Aktivis KNPB, Denny Hisage cs Bebas dari Penjara

 Jayapura, KNPBnews – Enam aktivis KNPB yang ditahan karena dugaan menyimpan amunisi, hari ini, Selasa (27/8) dibebaskan dari Penjara Indonesia, Abepura. Mereka menjalani persidangan selama 8 bulan tanpa saksi dan bukti pidana yang kuat.

Keenam aktivis KNPB yang dibebaskan adalah, Denny Imanuel Hisage (26), Anike Kogoya (23), Jhon Pekey (27), Rendy Wetapo (27), Jimmy Wea (26) dan Oliken Giay (27). Menurut dakwaan, mereka ditangkap karena menyimpan dan membeli amunisi, sehingga mereka diancam dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 56 ke I  KUHP.

Kepada situs KNPB, Denny Hisage menyatakan kekesalan terhadap Polisi yang asal main tangkap dan mengurung mereka tanpa bukti pidana yang jelas. “Polda Papua asal tangkap aktivis KNPB tanpa bukti jelas. Kami jalani penyiksaan yang sangat berat saat ditangkap, dan selama diinterogasi di Polda Papua”, ucap Denny siang ini saat keluar dari Penjara.

 

Sementara itu, puluhan aktivis KNPB masih mendekam di penjara-penjara kolonial di seluruh wilayah Papua, termasuk Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo. Mereka dipenjara dengan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan di Pengadilan

Terima Anda Sudah Kunjungi Blog Alternatif KNPB, Jika Tidak Keberatan Apa Tanggapan Atau komentar Anda Tentang Berita ini?

Read More

KNPB Timika Activist of West Papua in behind Bars make Message to International Community to Support.

Jayapura Onews,--  KNPB Timika activist Behind Indonesian Bars in Timika, West Papua.

We are KNPB activist in Timika, West Papua. Indonesia Police jailed us with no reason.

Indonesian police jailed Romario Yatipai, Steven Itlay, Yakonias Womsiwor, Paulus Marsyom, Alfred Marsyom and Yanto Awerkion since 19 October 2012 until now.

Indonesian police say that KNPB activist are criminal, terrorism, Makar, separatist and so on.

Actually, KNPB activist in Timika always makes peace Demonstrate with all westpapuans. We always make peace Demonstrate to demand Referendum is the best solution for West Papua.

We hope International community, Amnesty International, IPWP, ILWP support us and pressure Indonesia government, Indonesia Police in Papua and Timika.

West Papua activist and all west papuans Need UN Observer, UN Humanitarian and International Journalist now in West Papua

 

More Here: http://vimeo.com/64206837

 

 

Read More

KNPB: Regional Police Chief Must Wipe Clean ‘Wanted Persons’ (DPO) list

by Benny Mawel  Editor : Victor Mambor

January 6th, 2013 A spokesperson for the West Papua National Committee (KNPB) has claimed that the detention of a number of KNPB activists and the addition of more KNPB members’ names to the Wanted Persons List has been done purely in the interests of the Papuan political elite.

KNPB stated that the political elite, along with the Regional Police Chief, are trying to place the blame activists and the broader Papuan community [for the lack of democracy].

“Papuan police are suppressing democracy in order to favour the Papuan political elite. It is in the elite’s interest that the people of Papua are being victimised. Many members of society and of KNPB have had their names added to the Wanted Persons List,” KNPB’s spokesperson Wid Medlama said during a press conference on Saturday (5/1), at the Cafe Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua.

KNPB are urging the Regional Police Chief to free a number of KNPB activists and remove their names from the Wanted Persons List. “Clear the names of all KNPB members and activists from the wanted list, and free those detained without clear evidence,” Wim said.

According to the KNPB, the people of Papua wish to have the freedom to fulfil their aspirations and to go about their lives without anyone having to suffer. Space for the people to express themselves collectively must be made available by the government. Without this space, the government cannot talk about a ‘democratic country’ or a ‘democratic society’.

“A democratic space is needed for the people of Papua. Without it, there is no point in [calling ourselves] a democratic nation. What is the meaning of becoming a democratic nation if there is no democracy for the people?” added Hakim Pahabol, a member of the West Papua National Parliament.

(Translated by West Papua Media translators)

Read More

HRW Pertanyakan: Apakah Represi Terhadap KNPB Legal?

Andareas Harsono HRW

Jakarta — Konsultan Human Rights Watch (HRW) untuk Indonesia, Andreas Harsono mempertanyakan tindakan aparat keamanan Indonesia yang melakukan penembakan hingga 22 orang anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meninggal sepanjang tahun 2012, dan 55 orang ditangkap, serta membuat ratusan orang lainnya terluka.

“Tapi bikin 22 orang KNPB meninggal dengan penembakan, serta puluhan ditangkap, dan entah berapa ratus terluka, tanpa ada proses peradilan yang transparan, serta tanpa mekanisme internal terhadap prosedur kerja polisi di Papua, menimbulkan pertanyaan apakah represi terhadap KNPB ini legal?.”
Pernyataan tersebut ditegaskan Andreas , saat di wawancarai suarapapua.com, Kamis (03/01/2013) tadi malam.

