This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

8/06/2014

Wanimbo: Jangan Kriminalisasikan TPN/OPM, Kami Berperang Dengan Pasukan TNI/Polri.

TPN/OPM
Jayapura, Sudah hari ke lima Perang gerilya antara TPN/OPM vs TNI/Polri yang sedang berlangsung di pirime kab. Lanny jaya,
Ketika media ini tanyakan via telp! Tentang motip di balik penembakan ini.

Kom.Enden wanimbo dengan tegas katakan bahwa, kami bukan aksi kriminal atau teroris, kami perang gerilya, kami lawan pasukan indonesia, kami tembak bukan warga sipil namun aparat TNI/Polri, ini perang, kami baku lawan senjata dengan senjata, kami bukan sipil bersenjata, kami juga anggota Tentara Pembebasan Nasioanl (TPN) Papua barat, kata Enden. Wanimbo 03/08 yang di hubungi blog ini via telp.

11/29/2013

Green MP to support West Papuan flag raising at Parliament

- Here Published

Green MP to support West Papuan flag raising at Parliament

What: Raising of the West Papuan ‘Morning Star’ flag to support West Papuan independence

Where: Parliament forecourt

Who: Peace Movement Aotearoa, other NGOs and supporters of West Papua, and MPs including Catherine Delahunty, Green Party MP and International Parliamentarian for West Papua.

The Green Party will be supporting the annual flag raising in solidarity with West Papua at 1pm at Parliament on Monday December 2nd. This event is organised by Peace Movement Aotearoa every December in recognition of the anniversary of West Papuan independence.

West Papua has been occupied by Indonesia since 1969 and citizens who raise the ‘Morning Star’ flag can be imprisoned for up to 15 years.

"A number of MPs from several parties are members of International Parliamentarians for West Papua, and we are proud to support this event," said Green MP Catherine Delahunty.

“The West Papuan people live under a brutal occupation and are imprisoned, tortured and even killed simply for speaking out about independence. By raising the ‘Morning Star’ flag we are making a statement in support of their right to self-determination.

“John Key and Murray McCully need to stand up for West Papuan human rights, not to collude with Indonesian oppression for the sake of trade,” said Ms Delahunty


Terima Anda Sudah Kunjungi Blog Alternatif KNPB, Jika Tidak Keberatan Apa Tanggapan Atau komentar Anda Tentang Berita ini?

10/22/2013

TNI/Polri: Teror dan Intimindasi Terhadap Asrama Mahasiswa Papua

JAYAPURA 22 OKTOBER 2013. Sungguh ironis dan sagat mengerikan kondidi terakhir ini sangat memperihatinkan, teror dan intimidasi terhadap rakyat Papua Barat terus terjadi. Teror dan intimindasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI di papua bukan hanya terjadi terhadap masyarakat, sipil namun juga dirasakan oleh mahasiswa di linggungan kampus maupun asrama.

Hal ini telah terbukkti teror dan intimindasi oleh Anggota TNI/POLRI pada hari ini selasa 22 oktober 2013 di asrama uncen (Rusenawa ) perumnas III waena pada pukul 05.15 WPB subuh.
Sesuai laporan saksi mata dan juga sebagai Ketua asrama rusenawa Uncen Tanius komba menyelaskan bahwa, Pada pukul 05.15 WPB Aparat kepolisian dari pos penjagan perumnas III bersama anggota TNI datang menggunakan Motor dengan membawa senjata lengkap masuk di halaman gedung asrama uncen (rusenawa).
Melihat tersebut para penghuni asrama yang bagun lebih dulu keluar untuk menanyakan kedatangan para aparat kepolisian dan anggota TNI tersebut, namun para anggota TNI tanpa kompromi dengan pengurus maupun penghuni asrama langsung mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali, sehingga mahasiswa yang sedang tidur terbagun lalu semua keluar dari kamar masing-masing dan cari jalan masing masing-masing karena ketakutan.
Melihat hal tersebut Ketua asrama Tanius Komba bersama Mael Alua dan pengurus lainya berusaha mendekati para anggota TNI yang terus mengeluarkan tembakan tersebut, namun para anggota TNI dan polisi bukanya kordinasi dengan pengurus malah mengancam tembak ketua asrama. Dan terus melakukan penembakan ke arah asrama, para anggota TNI tersebut mengeluarkan tembakan di asrama sebanyak 9 kali penembakan namun untung tidak ada mahasiswa yang kena tembakan tersebut.
Pada hal ketua asrama Tanius Komba  dan anggota lainya tersebut hanyalah berniat baik menanyakan kedatangan mereka (TNI/POLRI)  itu untuk cari siapa dan juga ada masalah apa di asrama sehingga para aparat tersebut datang dengan peralatan lengkap dan tembak-tembak sembarang di halaman asrama.
Namun para aparat menghiraukan upaya yang dilakukan pengurus asrama dan terus mengacam dan melakukan tembakan ke arah asrama. Melihat ancaman tersebut Ketua asrama membangunkan semua penghuni yang sedang tidur dan  memanggil penghuni yang sedang lari berhamburan keluar dari kamar masing-masing karena takut mendengar tembakan yang dikeluarkan oleh anggota TNI tersebut.
Anggota TNI/ Polri yang datang di asrama tersebut berjumlah sekitar 5-7 orang, masing masing Anggota TNI berpakian preman dengan senjata lengkap sekitar 5 orang sedangkan anggota polisi 2 orang berpakian pereman juga.

