Puluhan Warga Sipil Jadi Korban Kekerasan di Paniai

Jayapura- Puluhan warga sipil menjadi korban kekerasan di Paniai, Papua, selama Januari hingga April 2013. Tiga orang tewas, sedangkan yang lainnya diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum petugas.

Mereka yang meninggal di antaranya ditembak orang tak dikenal, juga akibat tabrak lari kendaraan patroli Keolisian Resor Paniai pada 31 Desember 2012. Korban adalah Yakob Mote, 26 tahun, tewas di depan pos 571 Enarotali, Paniai. “Itu data sementara, masih harus diklarifikasi,” kata Kapolres Paniai Ajun Komisaris Besar Polisi Semi Ronny, Kamis, 18 April 2013.

Semi menegaskan, semua kasus yang melibatkan anggotanya sebagai pelaku, pasti akan ditindak tegas. Pihaknya pun sudah menarik personil Brimob sesuai tuntutan masyarakat.

Desakan agar personil Brimob ditarik disampaikan aktivis Papua dalam pertemuan tertutup dengan Pemerintah Kabupaten Paniai, Kepolisian/TNI serta DPR Papua. Sebab, dalam tiga bulan terakhir terjadi serentetan kasus diduga dilakukan aparat Brimob terhadap warga sipil.

“Kami mendesak Kapolri menarik Brimob dari Paniai, karena kehadiran Brimob membuat masyarakat trauma, ketakutan, dan menjadi korban kekerasan,” ujar Ketua Solidaritas Kekerasan Paniai Andreas Gobay.

Andreas juga meminta DPR Papua memfasilitasi Tim Solidaritas Peduli HAM bertemu Kapolri dan Panglima TNI agar pihaknya bisa menyampaikan kondisi kekerasan di Paniai. ”Dua institusi itu harus bertanggungjawab, yakni dengan memproses pelaku secara hukum,” ucapnya.

Bupati Paniai Hengky Kayame menegaskan, kekerasan bersenjata di wilayah pegunungan bagian barat itu terjadi tiap tahun. Karena itu masyarakat minta agar Brimob ditarik.

Menurut Hengky, pihaknya dihadapkan pada situasi sulit. Di satu sisi terdapat persoalan kesejahteraan, sedangkan di lain sisi timbul masalah keamanan. ”Sebelum saya dilantik sebagai bupati, daerah Paniai selalu bermasalah. Sekarang jadi bupati juga dihadapkan pada masalah,” tutur Kayame yang baru saja dilantik dua hari lalu.

Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai menegaskan, konflik Paniai akibat ego dua pihak. OPM bersikukuh menyatakan Papua merdeka, sedangkan kepolisian dan TNI mempertahankan NKRI sebagai harga mati. ”Kalau semua pihak mempertahankan pendapatnya, konflik tak akan berakhir, masyarakat yang akan jadi korban,” katanya memaparkan.

Magai menyarankan agar pemerintah menjawab aspirasi dengan menyelenggarakan dialog antara Jakarta dan Papua sebagai jalan tengah bermartabat dan adil menuntaskan masalah Papua. ”Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” ujarnya.

http://www.tempo.co/read/news/ 

Read More

Smith airs jail raid concerns with Indonesia

Defence Minister AU Stephen Smith

By Indonesia correspondent George Roberts - ABC.AU
Defence Minister Stephen Smith says he has discussed concerns over alleged human rights abuses with Indonesia.

Last month about 17 heavily armed men stormed an Indonesian jail and killed four inmates who were suspected of murdering a military commando.

The raid was professionally planned and described as a revenge attack.

Mr Smith, who has been in Jakarta this week, says there are suggestions either past or present Indonesian military personnel were involved.

"That's the subject of three separate investigations," he said.

He says he has raised concerns about that with his Indonesian counterpart, Purnomo Yugiantoro.

The country's anti-terrorism force, detachment 88, is also the subject of about 20 investigations over alleged human rights abuses.

Mr Smith says he has also discussed the Papuan provinces with Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono.

Read More

Kekerasan di Paniai Berlanjut, SKP Minta Perhatian Publik

Kasus kekerasan aparat di paniai (photo jb)

Jayapura OneNews,-- Ketegagan antara Aparat Keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM)  di Paniai Pasca pembubaran Markas TPN-OPM Pimpinan Jhon Yogi, Cs di Eduda pada Oktober 2012 lalu dinilai masih terus berlanjut. Situasi ini belum menjadi perhatian publik lokal, nasional dan internasional. 

