satu-satunya solusi untuk Papua Adalah "REFERENDUM"

Ini adalah pernyataan editorial yang diterjemahkan dari Militan Indonesia, pertama kali diterbitkan pada 22 Agustus 2019 , pada awal gelombang demonstrasi massa di seluruh Indonesia dan Papua. Sejak itu, reaksi telah membesarkan kepalanya. Pemerintah Indonesia mengerahkan 6.000 personel polisi dan militer tambahan ke Papua. Internet diblokir. Seorang milisi pro-Indonesia dikerahkan untuk meneror orang Papua. Lusinan orang Papua telah terbunuh, dengan ratusan lainnya ditangkap.

Teror, kekerasan dan rasisme sekali lagi turun ke atas pemuda Papua yang sedang belajar di Indonesia, kali ini di Surabaya, Malang, Semarang dan Ternate. Berita tentang bagaimana pemuda ini diperlakukan seperti binatang memicu demonstrasi massa di seluruh Papua, karena massa tahu sepenuhnya dari pengalaman sehari-hari mereka sendiri apa yang dilalui pemuda ini, dicemooh sebagai “monyet” dan diperlakukan seperti itu.

Read More

Oceania Interrupted, Dari Bangsa Maori Untuk Perjuangan Bangsa Papua Barat

  

Jayapura, 9/3 (Jubi) – Sebuah aksi intervensi masyarakat Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat dilakukan ditengah Festival Pasifika di Auckland.

Aksi yang disebut Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua ini dilakukan oleh 14 orang perempuan Maori, yakni Marama Davidson, Ruiha Epiha, Talafungani Finau, Leilani Kake, Moe Laga-Fa’aofo, Genevieve Pini, Amiria Puia-Taylor, Leilani Salesa, Luisa Tora, Mele Uhamaka, Asenaca Uluiviti, Leilani Unasa, Julie Wharewera-Mika, Elyssia Wilson-Heti.

Aksi ini, menurut salah satu penampil, dilakukan sebagai intervensi publik dalam Festival Pasifika ini, untuk memberi dukungan bagi perjuangan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.

“Mulut kami yang ditutup dengan bendera Bintang Kejora adalah simbol pembungkaman di Papua Barat.” kata Marama Davidson, salah satu penampil, kepada Jubi. Minggu  (9/3) melalui sambungan telepon.

Keempatbelas perempuan Maori ini memang menutup mulut mereka dengan Bendera Bintang Kejora ukuran kecil dan mengenakan pakaian adat Maori.

“Kebebasan kami sebagai orang Māori dan perempuan Pasifik di Aotearoa, Selandia Baru terikat dengan saudara-saudara Pacific kami di Papua Barat.” tambah Julie Wharewera-Mika, penampil lainnya.

Menurut Julie dan Marama, tangan mereka yang terikat melambangkan terkekangnya kebebasan rakyat Papua Barat.

 

Dalam aksi ini, para penampil hanya bergerak secara minim dan tanpa suara. Ini untuk melambangkan kurangnya kebebasan berekspresi dari pendapat politik, kurangnya akses ke sumber daya yang adil dan merata, kurangnya akses ke media yang bebas dan independen yang dialami rakyat Papua Barat. Sementara tubuh para perempuan Maori ini dihiasi dengan warna hitam untuk merayakan eksistensi perempuan sekaligus sebagai simbol berkabung

Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West dilakukan Sabtu, 8 Maret kemarin di Western Springs Lakeside Park, Auckland. Ribuan orang datang ke Auckland untuk menyaksikan Festival Pasifika yang dipusatkan di Western Springs Lakeside Park. (Jubi/Victor Mambor)

 

Terima Anda Sudah Kunjungi Blog Alternatif KNPB, Jika Tidak Keberatan Apa Tanggapan Atau komentar Anda Tentang Berita ini?

Read More

Green MP to support West Papuan flag raising at Parliament

Press Release: Green Party - Here Published

Green MP to support West Papuan flag raising at Parliament

What: Raising of the West Papuan ‘Morning Star’ flag to support West Papuan independence

Where: Parliament forecourt

Who: Peace Movement Aotearoa, other NGOs and supporters of West Papua, and MPs including Catherine Delahunty, Green Party MP and International Parliamentarian for West Papua.

The Green Party will be supporting the annual flag raising in solidarity with West Papua at 1pm at Parliament on Monday December 2nd. This event is organised by Peace Movement Aotearoa every December in recognition of the anniversary of West Papuan independence.

West Papua has been occupied by Indonesia since 1969 and citizens who raise the ‘Morning Star’ flag can be imprisoned for up to 15 years.

"A number of MPs from several parties are members of International Parliamentarians for West Papua, and we are proud to support this event," said Green MP Catherine Delahunty.

“The West Papuan people live under a brutal occupation and are imprisoned, tortured and even killed simply for speaking out about independence. By raising the ‘Morning Star’ flag we are making a statement in support of their right to self-determination.