Para anggota tersebut melihat semua penghuni beteriak keluar dari kamar masing-masing dan semua kumpul di halaman asrama baik perempuan maupun laki-laki, lalu para penghuni asrama bersama pengurus mendekati mereka namun para aparat tersebut lari meninggalkan tempat atau asrama.

Melihat kejadian tersebut mengancam keamana para penghuni asrama sehingga badan pengurus asrama mengumpulkan semua penghuni baik dari asrma unit satu samapai degan unit enam dan penghuni Rusunawa menuju gapura uncen perumnas III untuk palang kapus guna protes terhadap tindakan atau ancaman dan teror yang dilakukan oleh Anggota TNI/POLRI.

Pada pukul 06.00 WPB semua penghuni asrama Unit satu sampai unit enam dan seluruh penhuni rusenawa kumpul di kapura uncen dan palang kampus,  karena menurut pengamatan mereka teror dan intimidasi tersebut bukan hanya baru terjadi sekali namun sudah sering terjadi oleh aparat kepolisian maupun TNI, yang terjadi hari ini adalah yang ke 5 kali sehingga penghuni asrama melakukakan pemalangan kampus dan para mahasiswa juga sempat bikin api unggu  di pintu masuk kapura Uncen perumnas 3 waena .

Lalu para mahasiwa tersebut melakukan orasi-orasi menggunakan mengapone, aksi porotes terhadap teror dan intimindasi tersebut dipimpin lagsung oleh badan pengurus asrama rusenawa Tanius Komba dan Ismael Alua, dalam orasi-orasinya para mahasiswa tersebut meminta agar Rektor Universitas Cendrawasih Uncen , Kapolda Papua, Dandim Pangdam Walikota serta Kapolresta kota jayapura hadir untuk mempertaggung jawabkan dan juga memberikan penyelasan kepada mahasiswa tentang tidakan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat tersebut.

 Namun pangdam, dandim, walikota serta Kapolda tidak hadir ditempat karena mereka berada diluar jayapura sehingga yang  pada pukul 09 30 WPB Kapolesta dan rektor yang hadir di tempat mahasiswa melakukan demo damai tersebu. Setelah kapolresta kota jayapura AKBP Alfret Papare  dan Rektor Unsen prof. Dr.Karel Sesa M.si hadir di tempat para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya :

  1. Para mahasiswa uncen Penghuni asrama perumnas III tersebut mendesak kepada Polreta kota jayapura segera Tutup Pos Penjagan yang ada di perumnas III waena
  2. Mendesak kepada Pangdam dan Dandim segera menarik Anggota TNI yang menjaga pos di perumnas III dan pos penjagaan TNI tersebut harus dittup
  3. Mendesak kepada Rektor lembaga uncen menjamin keselamatan mahasiswa penhuni asrama Uncen Unit 1 sampai unit 6 dan Asrama Rusenawa.
  4. Para Mahasiswa penghuni asrama juga mendesak untuk segera melakukan penada tanganan diats Hitam Puti dari masing pihak yaitu; antara Mahasiswa, Rektorat Dandim dan Polresta Kota Jayapura untuk penutupan dua pos penjagaan baik pos TNI maupun  POLI yang ada di perumnas 3 Waena.

Setelah melakukan kesepakatan antara mahasiswa, Rektorat dan kapolresta lalu pada pukul 10.15 masa demo mahasiswa membubarkan diri secara tertib dan aman
 





 

5/23/2013

Kapolda Papua Diminta Mundur


JAKARTA - National Papua Solidarity (Napas) mengecam keras sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus terjadi di Papua. 

Koordinator Napas, Zely Ariane, mengatakan sejak 30 April hingga 22 Mei 2013 ini, telah terhadi serangkaian kekerasan yang masif berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi hingga penahanan yang disertai penuiksaan di Biak, Sorong, Timika dan Puncak Jaya.

Oleh karenanya, Zely melaporkan peristiwa tersebut ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

"Ini Kelanjutan dari minggu lalu kita ke Ombudsman. Kita ingin mengadukan Kapolda Papua, dan Kapolres Jayapura terhadap pelarangan aksi pada 1 mei dan 13 mei, termasuk pelarangan kegitan hari ini juga, 23 Mei," ungkap Zely kepada wartawan, di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2013).

Zely menambahkan, penanganan yang represif dari aksi-aksi di beberapa tempat di Jayapura dan penangkapan-penangkapan dinilai tidak sesuai prosedur, serta ada 28 orang yang masih ada di tahanan atas tuduhan yang dianggapnya mengekang kebebasan berekspresi, juga akan dilaporkan kepada Kompolnas.

"Kami ingin mengadukan ini ke Kompolnas, agar ada tindakan terhadap cara penanganan dan prosedur yang menjadi wewenang Kompolnas," tegasnya. 

Meskipun Kompolnas tidak berwenang untuk mecopot Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, namun, setidaknya pihaknya meminta pertanggungjawaban Tito terhadap warga sipil yang ditangkap, karena dari kronologis yang diketahui, mereka yang ditangkap ternyata tidak melanggar hukum.

"Kalau kami tegas, tindakan Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura, sehingga seharusnya memang harus diganti, karena dibutuhkan seseorang yang memiliki pendekatan berbeda untuk menyelesaikan Papua," paparnya.