 

Demikian dikatakan Aktivis Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Timika, Provinsi Papua, Marko Okto Pekei melalui Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, Senin, (25/3/13) 

Read More

Lagi Puncak Jaya Memanas, 1 Warga Ditembak TNI dan 2 wanita diperkosa

Operasi TNI/Polri di Papua

Jayapura, Onenews,-- Puncak Jaya Papua kembali memanas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati satu warga sipil orang asli Papua asal Distrik Tingginambut, saat korban sedang berjalan di Kampung Yamo, ia ditembak oleh TNI  berkisar jarak 100 M dari Pos TNI Distrik Tingginambut. Korban mengenai Peluru tima panas tembus paha kanan, dan  korban sementara masih kritis.

Korban yang di Tembak TNI adalah warga sipil Distrik Tingginambut atas nama Wundiwili Tabuni (25Th). Peristiwa ini terjadi tanggal (21/03/2013) waktu setempat.

Kata sumber kepada WPNLA, “Sebelum Wundiwili ditembak TNI, Anggota TNI di Distrik Tingginambut di Yamo, ada 1 tank-tank dan naikan bendera merah putih. Mereka bilang kalau orang Papua lewat sini kami akan tembak”. Ujarnya.

Sumber lain mengaku hal itu disampaikan kepada sumber oleh salah satu prajurit TNI kepada sumber yang namanya tidak mau dimuat di WNLA, tetapi diijinkan untuk marganya ditulis adalah Tabuni.

Korban Pemerkosaan 2 Wanita

 

Selain itu, pada hari Sabtu (23/03/2013), terjadi perkosaan terhadap 2 wanita oleh TNI dari Pos Distrik Tingginambut kesatuan 753 Nabire. 

2 korban permekosaan diantaranya, Regina Murib (25Th) dan Weresina Tabuni (22Th) warga Distrik Tingginambut.

Dua wanita korban pemerkosaan TNI nama Regina Murib diperkosa oleh 5 Prajurit TNI dari kesatuan 753 Nabire yang ditugaskan di Distrik Tingginambut.  Kemudian korban Weresina diperkosa oleh 10 Prajurit TNI 753 Nabire. Hal itu dilaporkan salah satu keluarga korban dari Mulia setelah ia mendapat informasi peristiwa tersebut, melalui via telpon seluler kepada WPNLA.

Ditanya kepada sumber terkait peristiwa penembakan Wuniwili apakah benar terjadi? Sumber mengatakan “itu betul Wundiwili Ditembak oleh TNI saya juga dengar informasi itu”. Ujarnya, kepada Admin WPNLA.

Tentara Nasional Indonesia Memancing Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dengan cara menembak masyarakat sipil dan perkosa wanita secara tidak manusiawi. 

Hal ini TNI melanggar HAM, karena TNI yang melakukan perlawanan masyarakat sipil, padahal harusnya TPN-OPM yang menewaskan TNI. 

Jika TNI mau balas dendam bukan kepada masyarakat sipil, tetapi carilah TPN-OPM. Apalagi wanita yang tidak tau apa-apa diperkosa. Hal ini benar-benar melanggar Hak Asasi Manusia oleh TNI 753 di Puncak Jaya.

Sebetulnya, jika para TNI melakukan perlawanan terhadap TPN-OPM tidak salah, jangan terhadap masyarakat sipil. Perlawanan atau perang yang terjadi di Puncak Jaya antara TPN-OPM dan TNI adalah sesuai hukum perang alias Geneva Convention. 

Sebab TPN-OPM melakukan perlawanan untuk mempertahankan keutuhan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat Penuh seperti Negara-negara merdeka di dunia. 

Sedangkan TNI mempertahankan keutuhan NKRI Papua sebagai bagian dari NKRI tetapi Indonesia memaksakan kehendak orang pribumi Papua, untuk Papua bagian dari NKRI adalah tidak benar.

Akhirnya, setelah terjadinya Peritiwa penembakan pada (21/03/2013) dan pemerkosaan terhadap dua wanita (23/03/3013). Situasi di Puncak Jaya memanas saat ini, keluarga korban kesulitan perawatan korban tembak Wundiwili, dan dua wanita korban perkosaan mengalami sakit. Mohon perhatian da advokasi atas pelanggaran HAM di Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya. Harap para pembelah HAM menyuarakan hal ini dengan serius.

