among them, MRP, Papua Police Headquarters and Makodam XVII Cenderawasih, NGO leaders, and church leaders. This visit, follow-up meetings with the community leaders in Papua Wantimpres Office on July 3, 2012 before. (Jubi / Levi)

 

By AWPA

Read More

New Year’s Day Shooting Injures One in Papua

By. Banjir Ambarita - TheJakartaGlobe

 

Jayapura. An unidentified gunman shot and wounded a man not far from the Papua Police headquarters on the first day of the new year, residents here said.

Malage Tabuni, 43, was waiting for a public minivan with four friends at the Porasko stop just 30 meters from the Papua Police headquarters at about 6:00 p.m. on Tuesday in the provincial capital when he was shot in his right shoulder.

A friend rushed him to Jayapura’s Dok II General Hospital, where he is still being treated.

Ibani Tabuni, one of the four friends present, said the group was on their way home after attending a party at Angkasapura in North Jayapura and were waiting for southbound public transportation.

“We had just alighted from a public transport van and were waiting for another to go to Entrop [in South Jayapura] when suddenly, the shoulder of Malage Tabuni began to bleed and after we had a look at it, it turned out to appear like a gunshot wound,” Ibani said.

Ibani said he, the victim and the three other members of the group did not see the shooter.

“We do not know where the shot came from and at that same time there was also the sound of a firecracker,” Ibani said.

Quoting doctors at the hospital, Ibani said the bullet was still inside Malage’s shoulder and surgery would be undertaken to remove it.

Papua Police spokesman Sr. Comr. I Gede Sumerta Jaya declined immediate comment.

Read More

Tahun 2012, 22 Anggota KNPB Terbunuh dan 51 Dipenjarakan

Dari depan Victor Yeimo & Buctar Tabuni

MAJALAH SELANGKAH – Jayapura Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo mengatakan, 22 aktivis KNPB  dibunuh, 51 masih mendekam di penjara, dan belasan lainnya DPO dengan tuduhan makar.

“Selama tahun 2012, 22 anggota KNPB telah dibunuh penjajah, 51 masih mendekam dalam trali besi penjajah. Belasan lainnya DPO dengan tuduhan yang tidak benar,”kata Victor kepada majalahselangkah.com, Senin (01/01).

Kata dia, diprediksi tahun 2013, pembunuhan dan penangkapan akan dilegalisasi dengan UU terorisme oleh Indonesia terhadap aktivis dan rakyat Papua yang berjuang menuntut kedaulatan bangsa Papua Barat.

Kata dia, walaupun Indonesia menerapkan UU terorisme, KNPB tetap komitmen untuk terus menyuarakan apa yang disuarakan selama ini. “Walau Indonesia mulai melegalisasi pembunuhan mereka dengan siasat modern seperti UU Terorisme, KNPB tidak akan gentar,” kata dia.

“Siasat baru dengan pola modern akan kami lawan, apa pun bentuknya. Bukankah kita ada dalam dunia yang sama? Juga terlahir sebagai manusia yang sama. Yang beda, hati pikiran dan tindakan anda demi rupiah dan nafsu menjajah, tapi kami dengan hati pikiran dan tindakan yang mulia demi membebaskan bangsa kami dari penindasan ini,” kata dia. (BT/GE/MS)

Read More

Politics: Kilman builds coalition for victory

Sato Kilman, the leader of Vanuatu’s People’s Progressive Party (PPP), has been returned to office as Prime Minister after national elections marred by claims of electoral irregularities.

Kilman drew support from Deputy Prime Minister Ham Lini of the National United Party (NUP) to build a coalition to return to government.

In a parliamentary vote on November 21, three weeks after the elections, Kilman won the Prime Ministership by 29 votes to 23, defeating opposition candidate Edward Natapei of the Vanua’aku Pati (VP). MPs also chose the PPP’s George Wells as Speaker of the Parliament.

In spite of efforts to monitor voting and promote awareness in the electorates by groups like Transparency Vanuatu and the Port Vila-based Pacific Institute for Public Policy (PiPP), the elections were tarnished by allegations of fraud and mismanagement.

The Principal Electoral Officer was replaced just as the campaign began and candidates objected to the misuse of proxy votes (with parties allegedly mobilising people to use proxies to vote in Port Vila, as well as in their home islands).

As we go to press, petitions have been lodged with the Court of Disputed Returns, including losing candidates who claim thousands of people voted in Port Vila from outside the municipal boundaries, while others were missed from the electoral roll.

In the aftermath of independence, Vanuatu politics was dominated by two parties—the Vanua’aku Pati (VP) and the largely francophone Union of Moderate Parties (UMP). But those days are long gone.

Coalition building

This election has highlighted the fragmentation of political institutions, with 34 parties and 63 independents contesting the elections. Many of the parties are little more than a name, with eight “parties” nominating just one candidate.

In the national vote, well-established parties came away with small but significant numbers of MPs, including VP (8 seats), PPP (6), UMP (5) and NUP (4). The new Graon mo Jastis Pati (GJP) also won four seats.
However, half the seats in the 52-seat Parliament were won by smaller parties and independents, and major parties had to negotiate to rally the 27 MPs required to form government.