Dia menganggap kepemimpinan Tito selama ini di bumi cendrawasih tidak mencerminkan pendekatan yang soft untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Memang kalau bentuk arogansi tidak terlalu kongkrit, tapi sebetulnya tidak ada kemauan untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan yang lebih pro perdamaian. Kalau terus represif, maka ini bisa bertambah buruk," tutupnya

5/22/2013

PNWP Peace Action Will Be Supporting Members West Papua MSG

Buctar Tabuni Aksi demo 2012

Jayapura, 22/5 (Jubi) - Buchtar Tabuni, Chairman of the West Papua National Parliament said it will conduct peaceful protests in June 2013 to support a member of the Melanesian Spearhead Papua Groups (MSG). 

"PNWP commissioned the West Papua National Committee (KNPB) called on the Papuan People either abroad or in the Land of Papua to immediately mobilize to support West Papua registration process as an official member of the MSG in the city of Noumea, New Caledonia," said Buchtar Tabuni in a release received tabloidjubi.com, Wednesday (22/5). 

Currently Papua remained under Dutch control, the relationship between the Land of Papua with the countries in the South Pacific has always been a concern. Mark W. Kaisiepo three times led the delegation of West Papua following the Conference of the States in the South Pacific. After integration with Indonesian Papua, this relationship was finally broken. 

"These countries have started to initiate a meeting in Canberra that led to the 1947 Canberra.Articles of formation of the South Pacific in accordance with the agreement Canberra on February 6, 1947 was established the South Pacific Commission (South Pacific Commission) includes the self-governing island that has not been in the South Pacific, which is located at the start of the equator including the provinces of Papua and West Papua, "said Tabuni tell you a little history of MSG in releasenya. 

Commission chose the capital of New Caledonia, a French colony where bermarkasnya South Pacific Commission in which the commission was formed when the countries in the South Pacific is not yet independent, still colonized countries the Netherlands, the UK, France and Australia. Since then, these countries began meeting regularly to discuss the future of the South Pacific region. 

Conferences I, 1950 at Suva, capital of Fiji, the colonies of England. Conference II, 1953 in Noumea, New Caledonia, French colonies. Conference III, 1956 in Suva, the capital of Fiji. Conference IV, 1959 in Rabaul, Papua New Guinea. V Conference, 1962 in the capital of Samoa Pago-pago East, the colonies of the United States."Therefore, in Papua should be peaceful action, worship and free speech in church or open field on June 18, 2013," the appeal Tabuni in releasenya. 

For VI Conference 1965 is planned at Hollandia, now Jayapura but was canceled because of the region to the territory of the Republic of Indonesia. (Jubi / Aprila wiring)

5/13/2013

Ini Fhoto dan Kronologis Penangkapan Victor Yeimo Bersama 3 Aktivis

Ketua KNPB Victor Yeimo Orasi Sebelum ditangkap Polisi
Jayapura— Empat aktivis Papua yang ditangkap aparat keamanan adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor Yeimo, Sekertaris West Papua National Authorithy (WPNA), Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa (23), Mahasiswa Universitas Cenderawasih, dan Elly Kobak (17), Mahasiswa Universitas Cenderawasih. 

Keempat aktivis tersebut ditangkap tepat di depan pintu Gerbang Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) baru, Perumnas III, Waena, Papua, pada Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Waktu Papua. 
Rocky Wim Medlama, Juru Bicara (Jubir) KNPB menjelaskan, “Awalnya, sekitar pukul 09.30 Waktu Papua, kami bersama dengan kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa  Uncen melakukan pemalangan kampus, dan melakukan orasi-orasi Politik di depan pintu Gerbang kampus.”

Aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kemudian mendatangi lokasi mahasiswa menyampaikan orasi-orasi Politik.

“Termasuk ada aparat Brimob dari Polda Papua, yang dibantu oleh aparat Pengendali Masyarakat (Dalmas). Mereka turun dengan kekuatan penuh, kemudian memblokade jalan dengan mobil Polisi, truck, hingga motor-motor milik aparat kepolisian,” cerita Medlama.

Kemudian, Medlama bersama beberapa pimpinan aksi melakukan negosiasi dengan Kapolresta Jayapura agar mereka dapat diijinkan melaksanakan aksi long march, dengan jaminan keamanan akan dijaga oleh massa aksi.

“Kapolresta tidak mengijinkan demo, sehingga massa diangkut dengan dua truck menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan sikap dan tuntutan di Kantor MRP. Mobil komando juga ikut dalam rombongan terebut,” cerita Medlama.

Dalam negosiasi, aparat juga meminta agar motor tidak mendahului mobil komando, namun berada di belakang. “Kami jalan sesuai dengan kesepakatan, walau kami rasa ini benar-benar suatu ancaman untuk kami,” kata Medlama.

Namun, dalam dalam perjalanan, sekitar pukul 10.30 Waktu Papua, beberapa massa aksi yang tidak ikut saat dilangsungkan negosiasi berjalan mendahului mobil komanda, ‘Saat itulah aparat bertindak membubarkan massa aksi, menabrak beberapa motor, termasuk menangkap empat aktivis Papua termasuk Ketua Umum KNPB,” ujar Medlama.

“Mereka yang ditangkap dipukul, ditampar, dan diangkut naik ke mobil, kami semua yang ada disitu melihat perlakukan aparat keamanan terhadap keempat rekan kami,” kata Wim.