Admin WPNLA 2013-03

Read More

Very Barbaric, 22 activists KNPB Indonesian Police Shot Dead

Klimon Woy Anggota KNPB di bunuh Aparat (knpb)

"KNPB often associated with the independence movement by urging a referendum."

Jayapura,-- Speaker of the National Committee of West Papua, Wim Medlama said at least 22 members KNBP killed and dozens others were imprisoned during 2012.

Those killed were shot such Militants KNPB Chairman Hubertus Center Mabel, December 16, 2012 in the village of Abusak, District Kurulu, Jayawijaya, and Mako Tabuni, Chairman of the First Committee in Abepura, Thursday, June 14, 2012.

"Even some that are still the target of a police search," said Medlama in Jayapura on Friday (4/1).

According Medlama, shooting death of Mabel and the Mako was not in accordance with procedures. The police seems to have justification to shoot them for alleged crimes.

Mako accused of involvement in a series of shooting a stranger in Jayapura since May 29, 2012. While Mabel was accused of involvement in attacks on police Pirime Lanny Jaya.

"The shooting of members of KNPB is unlawful. Someone who alleged perpetrators should be arrested and prosecuted, "said Medlama.

KNPB Chairman, Victor Yeimo estimate criminalization of members will become increasingly common. KNPB often associated with the independence movement by urging a referendum.

The chase continued on members KNPB apparatus. On October 19, 2012, Police Resort Mimika arrest five members of the Committee. Previously, 23 September 2012, police also arrested 6 members of KNPB in front of the Church Ebenheser, Timika, Papua.

They were arrested for allegedly plotting terrorist acts. "There are indications that they assemble a bomb," said Head of Public Relations Papua Police Chief Adjunct Senior Commissioner Gede Sumerta Jaya. (E1)

Read More

KNPB: Kenapa Baru Dituduh Teroris

Aksi demonstrasi KNPB menuntut referendum untuk Papua, (12/03). Foto: suarabatis

MAJALAH SELANGKAH – Jayapura Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mempertanyakan mengapa negara menuduh gerakan politik aktivis KNPB sebagai gerakan teroris.

“Kenapa baru sekarang kami dituduh teroris? Mengapa tidak sejak tahun 1961?,”kata Juru Bicara KNPB Wim Mendlama kepada majalahselangkah.com,(Jumat, 21/12).

“Rakyat Papua bukan baru berjuang. Kami berjuang dengan ideologi Papua merdeka berdasarkan sejarah. Perjuangan kami telah dimulai sejak tahun 1961. Label-label seperti ini biasalah, mulai dari pengacau, kriminal, dan sekarang teroris,”kata Wim.

Kata dia, sikap militan dan radikal dalam memperjuangkan hak  kemerdekaan bangsa Papua Barat itulah alasannya menuduh KNPB sebagai teroris.  “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme itu bukan lahir tahun 2012. Undang-Undang itu lahir tahun 2003 to. Dan, ingat gerakan kami ada jauh sebelum itu,” kata dia.

“Negara mulai bertindak brutal dan semakin ganas menghadapi gerakan perlawanan KNPB. Tapi, kami tetap pada ideologi Papua merdeka. Kami digiring sebagai teroris tetapi kami akan terus bertahan. Kami ini gerakan kemerdekaan,”kata dia tegas.

Lebih lanjut kata dia, KNPB adalah gerakan sipil rakyat Papua. Gerakan bersenjata adalah TPN/OPM di hutan. Label buruk yang dialamatkan tanpa bukti itu dimulai dari peristiwa tertembaknya Mako Tabuni pada 14 Juni oleh Densus 88 Polda Papua. Lalu, katanya, penembakan ketua militan kota KNPB, Hubertus Mabel itu balas demdam atau upaya memenuhi rasa keadialan korban 3 aparat kepolisian di Pirime yang ditembak mati oleh TPN/OPM pimpinan Okiman Wenda,” katanya.

Kata Wim, Hubertus dibunuh dan dikaitkan sebagai pelaku penyerangan polsek Pirime adalah tidak benar. Hubertus berada jauh dari tempat kejadian, yaitu di Kurulu kampung halamannya. Hubertus dimandati untuk melakukan konsolidasi anggota militan KNPB untuk pengamanan internal.