Mako Tabuni Aktivis KNPB Tewas

Menurut Harsono, boleh jadi alasan polisi benar bahwa ada anggota-anggota KNPB terlibat kekerasan, menyerang pendatang atau menyerang aparat keamanan, namun aparat harus menunjukan secara transparan.
“Persoalan kepolisian adalah bekerja dengan transparan. Bisakah polisi tunjukkan kerja transparan? Sebaliknya, KNPB juga perlu lakukan investigasi internal, selidiki tuduhan-tuduhan polisi bahwa anggota KNPB ada terlibat kekerasan,” ujarnya.

Harsono juga berharap, organisasi pimpinan Victor Yeimo ini dapat segera mengumumkan hasil investigasi, serta bikin keputusan untuk mengeluarkan anggota KNPB yang dinilai terlibat dalam berbagai aksi kekerasan.

Seperti ditulis media ini sebelumnya, Victor F Yeimo, Ketua Umum KNPB menyatakan 22 Anggota KNPB Tewas Sepanjang Tahun 2012 karena ditembak mati aparat keamanan Indonesia, 55 orang mendekam di penjara, serta beberapa diantaranya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polda Papua hingga saat ini.

Yeimo memprediksi, di tahun 2013 mendatang pembunuhan dan penangkapan terhadap aktivis KNPB masih akan terus dilancarkan Polda Papua dengan memakai Undang-Undang terorisme.

Sumber : www.suarapapua.com

Read More

Very Barbaric, 22 activists KNPB Indonesian Police Shot Dead

Klimon Woy Anggota KNPB di bunuh Aparat (knpb)

"KNPB often associated with the independence movement by urging a referendum."

Jayapura,-- Speaker of the National Committee of West Papua, Wim Medlama said at least 22 members KNBP killed and dozens others were imprisoned during 2012.

Those killed were shot such Militants KNPB Chairman Hubertus Center Mabel, December 16, 2012 in the village of Abusak, District Kurulu, Jayawijaya, and Mako Tabuni, Chairman of the First Committee in Abepura, Thursday, June 14, 2012.

"Even some that are still the target of a police search," said Medlama in Jayapura on Friday (4/1).

According Medlama, shooting death of Mabel and the Mako was not in accordance with procedures. The police seems to have justification to shoot them for alleged crimes.

Mako accused of involvement in a series of shooting a stranger in Jayapura since May 29, 2012. While Mabel was accused of involvement in attacks on police Pirime Lanny Jaya.

"The shooting of members of KNPB is unlawful. Someone who alleged perpetrators should be arrested and prosecuted, "said Medlama.

KNPB Chairman, Victor Yeimo estimate criminalization of members will become increasingly common. KNPB often associated with the independence movement by urging a referendum.

The chase continued on members KNPB apparatus. On October 19, 2012, Police Resort Mimika arrest five members of the Committee. Previously, 23 September 2012, police also arrested 6 members of KNPB in front of the Church Ebenheser, Timika, Papua.

They were arrested for allegedly plotting terrorist acts. "There are indications that they assemble a bomb," said Head of Public Relations Papua Police Chief Adjunct Senior Commissioner Gede Sumerta Jaya. (E1)

Read More

KNPB: Kenapa Baru Dituduh Teroris

Aksi demonstrasi KNPB menuntut referendum untuk Papua, (12/03). Foto: suarabatis

MAJALAH SELANGKAH – Jayapura Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mempertanyakan mengapa negara menuduh gerakan politik aktivis KNPB sebagai gerakan teroris.

“Kenapa baru sekarang kami dituduh teroris? Mengapa tidak sejak tahun 1961?,”kata Juru Bicara KNPB Wim Mendlama kepada majalahselangkah.com,(Jumat, 21/12).

“Rakyat Papua bukan baru berjuang. Kami berjuang dengan ideologi Papua merdeka berdasarkan sejarah. Perjuangan kami telah dimulai sejak tahun 1961. Label-label seperti ini biasalah, mulai dari pengacau, kriminal, dan sekarang teroris,”kata Wim.

Kata dia, sikap militan dan radikal dalam memperjuangkan hak  kemerdekaan bangsa Papua Barat itulah alasannya menuduh KNPB sebagai teroris.  “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme itu bukan lahir tahun 2012. Undang-Undang itu lahir tahun 2003 to. Dan, ingat gerakan kami ada jauh sebelum itu,” kata dia.

“Negara mulai bertindak brutal dan semakin ganas menghadapi gerakan perlawanan KNPB. Tapi, kami tetap pada ideologi Papua merdeka. Kami digiring sebagai teroris tetapi kami akan terus bertahan. Kami ini gerakan kemerdekaan,”kata dia tegas.