Beberapa truck Dalmas dan Brimob yang berada dibelakang mobil komando kemudian melaju kedepan, menabrak  beberapa motor, dan beberapa massa aksi juga jatuh, dan saat itu aparat turun dan melakukan pemukulan, penangkapan, hingga melakukan tindakan brutal lainnya.

“Ada satu massa aksi yang tangan patah, yakni Markus Giban, mahasiswa Uncen, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Abepura, dan beberapa lagi menderita luka parah karena dipukul,” ujar Medlama.
Hingga berita ini diturunkan, keempat aktivis itu masih ditahan oleh Kepolisian Daerah Papua.

“Tiga aktivis Papua, yakni, Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa, dan Elly Kobak ditahan di Polda Papua. Sementara ketua KNPB sudah dibawah ke Lembaga Pemasyarkatan Abepura, sekitar pukul 18.30 Wakut Papua,” ujar Medlama.

ARNOLD BELAU - Suara Papua

 Photo Kronologis Penangkapan (knpb photo)















 

5/12/2013

Jayapura, Empat Aktivis Papua Kembali Ditangkap Polisi

Polisi Bersiaga expo waena jayapura/phot0 SP
PAPUAN, Jayapura — Siang tadi, Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Wit, empat orang aktivis Papua kembali ditangkap aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, saat akan melakukan long march ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Jayapura, Papua.

Keempat orang yang ditangkap adalah Yongky Ulimpa (23) mahasiswa, Ely Kobak (17) mahasiswa, Marten Manggaprouw (30) aktivis West Papua National Authority (WPNA), dan Victor F Yeimo (30), Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

“Benar, aparat tadi menangkap empat orang di Perumnas III, dekat putaran taxi. Aparat turun dengan truck Polisi, menabrak dan merusak beberapa motor juga, kemudian menangkap mereka. Saat ini mereka sedang dibawah ke Polda Papua. Kami mohon advokasi,” ujar Wim Medlama, Jubir KNPB, ketika dihubungi suarapapua.com, siang.

Menurut Medlama, aparat sudah menghalau massa aksi saat sedang orasi di depan Gapura kampus Universitas Cendrawasih Papua, ketka massa long march sekitar 100 meter dari Gapura Uncen, aparat kemudian melakukan penghadangan, disertai pemukulan dan penangkapan secara brutal.

“Kami mau ke MRP untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah dan aparat keamanan terkait korban tewas di seluruh tanah Papua, terutama yang terjadi di Aimas, Sorong, pada saat demo hari integrasi Papua tanggal 1 Mei 2013 lalu,” kata Medlama.

Wartawan suarapapua.com di Jayapura, Arnol Belau melaporkan, aparat dengan truck Polisi, beberapa mobil panser dan water canon, serta motor-motor Polisi terus menjaga seluruh sudut-sudut kota Jayapura untuk membatalkan rencana aksi yang dilakukan massa rakyat Papua.

Sampai berita ini diturunkan, situasi Jayapura dan sekitarnya masih tegang. Aparat berencana membatalkan aksi demo damai yang digelar massa rakyat Papua.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta, S.Ik, ketka dihubungi media ini mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dari lapangan.

“Tunggu saya cek dulu yah,” tulis Kabid Humas singkat melalui sambungan telepon selulernya dari Jayapura, Papua.

OKTOVIANUS POGAU - Suara Papua

Victor Yeimo : KNPB Tetap Turun Jalan

Victor Yeimo ditangkap saat Pimpin Demo 2012
PAPUAN, Jayapura— Viktor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan Kapolda Papua tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi karena ia adalalah salah satu pelaku kejahatan di tanah Papua. 

“Kapolda tidak mau kejahatannya dibongkar sehingga melarang kami untuk melakukan aksi pada senin mendatang. Namun, kami akan tetap turun untuk aksi karena kami sudah beritahu ke MRP dan pihak MRP sudah setuju,” kata Yeimo, ketika dihubungi suarapapua.com melalui sambungan telepon selularnya, Sabtu (11/5/2013) di Jayapura, Papua.

Menurut Yeimo, pelarangan aksi demonstrasi damai yang disampaikan Kapolda Papua adalah sangat tidak wajar, sekaligus sebuah tindakan yang melawan UU yang berlaku, karena kebebasan ekspresi di muka umum dijamin oleh UU di negara Indonesia.

“Kapolda melarang ini adalah bagian dari pembungkaman ruang ekspresi yang terus dibungkam di tanah Papua ini. Pada prinsipnya kami akan tetap turun,” ujar Yeimo.

Rocky Wim Medlama, Jubir KNPB mengatakan, sikap Polda Papua sangat keliru karena membatasi rakyat berekspresi menyampaikan aspirasi di muka umum.

Pelarangan itu disampaikan Kapolda Papua, melalui Kabid Humas Kombes Polda Papua, I Gede Sumerta, S.Ik yang menyatakan untuk tidak menertbitkan surat izin aksi demo damai.

“Tugas pendemo hanya memberitahukan saja. Mau kawal atau tidak, rakyat Papu akan tetap turun jalan dan jalankan aksi,” tegas Medlama.