“Dalam perjalanannya Hubertus tidak ada hubungan dengan penyerangan yang dipimpin Okiman Wenda. Huber juga dalam posisi merayakan natal bersama keluarga di Kurima, kampung halamannya,”jelasnya. (Yermias Degei/MS)

Read More

Hubertus Mabel Ditembak, KNPB Minta Bukti Hukum

Add caption

Jayapura (17/12)—Menurut Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim R. Metlama, pihak KNPB meminta bukti hukum yang jelas atas keterlibatan Ketua KNPB Pusat Port Numbay yang juga Ketua Komisariat Militan KNPB, Hubertus Mabel (30) yang ditembak tim khusus ahad (16/12), sekitar pukul 10.30 WIT di Kampung Abusa, Distrik Kurulu, Wamena, Papua.

“Keterlibatan dia, kami meminta bukti-bukti hukum. Ini kan tidak ada bukti hukum. Ada bukti yang kami dapat, dia menyerang aparat. Ini kan tudingan. Kejadian ini persis dengan kejadian almarhum Mako Tabuni,” kata Wim R. Metlama ke wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (17/12).

Menurut KNPB, Hubertus Mabel ditembak tanpa bukti seperti tudingan polisi. “Dia ditembak di kedua kakinya lalu dimasukkan ke dalam truck. Ada dugaan, Hubertus disiksa dan ditikam di bagian dada hingga mati,” katanya Wim.

Sedangkan menurut keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, Hubertus Mabel diduga kuat terlibat penyerangan Polsek Pirime beberapa hari lalu dan kasus peledakan Kantor DPRD Jayawijaya beberapa bulan sebelumnya.

“Kronologis, sekitar pukul 09.00 WIT, Timsus mendapat info, salah satu pelaku yang diduga terlibat kasus peledakan bom di gedung DPRD Jayawijaya dan juga salah satu pelaku penyerangan Polsek Pirime sedag berada di Wamena tepatnya di Kampung Abusak, Distrik Kurulu,” kata I Gede Sumerta Jaya.

Kemudian, lanjut I Gede, dua anggota tim khusus diantar oleh pelaku yang ditangkap pada Jumat (14/12), yakni MJ alias WJ atas kepemilikan amunisi yang diantar WG, ke lokasi itu. Sesampainya di lokasi, WG menghubungi Hubertus Mabel agar bertemu dia di jalan raya dan permintaan itu dipenuhi.

“Hubert Mabel beserta empat orang temannya menuju jalan raya dengan masing membawa parang. Karena melihat hal itu, sedangkan Timsus hanya dua orang lalu menyuruh ke lima orang itu untuk tiarap di tanah. Namun Hubertus Mabel tak mengindahkan permintaan petugas, malah menyerang dan berupaya merebut senpi yang dibawa petugas sehingga terjadi saling rebut senpi,” jelas I Gede.

Menurut dia, melihat senpi (senjata api) yang nyaris direbut, salah satu anggota Timsus menembak ke arah kaki Hubertus Mabel untuk melumpuhkan. Setelah korban roboh, petugas segera membawa ke RSUD Wamena. “Tapi karena banyak kehilangan darah Hubertus Mabel tak bisa ditolong,” kata AKBP I Gede Sumerta Jaya.

Namun Wim menduga, insiden ini merupakan skenario Polisi untuk meredam aspirasi Papua merdeka. “Ini hanya skenario yang meredam aspirasi Papua merdeka. Ini malah mendorong agar proses Papua merdeka cepat. Satu anggota KNPB ditangkap, akan melahirkan seribu KNPB yang lain,” katanya. KNPB, kata Wim, belum mempunyai rencana atas pemakaman Hubertus. (Jubi/Timo Marten)