“John Key and Murray McCully need to stand up for West Papuan human rights, not to collude with Indonesian oppression for the sake of trade,” said Ms Delahunty

Terima Anda Sudah Kunjungi Blog Alternatif KNPB, Jika Tidak Keberatan Apa Tanggapan Atau komentar Anda Tentang Berita ini?

Read More

TNI/Polri: Teror dan Intimindasi Terhadap Asrama Mahasiswa Papua

JAYAPURA 22 OKTOBER 2013. Sungguh ironis dan sagat mengerikan kondidi terakhir ini sangat memperihatinkan, teror dan intimidasi terhadap rakyat Papua Barat terus terjadi. Teror dan intimindasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI di papua bukan hanya terjadi terhadap masyarakat, sipil namun juga dirasakan oleh mahasiswa di linggungan kampus maupun asrama.

Hal ini telah terbukkti teror dan intimindasi oleh Anggota TNI/POLRI pada hari ini selasa 22 oktober 2013 di asrama uncen (Rusenawa ) perumnas III waena pada pukul 05.15 WPB subuh.
Sesuai laporan saksi mata dan juga sebagai Ketua asrama rusenawa Uncen Tanius komba menyelaskan bahwa, Pada pukul 05.15 WPB Aparat kepolisian dari pos penjagan perumnas III bersama anggota TNI datang menggunakan Motor dengan membawa senjata lengkap masuk di halaman gedung asrama uncen (rusenawa).
Melihat tersebut para penghuni asrama yang bagun lebih dulu keluar untuk menanyakan kedatangan para aparat kepolisian dan anggota TNI tersebut, namun para anggota TNI tanpa kompromi dengan pengurus maupun penghuni asrama langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali, sehingga mahasiswa yang sedang tidur terbagun lalu semua keluar dari kamar masing-masing dan cari jalan masing masing-masing karena ketakutan.
Melihat hal tersebut Ketua asrama Tanius Komba bersama Mael Alua dan pengurus lainya berusaha mendekati para anggota TNI yang terus mengeluarkan tembakan tersebut, namun para anggota TNI dan polisi bukanya kordinasi dengan pengurus malah mengancam tembak ketua asrama. Dan terus melakukan penembakan ke arah asrama, para anggota TNI tersebut mengeluarkan tembakan di asrama sebanyak 9 kali penembakan namun untung tidak ada mahasiswa yang kena tembakan tersebut.
Pada hal ketua asrama Tanius Komba  dan anggota lainya tersebut hanyalah berniat baik menanyakan kedatangan mereka (TNI/POLRI)  itu untuk cari siapa dan juga ada masalah apa di asrama sehingga para aparat tersebut datang dengan peralatan lengkap dan tembak-tembak sembarang di halaman asrama.
Namun para aparat menghiraukan upaya yang dilakukan pengurus asrama dan terus mengacam dan melakukan tembakan ke arah asrama. Melihat ancaman tersebut Ketua asrama membangunkan semua penghuni yang sedang tidur dan  memanggil penghuni yang sedang lari berhamburan keluar dari kamar masing-masing karena takut mendengar tembakan yang dikeluarkan oleh anggota TNI tersebut.
Anggota TNI/ Polri yang datang di asrama tersebut berjumlah sekitar 5-7 orang, masing masing Anggota TNI berpakian preman dengan senjata lengkap sekitar 5 orang sedangkan anggota polisi 2 orang berpakian pereman juga.

Para anggota tersebut melihat semua penghuni beteriak keluar dari kamar masing-masing dan semua kumpul di halaman asrama baik perempuan maupun laki-laki, lalu para penghuni asrama bersama pengurus mendekati mereka namun para aparat tersebut lari meninggalkan tempat atau asrama.

Melihat kejadian tersebut mengancam keamana para penghuni asrama sehingga badan pengurus asrama mengumpulkan semua penghuni baik dari asrma unit satu samapai degan unit enam dan penghuni Rusunawa menuju gapura uncen perumnas III untuk palang kapus guna protes terhadap tindakan atau ancaman dan teror yang dilakukan oleh Anggota TNI/POLRI.

Pada pukul 06.00 WPB semua penghuni asrama Unit satu sampai unit enam dan seluruh penhuni rusenawa kumpul di kapura uncen dan palang kampus,  karena menurut pengamatan mereka teror dan intimidasi tersebut bukan hanya baru terjadi sekali namun sudah sering terjadi oleh aparat kepolisian maupun TNI, yang terjadi hari ini adalah yang ke 5 kali sehingga penghuni asrama melakukakan pemalangan kampus dan para mahasiswa juga sempat bikin api unggu  di pintu masuk kapura Uncen perumnas 3 waena .