Sekedear info, rencana aksi yang akan dilakukan pada tanggal 13 mendatang akan dimediasi oleh KNPB, Gerakan rakyat demokratik Papua (Garda-P) dan West Papua Nasional Autorithy (WPNA) dengan sasaran aksi kantor MRP.

 ARNOLD BELAU - Suara Papua

5/10/2013

Kantor OPM di Oxford Tidak Bisa Ditutup

Marinus: Kecuali Benny Wenda CS Lakukan Tindakan Merugikan Negara Inggris

Photo ilustrasi Free West Papua
JAYAPURA - Sudah hampir seminggu belakangan ini, pendirian kantor Perwaklan OPM di Oxford, Inggris, masih terus menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di Papua.

Menyusul pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Stevanus Siep,SH, bahwa penderian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris tidak memiliki legalitas hukum yang jelas, mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Jayapura ini mengatakan, Kantor Perwakilan OPM di Kota Oxford Inggris tidak bisa ditutup. Alasannya, pertama, Benny Wenda dan kawan-kawannya sebelum mendirikan Kantor Perwakilan OPM tersebut, mereka telah membentuk dan mendirikan satu badan hukum yang bernama Free West Papua.

Ditegaskannya, di Inggris suatu pendirian sesuatu yang berbadan hukum, pengurusan surat ijinnya rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau badan hukumnnya adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan warga di Inggris sendiri, surat ijinnya cukup dikeluarkan oleh pemerintah lokal dengan mendapatkan persetujuan parlamen lokal, dan waktu pengurusannya paling lama tiga bulan.

Tetapi kalau badan hukumnnya dengan tujuan didirikannya untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara asing di luar Inggris seperti Badan Hukum Free West Papua, itu prosesnya harus mendapat surat ijin pemerintah lokal dan parlamen lokal, kemudian disampaikan ke pemerintah Inggris dan parlamen Inggris untuk mendapatkan persetujuan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian badan hukum seperti Free West Papua ini paling lama dua tahun.

“Jadi kalau sampai KBRI Indonesia di London tidak mengetahui proses pendirian Kantor Perwakilan ini, berarti itu sangat keterlaluan dan kegagalan besar dalam diplomasi Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di kediamannya, Jumat, (9/5).

Bahkan disini, jika ada yang bilang dasar legalitas hukum Kantor Perwakilan OPM ini tidak jelas, itu bahasa yang keliru dan tidak memahami sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Dan jika dikatakan tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap perjuangan Papua menuju kemerdekaan, dirinya perlu mengingatkan bahwa politik Internasional mengenal satu gaya politik yang paling ditakuti yakni politik domina atau domino effect. Yakni kalau kartu yang satu sudah jatuh, misalnya kartu AS atau Joker, maka kartu-kartu domino lain akan jatuh juga.

Politik semacam ini berakar dan bermula dari Inggris, kemudian dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger dalam strategi perang dingin dengan Uni Siviet-Inggris. Dengan demikian, sesungguhnya kartu AS atau Joker dalam perjuangan Papua Merdeka.

Alasan lainnya adalah Benny Wenda dan kawan-kawannya yang mendirikan Kantor Perwakilan OPM adalah warga Negara Inggris, bukan penduduk ilegal. Karena status warga Negara seperti itu, maka tentunya Pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas ekonomi, politik, sosial dan aktivitas keseharuan warga negaranya.

Pemerintah Inggris hanya bisa mencampuri aktivitas pribadi warga negaranya apabila diminta oleh bersangkutan atau yang bersangkutan melakukan extra ordinary crime yang merugikan Negara secara luas. Jadi selama Benny Wenda dan kawan-kawannya beraktivitas dengan Kantor OPM, pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas mereka karena pemerintah akan dianggap melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.

“Jarang di Inggris kita melihat pemerintahnya melanggar hukumnya sendiri. Tapi kalau di Negara kita, itu hal yang lumrah karena di Indonesia, hukum dibuat untuk dilanggar sendiri oleh pembuatnya. Jadi aktivitas OPM, kantornya akan tetap berjalan di Inggris. Bisa tutup apabila teman-teman OPM di Inggris melakukan tindakan kekerasan, pemboman, sabotase dan lainnya yang merugikan Negara,” tukasnya.

“Selama seperti itu, maka kantor OPM tetap beroperasi, dan Kota Oxford perlu pembaca ketahui bahwa selain Kantor OPM, juga Kantor Perwakilan Perjuangan orang-orang Skotlandia dan Kantor Perjuangan orang-orang Irlandia Utara yang ingin merdeka dari Inggris,” sambungnya.

Berikutnya, mereka yang mensponsori atau berada di belakang pendirian Kantor Perwakilan OPM di Inggris adalah LSM-LSM Internasional yang tersebar di beberapa Negara Eropa, Amerika, Australia dan individu-individu yang berpengaruh di dunia seperti Pdt. Desmond Tutu dari Afrika Selatan.

Kekuatan Sponsorship di balik Benny Wenda inilah yang menurut hematnya bahwa mendatangkan beban moral terhadap pemerintah Inggris agar ikut juga merasakan dan memahami suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid.

Karena beban psikologis inilah yang kemungkinan pemerintah Inggris tidak bertindak mencegah pembukaan Kantor Perwakilan OPM dan tidak mungkin juga untuk menutupi operasional Kantor OPM dimaksud.(nls/don/l03)

Sumber: Bintang Papua
 

5/07/2013

West Papua: Indonesia uses soldier deaths to escalate conflict

 
Free Papua Movement members. Eight Indonesian soldiers were killed on February 21 in West Papua. The attacks were claimed by the armed wing of the Free Papua Movement (TPN-OPM).