Read More

Socratez: In Papua There Interests Economics and Politics

Rev. Socratez Sofyan Yoman Leaders PGBP

OneNews,-- Wamena (11/12) - Chairman of the Fellowship of Baptist Churches in Papua (PGBP) Socratez Rev. Sofyan Yoman said the high intensity of violence and stigmatization against People and Peace (OAP) in Papua, due to economic and political interests that the use of security forces in papua.
"Because there are economic and political interests in Papua so that the State uses the security forces (military / police) in Papua separatist stigma-stigma, Makar, OPM," said Pastor Socratez told reporters in Wamena, Papua, on Tuesday (11/12) afternoon.
According Yoman, violence should not be seen as partial, but as a whole. Therefore, he continued, the central government should have reflection, not even 'pretend'. He said violators of Human Rights (HAM) never punished.
"The state created conflict everywhere in Papua, put bombs everywhere, so that Mobile Brigade (Brigade Mobil) and Detachment 88 (Detachment) to cash. Later, bombs were discovered everywhere. It was not made of indigenous Papuans, "said Pastor Socratez
Violence in Papua, he said, created by certain people to mendaptkan position and money. Because he said, had been Papuan struggle is the struggle of peace, and dialogue.
"The struggle of people of Papua truth, criminalized the security forces. Therefore, the church asserts, engineering-engineering security forces must be stopped., "He stated.
Socratez meeragukan all kinds of violence in Papua. In Parliament office Jayawijaya 8 September 2012 terror bomb was found and discovered Jayawijaya Then Post 18 September 2012.
"How could disrupt OAP own homeland? It does not make sense to us. Many errors, many of which make a mess in Papua, "said Socratez.  

Editor Source: www.tabloidjubi.com

Read More

Ratusan Prajurit TNI Disiapkan Untuk Dikirim Ke Papua

Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea hingga kini masih bergejolak terkait pelbagai permasalahan dan ancaman. Permasalahan tersebut diupayakan dapat tuntas dengan cara menyiagakan personel prajurit TNI di wilayah itu. 

Ratusan prajurit yang tergabung dalam Yonif 726/Tamalatea, ikut ambil bagian. Mereka memeroleh kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi di daerah perbatasan Papua tersebut.

Namun, sebelum mereka dikirim ke sana, ratusan prajurit ini harus menjalani serangkaian latihan khusus di Yonif 726/Tamalatea. Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Heri Mulyono memimpin langsung pembukaan latihan pra tugas tahap dua dan tiga, Sabtu pagi, 1 Desember. Heri Mulyono bertindak sebagai inspektur upacara dan didampingi oleh Danyonif 726/Tamalatea Mayor Inf Heny Setyono selaku komandan upacara.

Heri mengatakan, latihan pra tugas tahap dua dan tiga ini merupakan lanjutan dari latihan pra tugas tahap pertama. Latihan pra tugas lanjutan ini bertujuan untuk lebih memantapkan materi-materi yang telah diperoleh pada latihan sebelumnya. Para prajurit yang ditempa dengan pelbagai latihan ini, diharapkan dapat memiliki kemampuan taktik dan teknik tempur, kemampuan intelijen, binter serta mampu memberikan pelayanan dukungan administrasi sesuai tuntutan tugas yang akan dihadapi di daerah penugasan.

"Lebih baik mandi keringat dalam latihan dari pada mandi darah di daerah operasi," kata Heri Mulyono dihadapan 650 prajurit peserta latihan.

Danyonif 726/Tamalatea Mayor Inf Heny Setyono menambahkan, dalam kehidupan militer, tugas operasi ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi prajurit. Prajurit yang dilatih sebelum berangkat ke medan operasi, tidak hanya dilatih seputar teknik dan latihan militer. Namun, prajurit juga akan mendapatkan pembekalan masalah tentang pertanian.

"Di tempat tugas mereka nanti, tentu akan menemukan wilayah perkampungan yang dihuni oleh masyarakat. Jadi tugas mereka tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat, antara lain, menjadi tenaga pendidik, atau mengajarkan kepada masyarakat yang belum mengetahui cara bercocok tanam," jelas Heny, Minggu, 2 Desember.

Rencananya, lanjut Heny, 650 prajurit Yonif 726/Tamalatea ini akan diberangkatkan pada awal tahun depan. Mereka akan bertugas selama enam bulan disana. Dalam upacara kemarin, hadir pula Danrem 141/TP dan para Dandim Jajaran Korem 141/TP serta para Kabalak Kodam VII/Wrb. (yuk/bas)

Sumber : www.fajar.co.id/

Read More

TPN/OPM Wilayah Lanny Jaya Mengaku Tembak Rombongan Kapolda Papua

TPN Restor Lanny Jaya Purom Wenda (Photo TPN)

Jayapura - Panglima Tinggi Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Purom Okiman Wenda, mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap rombongan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Tito Carnavian.

