
Jayapura,-- Pemerintah Papua telah mengumumkan bahwa mereka akan
meminta 10 persen saham di perusahaan pertambangan raksasa PT Freeport,
karena fakta bahwa perusahaan beroperasi di tanah Papua, tetapi
memberikan kontribusi sedikit untuk pembangunan daerah.
"Kami
menuntut adat tanah hak rakyat Papua dalam bentuk saham 10 persen di
perusahaan," kata Gubernur yang baru dilantik Lukas Enembe pada hari
Jumat.
Menurut dia, Saham 10 persen di PT Freeport ternilai sebesar Rp 87 triliun uang tunai.
"Tentu saja, kita tidak mampu untuk membeli saham, tetapi perusahaan
bisa memberikan kita saham sebagai kompensasi untuk tahun pertambangan
di tanah kami," katanya.
Lukas juga mengharapkan Freeport untuk
membantu lebih banyak dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Papua. Dia mengatakan bahwa selama ini Freeport telah membayar hanya
pemerintah pusat dalam bentuk pajak dan royalti dan itu pemerintah pusat
yang mengalokasikan dana untuk pemerintahan Papua.
Dia
mengatakan Papua menginginkan perusahaan untuk membantu pemerintah
daerah membangun infrastruktur, seperti jembatan, jalan raya, dan
fasilitas umum lainnya.
Mengomentari hal ini, aktivis Papua
Joseph Rahawadan mengatakan permintaan administrasi Papua adalah wajar
mengingat Freeport telah beroperasi di provinsi tersebut selama
bertahun-tahun dan telah mendapat manfaat dari kehadirannya di sini.
"Bahkan, menurut perkiraan saya, itu akan OK jika pemerintah setempat meminta saham 25 persen, juga layak" katanya. (Dic)
More: http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/19/papua-administration-wants-10-freeport.html
Related Posts:
Kekerasan di Paniai Berlanjut, SKP Minta Perhatian Publik
Kasus kekerasan aparat di paniai (photo jb)
Jayapura OneNews,-- Ketegagan antara Aparat Keamanan Indonesia
dan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Paniai Pasca pembubaran Markas TPN-OPM… Read More
Hugo Chaves dan West Papua
Opini
By. Victor Yeimo (Ketua Umum KNPB)
Hugo Chavez
Hugo Chaves, Pemimpin kharismatik yang penuh
kontroversial itu telah tiada sejak 5 Maret 2013 lalu. Rintihan pilu
masih terdengar, bukan saja rakyat V… Read More
Vanuatu may severe ties with Indonesia over West Papua
ByRicky Binihi
Onews,-- Vanuatu’s
next government, if a motion of not trust against PM Sato Kilman
succeeds in Parliament, will work more with the people of West Papua and
Vanuatu could cut diplom… Read More
Polda Keluarkan DPO, Pimpinan Tinggi TPNPB-OPM Siap Lawan
Jayapura Onews,-- Panglima Tinggi
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gen Goliat Tabuni tidak takut
dijadikan DPO oleh Polda Papua.
Hal itu dikatakan Sekjend … Read More
Tapol Filep Karma Prihatin Demokrasi di Papua
Tapol Papua Filep Karma (Photo MS)
Jayapura OneNews,--Filep Karma, Tahanan Politik
(Tapol) Papua mengungkapkan keprihatinannya atas terbumkamnya demokrasi di
tanah Papua sejak tahun 1969. Kata dia, ketika sebuah wilayah d… Read More
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Waktu Anda Untuk Berkomentar atas Berita ini