Lalu para mahasiwa tersebut melakukan orasi-orasi menggunakan mengapone, aksi porotes terhadap teror dan intimindasi tersebut dipimpin lagsung oleh badan pengurus asrama rusenawa Tanius Komba dan Ismael Alua, dalam orasi-orasinya para mahasiswa tersebut meminta agar Rektor Universitas Cendrawasih Uncen , Kapolda Papua, Dandim Pangdam Walikota serta Kapolresta kota jayapura hadir untuk mempertaggung jawabkan dan juga memberikan penyelasan kepada mahasiswa tentang tidakan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat tersebut.

 Namun pangdam, dandim, walikota serta Kapolda tidak hadir ditempat karena mereka berada diluar jayapura sehingga yang  pada pukul 09 30 WPB Kapolesta dan rektor yang hadir di tempat mahasiswa melakukan demo damai tersebu. Setelah kapolresta kota jayapura AKBP Alfret Papare  dan Rektor Unsen prof. Dr.Karel Sesa M.si hadir di tempat para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya :

1. Para mahasiswa uncen Penghuni asrama perumnas III tersebut mendesak kepada Polreta kota jayapura segera Tutup Pos Penjagan yang ada di perumnas III waena
2. Mendesak kepada Pangdam dan Dandim segera menarik Anggota TNI yang menjaga pos di perumnas III dan pos penjagaan TNI tersebut harus dittup
3. Mendesak kepada Rektor lembaga uncen menjamin keselamatan mahasiswa penhuni asrama Uncen Unit 1 sampai unit 6 dan Asrama Rusenawa.
4. Para Mahasiswa penghuni asrama juga mendesak untuk segera melakukan penada tanganan diats Hitam Puti dari masing pihak yaitu; antara Mahasiswa, Rektorat Dandim dan Polresta Kota Jayapura untuk penutupan dua pos penjagaan baik pos TNI maupun  POLI yang ada di perumnas 3 Waena.

Setelah melakukan kesepakatan antara mahasiswa, Rektorat dan kapolresta lalu pada pukul 10.15 masa demo mahasiswa membubarkan diri secara tertib dan aman

 

 

Read More

Ini Fhoto dan Kronologis Penangkapan Victor Yeimo Bersama 3 Aktivis

Ketua KNPB Victor Yeimo Orasi Sebelum ditangkap Polisi

Jayapura— Empat aktivis Papua yang ditangkap aparat keamanan adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor Yeimo, Sekertaris West Papua National Authorithy (WPNA), Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa (23), Mahasiswa Universitas Cenderawasih, dan Elly Kobak (17), Mahasiswa Universitas Cenderawasih. 

Keempat aktivis tersebut ditangkap tepat di depan pintu Gerbang Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) baru, Perumnas III, Waena, Papua, pada Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Waktu Papua. 

Rocky Wim Medlama, Juru Bicara (Jubir) KNPB menjelaskan, “Awalnya, sekitar pukul 09.30 Waktu Papua, kami bersama dengan kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa  Uncen melakukan pemalangan kampus, dan melakukan orasi-orasi Politik di depan pintu Gerbang kampus.”

Aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kemudian mendatangi lokasi mahasiswa menyampaikan orasi-orasi Politik.

“Termasuk ada aparat Brimob dari Polda Papua, yang dibantu oleh aparat Pengendali Masyarakat (Dalmas). Mereka turun dengan kekuatan penuh, kemudian memblokade jalan dengan mobil Polisi, truck, hingga motor-motor milik aparat kepolisian,” cerita Medlama.

Kemudian, Medlama bersama beberapa pimpinan aksi melakukan negosiasi dengan Kapolresta Jayapura agar mereka dapat diijinkan melaksanakan aksi long march, dengan jaminan keamanan akan dijaga oleh massa aksi.

“Kapolresta tidak mengijinkan demo, sehingga massa diangkut dengan dua truck menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan sikap dan tuntutan di Kantor MRP. Mobil komando juga ikut dalam rombongan terebut,” cerita Medlama.

Dalam negosiasi, aparat juga meminta agar motor tidak mendahului mobil komando, namun berada di belakang. “Kami jalan sesuai dengan kesepakatan, walau kami rasa ini benar-benar suatu ancaman untuk kami,” kata Medlama.

Namun, dalam dalam perjalanan, sekitar pukul 10.30 Waktu Papua, beberapa massa aksi yang tidak ikut saat dilangsungkan negosiasi berjalan mendahului mobil komanda, ‘Saat itulah aparat bertindak membubarkan massa aksi, menabrak beberapa motor, termasuk menangkap empat aktivis Papua termasuk Ketua Umum KNPB,” ujar Medlama.

“Mereka yang ditangkap dipukul, ditampar, dan diangkut naik ke mobil, kami semua yang ada disitu melihat perlakukan aparat keamanan terhadap keempat rekan kami,” kata Wim.

Beberapa truck Dalmas dan Brimob yang berada dibelakang mobil komando kemudian melaju kedepan, menabrak  beberapa motor, dan beberapa massa aksi juga jatuh, dan saat itu aparat turun dan melakukan pemukulan, penangkapan, hingga melakukan tindakan brutal lainnya.