Rombongan yang menggunakan mobil yang beriringan sedang melintas dari Wamena menuju Kepolisian Sektor Tiom, Kabupaten Lany Jaya, Rabu, 28 November 2012. Di antara rombongan juga terdapat Asisten Intelejen Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Napoleon.

”Iya, kami tembak. Waktu itu ada satu mobil di depan. Kami lihat dan serang. Mobil di belakang juga kami tembak, kata Wenda, Jumat, 30 November 2012.

Menurut Wenda, saat penyerangan dilakukan, jumlah anggota OPM puluhan orang. Penyerangan menggunakan senjata laras panjang dan pistol. ”Kami balas ditembak, tapi tidak ada yang kena, ujarnya.

Rombongan aparat keamanan Indonesia itu diserang dari jarak sekitar 100 meter. Namun, dalam aksi baku tembak yang berlangsung sekitar satu jam itu tidak menimbulkan korban. ”Jaraknya dekat saja. Kami tembak mereka lari. Kami juga lari,” ujar Wenda.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Sumertha Jaya, mengatakan rombongan sebelumnya meninjau lokasi insiden pembakaran Kantor Polsek Pirime yang menewaskan tiga anggota polisi.

Usai melakukan peninjauan, rombongan beranjak ke Tiom. Saat kendaraan yang ditumpangi rombongan berada di Kampung Indawa, wilayah antara Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, dan Distrik Makki, Kabupaten Jayawijaya, terjadi penyerangan.

Para pengawal rombongan melakukan tembakan balasan yang membuat anggota OPM mundur. Konvoi rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tiom. "Kami masih terus mengejar mereka," ujar Sumertha.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/

Read More

TPN-OPM Bantah Serang dan Bakar Polsek Pirime

[JAYAPURA] Pihak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka(TPN/OPM) mengklaim tak terlibat dan bertanggungjawab atas aksi penyerangan markas Polsek Prime, Kabupaten Lany Jaya yang menewaskan tiga orang anggota polisi, Selasa (27/11) pagi kemarin.

Ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Terianus   Satto dalam rilis yang diterima SP, Rabu (28/11) sore WIT.   Dikatakan, aksi itu dilakukan oleh kelompok yang Kontra dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan ambisi egoisme. Menurut dia, TPN-OPM saat ini mengklasifikasi akar masalah terhambatnya perjuangan bangsa Papua Barat untuk Merdeka secara cermat dan menemukan bahwa persatuan Nasional belum bagus, baik itu pergerakan sipil dan sayap Militer, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), maka TPN-OPM telah melakukan tahapan kerja dengan konsolidasi maksimal dari tahun 2008-2011.

Hasilnya, TPN-OPM telah berhasil melakukan Pra-KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) pada tanggal 15 Maret 2012 di Maribu, Sentani, Papua Barat. Dalam Pra-KTT TPN-OPM ini melegitimasikan pembentukan Panitia KTT dan mengagendakan jadwal pelaksanaan KTT  pada tanggal 1-5 Mei 2012, bertempat di Biak, Papua. Dengan dasar Pra-KTT ini, maka KTT TPN-OPM telah berhasil dilaksanakan di Markas TPN Perwomi Biak, dari tanggal 1-5 Mei 2012.

Hasilnya, telah dipilih Panglima Tinggi TPN, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum, masing-masing atas nama, Panglima Tinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni, Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom dan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Selanjutnya, TPN-OPM telah berhasil melakukan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS dari tanggal 27-1 September 2012 di Markas TPN Wanum, Jayapura, Papua. Hasilnya, mengagendakan jadwal Pelantikan Panglima, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum TPN-OPM yang jatuh pada tanggal 30 November 2012.

Masih ada lagi Rapat Koordinasi Pimpinan TPN-OPM, yang sekiranya akan dilaksanakan setelah acara pelantikan Panglima Tinggi TPN-OPM.

Berdasarkan keterangan singkat dalam Background TPN-OPM di atas, maka TPN-OPM yang tergabung dalam ganca Nasional masih sibuk dengan agenda-agenda, dengan program revormasi sayap militer, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), sesuai hasil keputusan KTT TPN-OPM di Biak.

