
Jayapura,-- Pemerintah Papua telah mengumumkan bahwa mereka akan
meminta 10 persen saham di perusahaan pertambangan raksasa PT Freeport,
karena fakta bahwa perusahaan beroperasi di tanah Papua, tetapi
memberikan kontribusi sedikit untuk pembangunan daerah.
"Kami
menuntut adat tanah hak rakyat Papua dalam bentuk saham 10 persen di
perusahaan," kata Gubernur yang baru dilantik Lukas Enembe pada hari
Jumat.
Menurut dia, Saham 10 persen di PT Freeport ternilai sebesar Rp 87 triliun uang tunai.
"Tentu saja, kita tidak mampu untuk membeli saham, tetapi perusahaan
bisa memberikan kita saham sebagai kompensasi untuk tahun pertambangan
di tanah kami," katanya.
Lukas juga mengharapkan Freeport untuk
membantu lebih banyak dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Papua. Dia mengatakan bahwa selama ini Freeport telah membayar hanya
pemerintah pusat dalam bentuk pajak dan royalti dan itu pemerintah pusat
yang mengalokasikan dana untuk pemerintahan Papua.
Dia
mengatakan Papua menginginkan perusahaan untuk membantu pemerintah
daerah membangun infrastruktur, seperti jembatan, jalan raya, dan
fasilitas umum lainnya.
Mengomentari hal ini, aktivis Papua
Joseph Rahawadan mengatakan permintaan administrasi Papua adalah wajar
mengingat Freeport telah beroperasi di provinsi tersebut selama
bertahun-tahun dan telah mendapat manfaat dari kehadirannya di sini.
"Bahkan, menurut perkiraan saya, itu akan OK jika pemerintah setempat meminta saham 25 persen, juga layak" katanya. (Dic)
More: http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/19/papua-administration-wants-10-freeport.html
Related Posts:
Kematian Warga Papua Bagian Dari Genosida Struktural
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
… Read More
BUNUH PEJUANG PAPUA, TAK AKAN SELESAIKAN MASALAH
Dias Gwiyangge
Jayapura, 8/4 (Jubi) – Anggota DPR RI asal
Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan
tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang
Papua tak akan menyel… Read More
MENKOPOLHUKAM GIRING SEJUMLAH MENTERI BAHAS PAPUA
Sentani, 10/4 (Jubi) - Dalam kunjungan kerja,
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Republik Indonesia membawa
sejumlah menteri dari Jakarta ke Provinsi Papua untuk mengikuti
pelantikan Gubernur Papua,… Read More
Puluhan Warga Sipil Jadi Korban Kekerasan di Paniai
Jayapura-
Puluhan warga sipil menjadi korban kekerasan di Paniai, Papua, selama
Januari hingga April 2013. Tiga orang tewas, sedangkan yang lainnya
diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum petugas.
Mereka yang meningga… Read More
Hanya Dialog Setiga yang Bisa Redam Konflik Papua
Jayapura Ketua
Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP), Usama Yogoby
mengatakan, isu yang sementara ramai diperbincangkan yaitu dialog
Jakarta – Papua, harus dimediasi oleh pihak yang netral.
… Read More
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Waktu Anda Untuk Berkomentar atas Berita ini