“Ada satu massa aksi yang tangan patah, yakni Markus Giban, mahasiswa Uncen, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Abepura, dan beberapa lagi menderita luka parah karena dipukul,” ujar Medlama.

Hingga berita ini diturunkan, keempat aktivis itu masih ditahan oleh Kepolisian Daerah Papua.

“Tiga aktivis Papua, yakni, Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa, dan Elly Kobak ditahan di Polda Papua. Sementara ketua KNPB sudah dibawah ke Lembaga Pemasyarkatan Abepura, sekitar pukul 18.30 Wakut Papua,” ujar Medlama.

ARNOLD BELAU - Suara Papua

 Photo Kronologis Penangkapan (knpb photo)

 

Read More

Rakyat Papua mendukung, Indonesia Menolak, Terkait Kantor Free West Papua di Oxford.

Peresmian Kantor OPM / photo FWPC

Holandi News,- Benny Wenda sehabis Tour Dunia dari Eropa, Amerika Latin, US, Pasifik, Australia dan di inggris dalam agenda kampanye Free West Papua, Benny Kembali Mendirikan Kantor OPM. 

Tepat tanggal 26 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara internasional  turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta  Jennifer Robinson sebgai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional atas kampanye kemerdekaan papua. 

Reaksi Rakyat Papua

Victor Yeimo dan Buctar Tabuni

Dengan berdirinya kantor Free West Papua di London, Rakyat papua menyambut dengan genbira dan mendukung penuh aktivitas Benny wenda sebagai kordinator diplomat internasional, kata Victor di sela-sela peringatan 1 mei sebagai hari aneksasi papua dalam NKRI oleh UNTEA kepada Indonesia. 1/05/13 jayapura,papua.

Lanjutnya, "Pendirian kantor FWPC di london ini, bagian dari perjuangan rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri. "Dengan berdirinya kantor FWPC ke depan kita bekerja lebih berlelusa dan di harapkan negara-negara solidaritas akan segera menyusul katanya dengan sambutan yang meriah dalam acara tersebut."

Aksi Tuntut Rakyat papua

"Ketua PNWP, Buctar tabuni juga mengatakan, "Kami berharap di dalam negeri juga akan mendirikan kantor Parlement papua, agar rakyat papua bisa menyalurkan aspirasi melaui kentor resmi katanya.

Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni. Mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.

“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,” kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).

Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri

 

Dalam spandukpun menuliskan "Rakyat Papua Dukung Penuh Kantor Free West Papua di London" jelasnya.

Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Benny Wenda sebagai buronan internasional (Daftar Merah Interpol), Namun Interpol internasional menghapus Benny wenda  dengan alasan tidak menemukan kejahatan benny dalam hal tertentu dan unsur politis lebih dominan terhadap wenda.

Indonesia Protes

Presiden indonesia SBY, melalui staf khusus mengatakan SBY prihatin dan menyesalkan peresmian kantor Free west papua di oxford  SBY menyakini posisi pemerintah inggris tetap mendukung integritas papua dalam NKRI katanya di kutip media kompas.

Merlu Indonesia Marty Natalegawa, “Protes keras pemerintah RI ke pemerintah Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris.

Merlu RI Marty Natalegawa

Pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," ujar Marty. Di kutip berbagai media di Indonesia.

Marty lebih lanjut juga meminta pemerintah Inggris membuktikan komitmen mereka atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan dewan Kota Oxford.

Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati " “Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua”  Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.

Angggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu.

Jawaban Pemerintah Inggris

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, mengatakan, pembukaan kantor Free West Papua di Oxford tidak mencerminkan Pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua. 

Dubes Inggris Untuk Indonesia Mark Canning

Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.

"Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia."

Katanya, "Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. 

Namun, saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.

Benny Wenda Aktor Pendirian Kantor OPM

Benny Wenda, Adalah putra asli papua, saat ini tinggal di inggris sebagai pengasingan, Awalnya dia lari dari penjara indonesia atas tunduhan mengorganisir masa rakyat papua dalam insiden abepura berdarah. saat itu dia sebagai aktivis dan pimpinan mahasiswa dalam melakukan aksi protes dan menuntut indonesia untuk kemerdekaan papua.

Benny Wenda Bertemu PM Inggris D. Cameron

Beberapa tahun silam Benny Wenda bersama anggota Parlement inggris dan kuasa hukum inggris meluncurkan organisasi Internasiona Parlement for West Papua (IPWP) dan Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Tanggapan atas IPWP dan ILWP, Pemerintah RI juga melakukan protes terhadap pemerintah inggris dan jawabannya sama pula yakni. "Pemerintah Inggris Mendukung Kedaulatan NKRI atas Papua"

Editor: Admin Ikuti kami disini: Twitter.com

Read More

Presiden Dorong Perumusan Otonomi Khusus Plus di Papua

Presiden Indonesia: Susilo Bambang Yudhoyono berharap di sisa kepemimpinannya permasalahan di Papua dapat tuntas melalui otonomi khusus plus.