"TPN-OPM sekarang tidak sama dengan TPN-OPM sebelumnya. Artinya, TPN-OPM telah mereformasi diri melalui KTT dengan mengatur serta membenahi kubuh sayap militer OPM. Hal ini dengan jalan Restrukturisasi TPN dan Reorganisasi OPM, yang mana TPN membenahi diri dengan sturuktur standar Militer dunia," kata Terianus.

Dengan demikian , mengacu dari KTT TPN-OPM di Biak pada tanggal 1-5 Mei 2012, maka TPN-OPM masih dalam tahapan kerja internal organisasi untuk membenahi dan memantapkan legalitas hukum organisasi sayap Militer, dan TPN-OPM tidak bertanggungjawab atas insiden penyerangan yang disertai pembunuhan anggota polisi dan pembakaran kantor.

"Bahwa, TPN-OPM yang tergabung dalam kancah Nasional menegaskan agar TNI/POLRI jangan menyerang Masyarakat sipil di Pirime, namun harus mencari oknum-oknum pelaku serta aktor skenario penyerangan. Karena yang melakukan penyerangan adalah kelompok yang kontra dengan Keputusan Hasil KTT TPN-OPM di Biak, Papua. Dengan tujuan untuk menggagalkan acara pelantikan Panglima Tinggi (Gen Goliath Tabuni) dengan Wakil serta Kepala Staf Umum, secara nasional di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua pada 30 November 2012," ujarnya. [154]

Read More

Separatists in West Papua Paradigm Trap

Papuan Protess

Jakarta-Papua conflict that has lasted for 47 years (starting from 1963) and establish paradigm fosters separatism. This paradigm has been the framework and foundation of thought for both parties. At the opposite extreme, the events that occurred in Papua understood and addressed in the framework separatist conflict.
Parties to the central government (read: Polhukkam Coordinating Ministry, Ministry of Home Affairs, and BIN) Jakarta puts goals in order to maintain the integrity of combating separatism NKRI above all other political and economic policies. Violence in the New Order state is considered politically correct because it is considered as an effort to combat separatism. Excesses of state violence is not considered a breach of human rights more important than combating separatism.
At the time of the Reformation, and Autonomy in Papua, the practice of repression and state violence is still the name of combating separatism. Murder of Theys Eluay in November 2001 was clearly acknowledged in court that the killing was done in order to prevent the strengthening of the independence movement in Papua. It continued in Abepura (2000), Wasior (2001), Wamena (2003), and the last murder Kelly Kwalik.
In the name of combating separatism Similarly, violations of the law "tolerable". For example, Instruction 1/2003 which divide Papua into three provinces clearly violating Article 76 of Law 21/2001. As much as the public protests and public criticism of the policy, the policy is kept out by the Ministry of Home Affairs and the Ministry for backup from BIN Polhukkam. Internal Among them, the reason is clear and never denied. Expansion Instruction 1/2003 is to prevent the unity of pro-independence Papuans in Jayapura.
The grounds contain the foreign influence in the separatist movement in Papua is also treated as a covered area for researchers and foreign journalists. The fact that good and bad is blurred in Papua. The boundary between factual news and rumors of the imagination of political actors is blurred. Official news in newspapers is often defeated by rumors among the public via sms or whispers. As a result, the technology has telephone and internet communication, representation and image Papua out to be difficult to verify. Suspicions grow very fertile. Cases of violence by the state or from the group of Papuan movement is never revealed completely.
Devices and law enforcement institutions were distorted. In many cases the assumption Papuan political police, prosecutors and judges are dominated by the paradigm of separatism. Student political action easily put in a box separatism. Before the trial began, the attitude of law enforcement have clearly demonstrated their priori suspects or defendants politics. Examples of student activist judicial practice Buchtar Tabuni and colleagues (2009) who tried to use subversion article shows it. If outside Papua clauses may be lighter. Because it is an instrument of law enforcement paradigm also tends to be subordinated and manipulated into a tool to limit political expression and silencing citizens.
Excessive vigilance and the resulting stigma separatists used further as a means of control and marginalization of the opposition Papua. Most alarming of all, separatist paradigm is used as a cover for a variety of state failure in carrying out its duties, the public services and the creation of a sense of security, against Indonesian citizens in Papua. The dominant product of the separatist paradigm is impunity and injustice.