The attacks came after a series of violent crackdowns by Indonesian authorities on a growing movement of peaceful protest by Papuans calling for end to Indonesian occupation and for self-determination. 

In the first attack, a military post in Tingginambut, Puncak Jaya, was raided. One soldier was killed and another injured. 

About an hour later, another armed group ambushed Indonesian soldiers. Seven soldiers and four civilians being escorted by them were reported killed. 

The Jakarta Globe reported that Papua Police Chief Tito Karnavian said Goliat Tabuni, head of TPN-OPM, had personally claimed responsibility for the killings in a phone call, linking the attacks to the recent district elections. The election ballots were due to be counted two days after the attacks. 

The TPN-OPM, however, released a statement that day denying any link to the elections. The statement, signed by Teryanus Satto, claimed the shooting of soldiers in Puncak Jaya was carried out by the TPN-OPM under its commander, General Goliat Tabuni, and had nothing to do with the district's elections or anywhere else in Papua.

However, it said the TPN-OPM “do reject the programs of the Indonesian government, including the district elections in Puncak Jaya or elsewhere in Papua land”. 

In a statement to West Papua Media, TPN-OPM spokesperson Nikolas Tabuni said the area of the new military post is “formally claimed to be owned by the TPN OPM” and is “under indigenous customary law of the indigenous community of that area”. 

Tabuni said the Indonesian military ignored TPN-OPM’s letter asking for the post to be abandoned, leading to the attack.

The Jakarta Globe reported newly elected governor Lukas Enembe saying the problems in the province were as much due to high unemployment, poverty, and underdevelopment, as pro-independence and anti-government sentiments.

The paper said the Central Statistics Bureau found the poverty rate in Papua province was 31% as of September last year. More than 1.1 million people in the territories two provinces live below the poverty line.
Enembe said: “As long as Papua is still seen as a land to make profit, the problems here will not go away.” 

He also drew attention to rampant corruption impeding development. The Jakarta Post reported that this was raised by the Regional Representatives Council (DPD). Papua DPD member Ferdinanda Ibo Yatipay said: “Ten years after the granting of special autonomy status [to West Papua], no new infrastructure in the transportation, education and health sectors has been built, while the largest chunk of special autonomy funds has been used to finance the bureaucracy or been stolen by corrupt local elites and powerful officials from Jakarta.” 

DPD deputy chairperson Laode Ida also urged the withdrawal of non-garrison, elite troops from West Papua as essential to stopping the violence, saying, “Their presence and their irregular operations have triggered attacks on garrison troops and innocent civilians”.

Indeed, the Jakarta Post reported Indonesian Military (TNI) commander Admiral Agus Suhartono acknowledging that the soldier killed in Tingginambut was a member of the army's Special Forces Command (Kopassus). This unit’s activities have drawn condemnation from human rights groups for atrocities committed throughout Indonesia, as well as West Papua.

However, Suhartono denied that Kopassus' presence at the military post meant the force had been carrying out special operations in the region, saying: “The slain Kopassus member had been stationed there for quite a long time.”

The Jakarta Globe reported that President Susilo Bambang Yudhoyono told a cabinet meeting that the government would seek to improve the living standards of Papuans and would not use a military approach to restore peace in the affected provinces. 

However, Djoko Suyanto, the coordinating minister for political, legal and security affairs, said in a press conference that the government is prepared to send more weapons and made it clear that the government has “a clear and firm stance on any party who is trying to disrupt public security or refuses to acknowledge the sovereignty of the unitary state of Indonesia in Papua”.

Despite the president's words, Indonesia's devotion to protecting its "unitary state" despite the wishes of the Papuan people who were forcibly incorporated into Indonesia in a fraudulent "act of free choice" in 1969 means the wishes of the Papuan people will continue to go unheeded.

In its statement on its attacks, the TPN-OPM said it was, “not asking for anything from the government of Indonesia. TPN-OPM demands the political rights of the Papua nation for independence and to be fully sovereign so that they sit equal with other countries in the world.”

West Papua Regional Legislative Council deputy chairperson Jimmy Demianus Ijie said in the Jakarta Globe: “We've never enjoyed Indonesia's independence. What we have is only blood and tears.

“Let's talk about our unity. Why is the government afraid of opening a dialogue with Papua? Today, there are many military personnel in plain clothes in Papua, as if a big war is happening here.” 

He said the Papuan people love Indonesia, but want to be freed from poverty and to look after the interests of future generations.

Ijie calls for dialogue and equality within the Indonesian state, but reports of a huge military operation in the areas of the shootings shows why many Papuans support independence as the solution to the conflict. 

West Papua Media said that at least 1000 TNI troops are occupying villages around Puncak Jaya, searching for suspects to the shootings. Villagers are being forced to hand over food and subjected to interrogation.

It seems that Yudhoyono’s benevolent words are not being realised on the ground. According to WPM sources, as of February 26, at least 18 houses, five churches, two schools and a library have been razed by the combined police/TNI forces.

Animals and food gardens are also being destroyed, sparking fears of an impending humanitarian disaster. Thousands of local people have already fled their homes. The occupied villages could potentially be used as staging posts for destroying the TPN.