Gubernur Papua Lukas Enembe Wagub dan Ketua MRP

JAKARTA — Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong pelaksanaan otonomi khusus plus atau yang diperluas di Papua, yang diharapkan akan menjawab berbagai persoalan di provinsi paling timur tersebut.

“Otonomi khusus yang diperluas itu seperti apa nanti kita rumuskan bersama-sama dengan semua komponen. Tapi untuk awal terbatas di lingkup pemerintah provinsi dulu di bawah bimbingan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya nanti kita sampaikan pada Agustus mendatang,” ujarnya setelah bertemu dengan Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

“Intinya bisa menjawab persoalan di Papua. Ada program-program prioritas yang memang mendapat dukungan dari Presiden, yang tentunya untuk menjawab persoalan di Papua. Saya yakin di bawah kepemimpinan saya dan bersatunya semua simpul-simpul politik di Papua akan ada perbaikan perubahan yang baik di sana.”

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, otonomi khusus Papua akan diatur melalui revisi Undang-Undang No. 21/2001 mengenai otonomi khusus Papua. Menurut Julian, Presiden dalam pertemuan itu berharap pembangunan di Papua kedepannya akan lebih melibatkan masyarakat sipil.

“Mudah-mudahan ini akan menumbuhkan suatu pemahaman yang lebih baik di masayarakat Papua. Karena mereka selama ini tidak ikut dalam pembangunan dan merasakan kesejahteraan,” ujarnya.

Terkait penanganan masalah gangguan keamanan di Papua, Gubernur Lukas mengatakan, Presiden juga menugasi dirinya untuk terus menjalin komunikasi dengan semua kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Lukas memastikan, pola pendekatan dialog akan terus dikedepankan.

“Tugas yang bapak Presiden kasih ke saya dan Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk terus menjalin komunikasi dengan saudara-saudara kita yang berseberangan. Sejauh yang kita komunikasikan mereka kan manusia juga. Saya yakin mereka juga akan mendengar apa yang kita sampaikan sejauh pendekatannya tepat. Pendekatan komunikasi, pendekatan kultural dan sebagainya. Jumlah mereka juga sudah tidak banyak,” ujarnya.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda, yang juga ikut dalam pertemuan dengan Presiden menjelaskan, perlu waktu dalam penyelesaian konflik di Papua karena ini terkait dengan masalah ideologi, khususnya dalam menjalin dialog dengan kelompok-kelompok pro kemerdekaan.

“Hampir setiap kali kita komunikasikan. Ini persoalan ideologi yang tidak bisa kita minta hari ini terus mereka berikan. Sekali lagi ini persoalan ideologi. Dan tentunya perlu pemahaman yang sama dan pemikiran yang sama untuk membangun Papua lebih bagus ke depannya,” ujarnya.

Julian Aldrin Pasha menjelaskan, saat membahas  masalah masalah gangguan keamanan di Papua, Presiden mengapresiasi Gubernur Papua karena berhasil meredakan ketegangan antara kelompok bersenjata di Papua. Presiden menurut Julian berpandangan, penyelesaian solusi damai di Papua harus terus diupayakan.

Hingga 2012, pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp 33 triliun ke Papua dan Rp 7,2 triliun ke Papua Barat, sejak diberikannya status otonomi khusus bagi Provinsi Papua melalui UU No. 21/2001. 

Sumber: http://www.voaindonesia.com/

 

Read More

NAPAS Condemning the Ban to Commemorate the 50th anniversary of the transfer of administration of West New Guinea from UNTEA to Indonesia on 1 May 1963

National Papua Solidarity (NAPAS)  No. 17/NAPAS/stat/eks /IV/13

For Immediate Release

NAPAS Condemning the Ban to Commemorate the 50^th anniversary of the transfer of administration of West New Guinea from UNTEA to Indonesia on 1 May 1963

National Papua Solidarity (NAPAS) condemns the Papuan police decision to ban the plan to organise public demonstration in Papua to commemorate the transfer of administration of then West New Guinea (now Papua) from UNTEA to Indonesia on 1 May 1963. This decision, which was also explicitly endorsed by the Governor of Papua, breached the freedom of _expression_ and association which is enshrined by the 1945 Indonesian Constitution. 

The ban also represents a reactive, paranoid and discriminative approach of the Indonesian government that limits the exercise of the civil and political rights of Papuans. Furthermore, the decision would undermine the existing processes and initiatives to find a peaceful solution for Papua conflicts. Finally, the ban to commemorate the 50th anniversary event illustrates the Indonesian government position that aims to monopolies the interpretation of Papuan history for the sake of the state, not for Papuans.