On November 7, the opposition bloc announced a Solidarity Agreement between the VP, UMP, NUP, GJP, Nagriamel, Melanesian Progressive Party (MPP), Vanuatu Liberal Democratic Party (VLDP) and some independents.

The Solidarity Agreement announced “the desire to combat corruption and to restore confidence, stability and growth in the country.”

However the solidarity of this bloc was soon tested with public disagreements between the President and Vice President of NUP over which grouping to support. In the end, NUP’s Lini and the Nagriamel movement swung behind the Kilman coalition, giving it the numbers to form government.

After winning his parliamentary majority, Kilman reshuffled his cabinet and announced the creation of a new Ministry of Civil Aviation. In his second term as Prime Minister, Kilman now relies on support from the PPP, NUP, Green Confederation, Reunification of Movements for Change, Nagriamel Custom Movement and Vanuatu National Party.

Land and Justice

One feature of the elections was the breakthrough by the Graon mo Jastis Pati (GJP—Land and Justice), led by MP for Port Vila Ralph Regenvanu.

In the last elections in 2008, Regenvanu gained the largest number of votes of any candidate. The former director of the Vanuatu Cultural Centre served as Minister for Justice in the last Parliament, but lost his portfolio after speaking out against Vanuatu’s accession to the World Trade Organisation (WTO).

In this year’s poll, he increased his majority in the capital Port Vila, outpolling all other candidates. This time, although it won fewer seats than well-established parties like VP, UMP or PPP, Graon mo Jastis broadened its base beyond Port Vila, winning seats on Santo, Malekula and in rural North Efate (while previous MPs on the main island have largely come from the south).

Regenvanu told ISLANDS BUSINESS that the GJP struck a chord with its emphasis that “we want to show a niufela fasin, a new style of leadership, a new way of acting as an MP.”

He said: “We chose all candidates based on criteria of long community service and no record of misuse of funds in any capacity—where they work or in the community. That struck a chord in these times of corruption.”

Regenvanu noted that GJP has built on work done by NGOs, the Vanuatu Cultural Centre and the Malvatumauri (National Council of Chiefs) on strengthening the custom economy: “One of the main areas we target is land reform, the fact that the tribe owns the land, which means that every person—child, young person, mother, father—is a landowner and they all have to be involved in decision making.

“The other main policy was to do with providing advice, training and appropriate education to help communities govern themselves,” he added.

“No one else was talking about that in the election. We were the people who popularised the idea of the four legs of the community: chiefs, church, youth and women.
Those four groups have to be involved in every aspect of management of any community, from village level to nation.”

Disputes over land

In spite of the focus on customary land in Vanuatu’s constitution, government decisions have been the main driver behind the alienation of land. Today, more the half the coastline of Efate has been sold or leased, especially to overseas investors from Australia and other nations.

In its last term, the Kilman government was widely criticised for idecisions over land policy, with then Minister for Lands Steven Kalsakau challenged over the sale of public land in breach of a 2010 Council of Ministers resolution which suspended state land sales.

The Minister was also criticised over the leasing of 2,300 hectares of land at Mangaliliu and Lelepa, an area larger than the capital.

Just days before Parliament chose a new Prime Minister, police began investigating a break-in at the Department of Lands. In the post-election reshuffle, Kalsakau has now been transferred to the education portfolio, with NUP’s James Bule taking over as Minister for Lands.

As incoming Minister for Foreign Affairs, Natatok president Alfred Carlot will also face debates over Vanuatu’s regional relations. Port Vila hosts the secretariat of the Melanesian Spearhead Group (MSG), which is preparing for the next MSG leaders summit in neighbouring New Caledonia.

West Papua

The first Kilman government transformed Vanuatu’s relations with Jakarta, with the December 2010 signing of a Vanuatu-Indonesia Development Co-operation Agreement.

In 2011, Indonesia also obtained observer status with the MSG. These moves dismayed the West Papua National Council for Liberation (WPNCL), which has an information office in Port Vila, especially as the agreement stresses Indonesian territorial integrity, sovereignty over West Papua and prohibits Vanuatu from interfering in Indonesia’s “internal affairs”.

Following the elections, the West Papua issue continues to cause public debate. The chair of the Vanuatu Christian Council, Bishop James Ligo, told the local Daily Post newspaper: “We cannot entertain somebody who kills our brothers and sisters. We will work with the new government to consult and pursue ways to free the people of West Papua who are getting killed every day by the Indonesian military.”

The unity of both government and opposition will be tested in the coming weeks. Foreign Minister Carlot and Minister of ni-Vanuatu Business Marcellino Pipite face court proceedings over their presence on the super-yacht Phocea, which docked in Port Vila in mid-2012 without meeting customs requirements (the yacht’s multi-millionaire owner Pascal Anh Quan Saken was nominated by the previous Kilman government as Vanuatu’s honorary consul in Vietnam).

Even Prime Minister Kilman faces questions over debts owed to government for outstanding land rents, which opposition politicians are using to challenge his standing as a member of parliament. With provincial elections scheduled in January for four provinces and potential court rulings that could lead to parliamentary by-elections, politics in Port Vila will continue to be unsettled and the unity of the governing coalition faces on-going challenges.

Read More