5/06/2013

Isu Papua, Bangkitkan Kebencian Terhadap Inggris

Jakarta - Di kalangan aktivis muda, slogan lama ‘Inggris kita linggis’ seakan bergaung kembali sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford, London. Inilah pukulan berat Inggris terhadap Presiden SBY yang belum lama ini memperoleh gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II.

Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia era SBY dan merupakan sikap mendua London yakni satu kaki mendukung integrasi Papua sebagai bagian integral Indonesia, dan kaki lainnya mendukung Papua merdeka dari Jakarta.

Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Kejengkelan dan kemarahan di kalangan politisi parlemen amat terasa di mana mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford. Hal ini perlu dilakukan karena Inggris bukan sekali ini saja melanggar komitmennya dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Oktober 2012 silam, Presiden SBY menerima gelar penghargaan dari Ratu Elizabet II dengan gelar bernama "Knight Grand Cross in the Order of the Bath". Gelar itu merupakan kelas tertinggi dari Order of Bath. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Raja George I pada tahun 1725. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

"Sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia, sebaiknya Bapak Presiden mengembalikan gelar kebangsawanannya," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

Dalam hal ini, Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning ketika dipanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah menjelaskan sikap Inggris bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintahnya terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Inggris memang ceroboh lantaran tidak mengkonfirmasi kepada Indonesia soal adanya gerakan kemerdekaan yang dimotori sekelompok separatis Papua di wilayahnya. Para politisi parlemen menuding bahwa sikap Inggris itu lantaran adanya faktor kekuasaan politik yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

Walhasil, slogan lama era Bung Karno ‘Inggris kita linggis’ seakan kembali bergema di kalangan akivis nasionalis (bukan politisi), suatu pertanda relasi Jakarta-London sedang membara.

Dalam hal ini, para politisi di parlemen jelas tidak bakal bisa berbuat apa-apa sebab mereka sekadar politisi salon untuk menghadapi manuver negeri digdaya seperti Inggris. Artinya, kemarahan dan kejengkelan mereka sebatas slogan yang diumbar sekedarnya. [berbagai sumber]

5/02/2013

Ini Kronologis Penembakan Lima Warga Sipil di Sorong

PAPUAN, Sorong — Kepolisian Daerah (Polda) Papua, melalui Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta menyatakan tidak ada aksi penembakan di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa (30/4/2013) malam, apalagi sampai menyebabkan dua nyawa melayang seperti diberitakan sejumlah media massa
.
Namun, pernyataan tersebut sangat kontras dengan kejadian di lapangan, sebab informasi yang berhasil dihimpun suarapapua.com, dua warga sipil tewas tertembak, dan tiga warga lainnya menderita luka akibat peluru tajam. 

Adapun kronologis peristiwa, pada Selasa, 30 April 2013, jam 22.00 Wit, sejumlah masyarakat berkumpul di rumah bapak Isak Klabin, di Jalan Klalin, RW. 01. RT 03, untuk membicarakan rencana aksi tanggal 1 Mei 2013.

Masyarakat Papua yang sedang berkumpul di lokasi kejadian awalnya hendak melaksanakan ibadah memperingati hari aneksasi Papua ke NKRI, yang di caplok secara paksa. Namun, rencana tersebut masih belum berlangsung.

Saat yang bersamaan, aparat keamaman juga bersiaga, dan terus memantau aktivitas warga. Sekitar jam 7 malam terlihat 2 buah mobil Avansa dan 1 mobil patroli (L 200) milik polisi yang sedang lalu lalang di depan masyarakat Papua yang sedang berkumpul.

Di dalam mobil patrol L 200 tersebut terdapat 5 orang anggota mengunakan pakaian polisi, dan juga TNI bersenjata laras panjang (patroli gabungan).

Sementara di dalam 2 mobil Avansa, juga terdapat beberapa anggota yang sama, namun jumlah mereka tidak bisa dipastikan karena gelap.

Dari penglihatan masyarakat, penumpang yang ada di dalam mobil terus mengintip situasi masyarakat yang sedang berkumpul, serta menghalangi beberapa masyarakat yang hendak berjalan kaki menuju lokasi berkumpul.

Masyarakat akhirnya marah dan memalang mobil patroli dan 2 mobil avansa berkaca riben yang hendak memaksa masuk tadi, akhirnya terjadi kontak fisik di lokasi berkumpulnya warga sipil Papua.
Dengan sikap, aparat gabungan TNI/Polri tanpa mengunakan komunikasi, dengan kekuatan fisik dan persenjataan, mengarahkan tembakan sebanyak 20 kali ke arah kerumunan massa. 

Lima orang tertembak, dua tewas, dan tiga lainnya luka-luka parah. Adapun nama-nama mereka;
Nama                         : Abner Malagawak
Umur                           : 22 Tahun
Suku                             : Moi
Alamat                       : Kampung Batulubang Distrik Makbon, Kabupaten Sorong
Kondisi Korban     : Meninggal Dunia
Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian Dada sebelah kanan, korban meninggal di tempat kejadian

Nama                          : Thomas Blesya
Umur                           : 22 Tahun
Suku                             : Teminabuan
Alamat                        : Kampung Wlek Kabupaten Sorong Selatan
Kondisi Korban      : Meninggal Dunia
Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian kepala belakan peluru bersarang di otak tedak kelur.