According to the 1962 New York Agreement, the Netherlands transferred the administration over West New Guinea territory to the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), which then passed it on to Indonesia on 1 May 1963. The four main points of the New York Agreement that we would like to highlight during this 50th anniversary are as follows:

1. The transfer was limited to “full administration responsibility,” not the transfer of sovereignty (Article XIV);
2. During the transition period, Indonesia held the primary duty to undertake “further intensification of the education of the people, of the combating of illiteracy, and of the advancement of their social, cultural and economic development” (Article XV);
3. At the end of 1969, under the supervision of the UN Secretary General, the act of free choice would be held for Papuans in order to determine its political status “whether they wish to remain with Indonesia; or whether they wish to sever their ties with Indonesia” (Article XVIII);
4. Indonesia “will honor those commitments” (Article XXII para 3) to guarantee fully the rights of Papuans, including the rights of free speech and freedom of movement and of assembly (Article XII para 1).

Reflecting this historic moment of our history, we regrettably highlight the fact that Papuans were never invited to participate in any process of the formulation and implementation of the New York Agreement either by the Netherlands, Indonesia or the United Nations. We question the extent by which the Indonesian government has fulfilled its duty to provide high quality of education, health and other public services as stipulated by the New York Agreement. Furthermore, Papuans’s rights of free speech and freedom of movement and of assembly were not fully guaranteed and protected as documented in various historical reports around this transition period.

When both the Governor of Papua and the Chief of Police of Papua deliberately ban any activities of Papuans to commemorate this historic moment, history repeats itself. Papuans’s rights of free speech of free speech and freedom of movement and of assembly were not protected and guaranteed then and now. Therefore, we question both the local authorities in Papua and the national authorities of Indonesia whether they treat Papuans as citizens or just inhabitants.

Regardless of the ban, in Jakarta, NAPAS will organize the Papuan cultural night festival “One Papua, One Struggle” to mark this anniversary. We are well aware that suppressing our memory of the past not only denies our rights and freedom but more importantly, our existence. The historical reports have already revealed that the current and ongoing Papua conflicts are rooted in the very historical date, 1 May 1963, when UNTEA transferred Papua into Indonesia. But the launching of “One Papua” has a deeper meaning. After fifty years Papuans remain divided, not united, and have not developed a strong sense of solidarity among the oppressed. Taking into account this reality, the cultural night will be an opportunity for NAPAS to reflect on the ways to unify Papua’s struggle for its liberation and to strengthen solidarity among the oppressed Papuans as well as to mark 1 May as the day to unify Papuan solidarity.


Media Contact: Zely Ariane, Coordinator of NAPAS (Mobile +62- 8158126673)

Read More

“Pemerintah wajib menghormati Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di tanah Papua”

Pernyataan Pers : Baptist Voice Papua

Photo Demontrasi rakyat / turwen

Terkait 01 Mei 2013 di Tanah Papua : “Pemerintah wajib menghormati Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di tanah Papua”

Peringatan 01 Mei 2013 sebagai tahun jubelium atau 50 tahun integrasi Irian Barat (Papua) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fakta sejarah. Serangkaian kegiatan direncanakan dan diwacanakan, Kapolda Papua dan Pangdam VXII Cenderawasih serta Gubernur Provinsi Papua dan menyatakan sikap akan tindak tegas menolak aksi demonstrasi damai dan bentuk aksi lainnya.

Menurut UU No 39/1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Menurut UUD 1945; “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan berhak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)”

Semoga Pemerintah mau memberi ruang kepada warga negaranya di tanah Papua untuk terus menyampaikan pandangan politiknya secara santun, damai dan sesuai mekanisme dan sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Gubernur Provinsi Papua segera mendirikan dan memperkuat lembaga Hak Asasi Manusia, yaitu: Komisi Daerah HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tanah Papua; sesuai UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 45 ayat 1-3.

Rakyat di tanah Papua mulai tidak percaya dan meragukan kemauan Pemerintah Indonesia untuk perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di tanah Papua selama ini.

Korban Pelanggaran HAM di tanah Papua terus hidup dalam trauma yang berkepanjangan, oleh karena konflik dan kekerasan masih berlanjut, rasa adil dan damai semakin jauh dari negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya, yaitu tanah Papua. Stop kekerasan dan hormati hak asasi manusia untuk semua.

Jayapura, 27 April 2013

Matius Murib
Pembela HAM, direktur Baptist Voice Papua

Read More

Dana Otsus Papua Rawan Dikorupsi

Jayapura – Dana Otonomi Khusus Papua rawan dikorupsi. Dalam beberapa kasus, dana otsus digunakan untuk membeli jam dinding atau pajangan kantor pemerintah.

“Dana otsus adalah untuk mempercepat pemenuhan hak, dana otsus ada setelah Otsus, dana itu untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan atau guna pemanfaatan yang dapat mengangkat orang Papua menjadi lebih baik,” kata Yusak Reba, Direktur Institute for Civil Strengthening, Sabtu.