"Disease" separatist paradigm also affects leaders and the people of Papua, most of the leaders and elite Papuan pro-independence Papuan. They almost always led to an understanding of all the demands of political discourse towards independence. The government considered a deliberate and planned to get rid of or destroy indigenous Papuans as they are separatists.
Papua parties, especially the TPN / OPM and the community and the Papuan elite, both who have been victims of state violence as well as those directly related and historical kinship with the victims, felt he had become victims of state violence both symbolically and structurally. As a result, growing culture of terror, which is all that bad, catastrophic illness and violence almost always is believed to be the design of another (mostly Jakarta) to kill, remove, and destroy indigenous Papuans. The product of the culture of terror is a deep distrust of government in general.
When the number of HIV / AIDS among indigenous Papuans increased rapidly, much discourse says that the disease was deliberately taken by the police or military forces through sex workers brought in from outside Papua. HIV / AIDS is seen as a means to kill the native Papuans slowly so eventually perish from this earth.  

No critical questions to try to understand the complexity of the pattern of sexual relations among indigenous Papuans, free sex transactions between Papua and new comers unprotected sex habits, to the government's policy response to the spread of HIV / AIDS.
Most people are not interested to see the facts and critically observant but just want to justify their prejudices. Culture is manifested in fear of terror and hatred against excessive state security forces. All things considered come from Jakarta tends suspected abuse. From there grew also a victim mentality. Many Papuans lost the ability to critically understand their own problems, loss of confidence, and tend to expect outside help (outside Indonesia) in solving their own problems.
Everything smelled new hope international is seen as supreme. In the process of public consultation exercise recently and various workshops, we heard many Papuans demand for international dialogue held, international mediators, influx of UN peacekeepers to Papua, and so on. Without further thought, what is internationally considered better and can solve the problem. Often Papuan leaders also manipulate the myth of an international force to keep political support and funding from the public.
Paradigm also makes Papuan separatism develop and reinforce the myth that indigenous Papuans definitely in her heart to save aspirations M and non-Papuans (read: non-Papuan Indonesian citizens) must be pro-Republic of Indonesia and is considered "the enemy". Consider the statement Papuan activists in discussions or seminars. 

 "I do not believe you because you are an Indonesian who kill kill us." "Only someone who knows Papua Papua and Papua have the heart to build." Discourse was kept alive despite many Papuan leaders who oppress the Papuans or otherwise non-Papuans who contributed a lot to the people of Papua.
The paradigm that is what fosters fear and see the whole corner of the earth is monitored and controlled by intelligence or security forces in Indonesia. This feeling is strong among residents or embedded Papuan leaders who felt himself being watched for their participation in the political movement of anti-Indonesia. 

For example, a person is sick and does not want to go to Jakarta for fear of later intelligence infiltrated the hospital and injected poison into the infusion bottle. Or also an activist who had a motorcycle accident and develop a rumor that Intel pushed into the gutter. No critical questions arise there, and people tend to believe it.
Separatist discourse or the word "free" is also being considered to be an effective tool to intimidate officials in Jakarta in order to fulfill the political ambitions of Papuan officials. For example, when the demands of a particular disbursement or has not been disbursed by the agency in Jakarta, intimidation by using the word "freedom" began to appear. 

 Another obvious example is one reason won a judicial review at the Constitutional Court regarding an additional 11 members of the DPRP, namely that in the composition of the membership of the current DPRP pro-Homeland unrepresented. Beyond that, quite simply, the proposer of the Barisan Merah Putih, willing to take a quota of 11 seats if it works.
Paradigm separatism is also used as a tool for protection from legal by Papuan officials are corrupt. Some corrupt officials begin investigation or even heard, began to make style statements "Indonesian nationalism" with a lot of the word Republic and criticized the pro-independence group, or a rehash of his services to "defend" Homeland.
Exposure on the overall situation to be one important cause paralysis and political deadlock. Parties Jakarta tend to suspect and rejected most of the problem solving initiatives coming from Papua with the formula "Homeland fixed price". Instead the Papua feel unfairly treated continuously and diakhianati by Jakarta that also insisted the reactionary statement that "Freedom is also set in stone".
Suspicions between the two nourished by various repressive policies of Jakarta and Papua unfriendly. In response, a variety of actions and statements of political separatism in Papua reinforced paradigm mentioned above.
In the end on one side of the paradigm of separatism developing policies and behavior of government officials is against the purpose of combating separatism itself. On the other hand, it reinforces the desire, at least strengthen separatist discourse, indigenous Papuans to secede. (MSW)

Read More