Nama                          : Ibu Salomina Kalaibin
Umur                           : 33 tahun
Suku                             : Moi
Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas
Kondisi Korban       : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo
Sebab luka                 :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian perut, paha kanan dan
Betis kanan

Nama                          : Herman Lokdem
Umur                           : 18 tahun
Suku                             : Moi Marei
Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas
Kondisi Korban      : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo
Sebab                          :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagiaian belakan

Nama                         : Andareas Safisa
Umur                           : 23 tahun
Suku                             : Moi
Alamat                         : Jl, Sorong Makbon Kampung Malawor, Distrik Makbon
Kondisi Korban        : Luka Ringan di Rawat di Rumah
Sebab                          :Tertembak oleh Aparat TNI pada Bagiaian Ibu Jari Kaki Kiri.
Aparat juga melakukan pengejaran, dan menangkap paksa enam orang warga sipil yang kebetulan sedang melintas di tempat kejadian, namun mereka di bebaskan kembali pukul O6.00 Wit, pagi hari.

OKTOVIANUS POGAU - suarapapua.com,


Ini Kronologis Penembakan Lima Warga Sipil di Sorong

PAPUAN, Sorong — Kepolisian Daerah (Polda) Papua, melalui Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta menyatakan tidak ada aksi penembakan di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa (30/4/2013) malam, apalagi sampai menyebabkan dua nyawa melayang seperti diberitakan sejumlah media massa
.
Namun, pernyataan tersebut sangat kontras dengan kejadian di lapangan, sebab informasi yang berhasil dihimpun suarapapua.com, dua warga sipil tewas tertembak, dan tiga warga lainnya menderita luka akibat peluru tajam. 

Adapun kronologis peristiwa, pada Selasa, 30 April 2013, jam 22.00 Wit, sejumlah masyarakat berkumpul di rumah bapak Isak Klabin, di Jalan Klalin, RW. 01. RT 03, untuk membicarakan rencana aksi tanggal 1 Mei 2013.

Masyarakat Papua yang sedang berkumpul di lokasi kejadian awalnya hendak melaksanakan ibadah memperingati hari aneksasi Papua ke NKRI, yang di caplok secara paksa. Namun, rencana tersebut masih belum berlangsung.

Saat yang bersamaan, aparat keamaman juga bersiaga, dan terus memantau aktivitas warga. Sekitar jam 7 malam terlihat 2 buah mobil Avansa dan 1 mobil patroli (L 200) milik polisi yang sedang lalu lalang di depan masyarakat Papua yang sedang berkumpul.

Di dalam mobil patrol L 200 tersebut terdapat 5 orang anggota mengunakan pakaian polisi, dan juga TNI bersenjata laras panjang (patroli gabungan).

Sementara di dalam 2 mobil Avansa, juga terdapat beberapa anggota yang sama, namun jumlah mereka tidak bisa dipastikan karena gelap.

Dari penglihatan masyarakat, penumpang yang ada di dalam mobil terus mengintip situasi masyarakat yang sedang berkumpul, serta menghalangi beberapa masyarakat yang hendak berjalan kaki menuju lokasi berkumpul.

Masyarakat akhirnya marah dan memalang mobil patroli dan 2 mobil avansa berkaca riben yang hendak memaksa masuk tadi, akhirnya terjadi kontak fisik di lokasi berkumpulnya warga sipil Papua.
Dengan sikap, aparat gabungan TNI/Polri tanpa mengunakan komunikasi, dengan kekuatan fisik dan persenjataan, mengarahkan tembakan sebanyak 20 kali ke arah kerumunan massa. 

Lima orang tertembak, dua tewas, dan tiga lainnya luka-luka parah. Adapun nama-nama mereka;
Nama                         : Abner Malagawak
Umur                           : 22 Tahun
Suku                             : Moi
Alamat                       : Kampung Batulubang Distrik Makbon, Kabupaten Sorong
Kondisi Korban     : Meninggal Dunia
Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian Dada sebelah kanan, korban meninggal di tempat kejadian

Nama                          : Thomas Blesya
Umur                           : 22 Tahun
Suku                             : Teminabuan
Alamat                        : Kampung Wlek Kabupaten Sorong Selatan
Kondisi Korban      : Meninggal Dunia
Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian kepala belakan peluru bersarang di otak tedak kelur.

Nama                          : Ibu Salomina Kalaibin
Umur                           : 33 tahun
Suku                             : Moi
Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas
Kondisi Korban       : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo
Sebab luka                 :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian perut, paha kanan dan
Betis kanan

Nama                          : Herman Lokdem
Umur                           : 18 tahun
Suku                             : Moi Marei
Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas
Kondisi Korban      : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo
Sebab                          :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagiaian belakan

Nama                         : Andareas Safisa
Umur                           : 23 tahun
Suku                             : Moi
Alamat                         : Jl, Sorong Makbon Kampung Malawor, Distrik Makbon
Kondisi Korban        : Luka Ringan di Rawat di Rumah
Sebab                          :Tertembak oleh Aparat TNI pada Bagiaian Ibu Jari Kaki Kiri.
Aparat juga melakukan pengejaran, dan menangkap paksa enam orang warga sipil yang kebetulan sedang melintas di tempat kejadian, namun mereka di bebaskan kembali pukul O6.00 Wit, pagi hari.

OKTOVIANUS POGAU - suarapapua.com,