Menurut dia, penggunaan dana tersebut rawan disalahgunakan. “Dari temuan BPK, ternyata ada banyak kejanggalan dalam peruntukannya, dimana dana untuk pembangunan infrastruktur dipakai untuk membeli jam dinding,” ujarnya.

Dugaan penyimpangan dana Otsus tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2002 hingga 2010.

Didalam laporan BPK nomor ; 01/HP/XIX/04/2011 tanggal 14 April 2011 itu, terdapat penyelesaian pekerjaan terlambat, namun tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp17 miliar lebih. Ada pula temuan pengadaan barang/jasa melalui dana Otsus pada enam pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat sebesar Rp326 miliar lebih.

Selain itu, penggunaan tidak tepat sasaran dengan peruntukan senilai Rp248 miliar lebih, dan masih banyak lagi. “Ini sebenarnya melanggar ketentuan dalam UU Otonomi Khusus, dana dibelanjakan namun tidak sesuai peruntukan. Bisa juga ada wewenang yang menyimpang dari ketentuan undang-undang,” kata Reba.

Ia berpendapat, terdapat unsur kesengajaan dari pemakaian anggaran otsus. “Sebenarnya dana otsus harus diatur pelaksanaannya dalam Perdasus, kalau tidak ada aturan yang melandasi, pemerintah dapat saja sesuka hati membelanjakan,” pungkasnya. (JO/Jayapura)

Sumber: http://www.aldp-papua.com/dana-otsus-papua-rawan-dikorupsi/

Read More

ubir KNPB : Cukup Sudah Indonesia Jajah Bangsa Papua!

PAPUAN, Jayapura — Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim Medlama, melihat sejak Indonesia menduduki tanah Papua, tanggal 1 Mei 1961, orang Papua telah dijadikan budak dan dijajah oleh bangsa Indonesia secara tidak manusiawi.

“Cukup sudah! Kami bukan bangsa budak, kami bangsa bermartabat. Kami tidak butuh Indonesia di Papua. Orang Papua tidak pernah mengundang apalagi menghendaki Indonesia untuk menginjakan kakinya diatas tanah Papua pada 1 Mei 1961,” tegas Medlama, melalui sambungan telepon seluler kepada suarapapua.com, Rabu (24/4/2013) siang.

Menurut Wim, orang Papua tidak pernah berintegrasi dalam Indonesia, tetapi Indonesia yang menganeksasi bangsa Papua dengan paksa dibawah todongan senjata.

Karena itu, menurut Wim, pendudukan Indonesia diatas tanah Papua adalah ilegal sesuai hukum internasional dan berstatus penjajah diatas tanah Papua.

“Kami akan melakukan aksi demonstrasi, mimbar bebas, dan termasuk buat ibadah di hari itu. Rakyat Papua dimana saja berada harus bergabung, dan ikut ambil bagian dalam moment penting ini,” ujar Wim.

Sebelumnya, melalui laman resmi mereka di knpbnews.com, Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo juga telah mengeluarkan seruan resmi agar tanggal 1 Mei 2013 diperingati sebagai hari berkabung nasional dengan aksi demonstrasi damai.

Adapun tema aksi yang diusung KNPB adalah, “50^th Indonesian Illegal Occupation in West Papua” dan “Indonesia Annexed West Papua Illegally; We Need the Right of Self-Determination”.

OKTOVIANUS POGAU www.suarapapua.com

 

Read More

Pelayanan Kesehatan di Papua Kembali Digugat

Pastor Jhon Jonga

Jayapura - Kematian 62 warga di Distrik Samenage, Yahukimo, Papua, yang terjadi selama Januari-Maret 2013 menimbulkan kedukaan dalam dunia kesehatan. Kematian tersebut bukan disebabkan tidak adanya tenaga medis, tetapi buruknya pelayanan kesehatan di sana. Pelayanan kesehatan di Papua kembali digugat.

Peraih Yap Thiam Hien Award 2009 bidang Penegakan Hak Asasi Manusia, Pastor Jhon Jonga saat dihubungi wartawan Suara Pembaruan dari Jayapura, Papua, Senin (22/4) pagi, menyatakan kinerja tenaga medis yang buruk tersebut tak pernah mendapat perhatian serius pemerintah. Pengawasan tenaga media di Papua sangat minim.

“Sejak pertama membuka persoalan ke publik, sama sekali saya tidak menyebutkan bahwa kematian warga akibat wabah penyakit. Yang menjadi persoalan di Distrik Samenage adalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” katanya.

Dia mengaku tak ingin berdebat soal jumlah warga yang meninggal. “Data yang kami peroleh, 62 orang meninggal, sedangkan temuan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, 26 orang. Data yang kami miliki sudah diklarifikasi ke pihak keluarga. Sebagian korban meninggal karena rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjut dari situasi ini,” ujarnya.

Pastor Jhon Jonga menegaskan penyampaian informasi ke publik tentang warga Yahukimo yang meninggal akibat buruknya pelayanan kesehatan tidak dilandasi motif politik untuk menjatuhkan nama baik Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

“Itu tidak menjadi tujuan pekerjaan kami. Yang kami inginkan agar perubahan yang lebih baik dari pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan sosial, yang memang dari temuan kami di Distrik Samenage tidak terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Tjonci Wolas Krenak menyesalkan sikap pemerintah pusat yang kurang memperhatikan pelayanan kesehatan di Papua.

“Kami seperti anak tiri. Banyak korban meninggal di Papua, tetapi minim perhatian pemerintah pusat,” tegasnya.

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/

 

 

Read More

Gubernur Baru Papua menginginkan 10% Saham dari Freeport

Jayapura,-- Pemerintah Papua telah mengumumkan bahwa mereka akan meminta 10 persen saham di perusahaan pertambangan raksasa PT Freeport, karena fakta bahwa perusahaan beroperasi di tanah Papua, tetapi memberikan kontribusi sedikit untuk pembangunan daerah.

"Kami menuntut adat tanah hak rakyat Papua dalam bentuk saham 10 persen di perusahaan," kata Gubernur yang baru dilantik Lukas Enembe pada hari Jumat.

Menurut dia, Saham 10 persen di PT Freeport ternilai sebesar Rp 87 triliun uang tunai.

"Tentu saja, kita tidak mampu untuk membeli saham, tetapi perusahaan bisa memberikan kita saham sebagai kompensasi untuk tahun pertambangan di tanah kami," katanya.

Lukas juga mengharapkan Freeport untuk membantu lebih banyak dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dia mengatakan bahwa selama ini Freeport telah membayar hanya pemerintah pusat dalam bentuk pajak dan royalti dan itu pemerintah pusat yang mengalokasikan dana untuk pemerintahan Papua.

Dia mengatakan Papua menginginkan perusahaan untuk membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

Mengomentari hal ini, aktivis Papua Joseph Rahawadan mengatakan permintaan administrasi Papua adalah wajar mengingat Freeport telah beroperasi di provinsi tersebut selama bertahun-tahun dan telah mendapat manfaat dari kehadirannya di sini.

"Bahkan, menurut perkiraan saya, itu akan OK jika pemerintah setempat meminta saham 25 persen, juga layak" katanya. (Dic)

More: http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/19/papua-administration-wants-10-freeport.html

Read More

Pohon Sila Ketiga Pancasila Tumbang di Dok II Jayapura

Jayapura,-- Rencana Gubernur baru Provinsi Papua untuk menebang Pohon berigin yang terletak di dok II jayapura akhirnya terealisasi.

Baru 10 hari menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, buat satu gebrakan baru yang tidak terpikirkan oleh sebagian masyarakat.

“Pohon ini ditanam oleh Perdana Menteri PNG, Michael Somare, zaman Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Soetran di tahun 1976

Dari kejadian ini beragan argumen dan komentar muncul dari berbagai pihak, antar setuju dan tidak, namun setelah pohon itu benar-benar tumbang banyak anggapan yang terjadi bahkan komentarnya sangat kontroversia

Ini komentar - Komentarnya:

Mepa Pogau (su ciptakan masalah di awal2, parahhhh)

Ekius Mofu Sebuah kebijakan yang tidak terpuji...baru 10 hari sudah meresakan rakyat menebang tanpa melibatkan masyarakat untuk bicara mengapa ingin di tebang karena pohon itu mempunyai nilai sejarah...katanya papua mandiri, kasih menembus perbedaan kenapa harus seperti ini, sangat tidak terpuji ini awal dari perbedaan yang tidak dapat di tembus dan papua tidak akan pernah di buat mandiri, langkah awal menentukan pekerjaan selanjudnya.... 

Onny Maruanaya mungkin masyarakat diajak berpikir, sebab tidak ada yang di lakukan oleh penguasa terdahulu,yang pasti gebrakan ini membuat pemerintah melihat bahwa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin,

Buchtar Tabuni    jangan hanya tebang pohon saja tapi bersihkan juga manusia2 koruptor yg ada di di Dok II

Samudra Pasifik hehe mantap

Turius Wenda Lambang perdamaian..!!! sampai hari papua belum ada perdamaian.. pohon-pohon bersihkan manusia2 tdk benar juga bersihkan..

Buchtar Tabuni Mungkin karena pc GUBERNUR merasa pohon beringin itu adalah lambang partai GOLKAR yang menjadi lawan politiknya jd harus tebang termasuk manusia2 kader golkar yg ada menjabat di Dok II. hehehehehe...

Angin Selatan Akhirnya Pohon sila ke 3 tumbang...
.
Turius Wenda Lambang Gorkar... Simbol pembantaian Sueharto di bawa pohon beringin tumbang.... ya ya Akhirnya Pohon sila ke 3 tumbang juga de..

Read More