Lebih lanjut kata dia, KNPB adalah gerakan sipil rakyat Papua. Gerakan bersenjata adalah TPN/OPM di hutan. Label buruk yang dialamatkan tanpa bukti itu dimulai dari peristiwa tertembaknya Mako Tabuni pada 14 Juni oleh Densus 88 Polda Papua. Lalu, katanya, penembakan ketua militan kota KNPB, Hubertus Mabel itu balas demdam atau upaya memenuhi rasa keadialan korban 3 aparat kepolisian di Pirime yang ditembak mati oleh TPN/OPM pimpinan Okiman Wenda,” katanya.

Kata Wim, Hubertus dibunuh dan dikaitkan sebagai pelaku penyerangan polsek Pirime adalah tidak benar. Hubertus berada jauh dari tempat kejadian, yaitu di Kurulu kampung halamannya. Hubertus dimandati untuk melakukan konsolidasi anggota militan KNPB untuk pengamanan internal.

“Dalam perjalanannya Hubertus tidak ada hubungan dengan penyerangan yang dipimpin Okiman Wenda. Huber juga dalam posisi merayakan natal bersama keluarga di Kurima, kampung halamannya,”jelasnya. (Yermias Degei/MS)

Read More

Hubertus Mabel Ditembak, KNPB Minta Bukti Hukum

Add caption

Jayapura (17/12)—Menurut Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim R. Metlama, pihak KNPB meminta bukti hukum yang jelas atas keterlibatan Ketua KNPB Pusat Port Numbay yang juga Ketua Komisariat Militan KNPB, Hubertus Mabel (30) yang ditembak tim khusus ahad (16/12), sekitar pukul 10.30 WIT di Kampung Abusa, Distrik Kurulu, Wamena, Papua.

“Keterlibatan dia, kami meminta bukti-bukti hukum. Ini kan tidak ada bukti hukum. Ada bukti yang kami dapat, dia menyerang aparat. Ini kan tudingan. Kejadian ini persis dengan kejadian almarhum Mako Tabuni,” kata Wim R. Metlama ke wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (17/12).

Menurut KNPB, Hubertus Mabel ditembak tanpa bukti seperti tudingan polisi. “Dia ditembak di kedua kakinya lalu dimasukkan ke dalam truck. Ada dugaan, Hubertus disiksa dan ditikam di bagian dada hingga mati,” katanya Wim.

Sedangkan menurut keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, Hubertus Mabel diduga kuat terlibat penyerangan Polsek Pirime beberapa hari lalu dan kasus peledakan Kantor DPRD Jayawijaya beberapa bulan sebelumnya.

“Kronologis, sekitar pukul 09.00 WIT, Timsus mendapat info, salah satu pelaku yang diduga terlibat kasus peledakan bom di gedung DPRD Jayawijaya dan juga salah satu pelaku penyerangan Polsek Pirime sedag berada di Wamena tepatnya di Kampung Abusak, Distrik Kurulu,” kata I Gede Sumerta Jaya.

Kemudian, lanjut I Gede, dua anggota tim khusus diantar oleh pelaku yang ditangkap pada Jumat (14/12), yakni MJ alias WJ atas kepemilikan amunisi yang diantar WG, ke lokasi itu. Sesampainya di lokasi, WG menghubungi Hubertus Mabel agar bertemu dia di jalan raya dan permintaan itu dipenuhi.

“Hubert Mabel beserta empat orang temannya menuju jalan raya dengan masing membawa parang. Karena melihat hal itu, sedangkan Timsus hanya dua orang lalu menyuruh ke lima orang itu untuk tiarap di tanah. Namun Hubertus Mabel tak mengindahkan permintaan petugas, malah menyerang dan berupaya merebut senpi yang dibawa petugas sehingga terjadi saling rebut senpi,” jelas I Gede.

Menurut dia, melihat senpi (senjata api) yang nyaris direbut, salah satu anggota Timsus menembak ke arah kaki Hubertus Mabel untuk melumpuhkan. Setelah korban roboh, petugas segera membawa ke RSUD Wamena. “Tapi karena banyak kehilangan darah Hubertus Mabel tak bisa ditolong,” kata AKBP I Gede Sumerta Jaya.

Namun Wim menduga, insiden ini merupakan skenario Polisi untuk meredam aspirasi Papua merdeka. “Ini hanya skenario yang meredam aspirasi Papua merdeka. Ini malah mendorong agar proses Papua merdeka cepat. Satu anggota KNPB ditangkap, akan melahirkan seribu KNPB yang lain,” katanya. KNPB, kata Wim, belum mempunyai rencana atas pemakaman Hubertus. (Jubi/Timo Marten)

Read More

West Papua: Independence activists arrested

By Ash Pemberton

 

Green EFT

Indonesian police captain Kiki Kurnia told West Papuan independence leader Victor Yeimo, “We are ready to wreak havoc and clash with all of you,” during Yeimo's arrest at a protest in Jayapura on December 1.

Security forces blocked the West Papuan “independence day” march and arrested two other independence leaders along with Yeimo for organising the rally, West Papua Media said on December 2. The three were released the next day.

West Papua Media said one of the people photographed arresting Yeimo was identified by a source as a Detachment 88 officer trained by the Australian Federal Police. 

The Australian-funded Detachment 88 “anti-terrorist” unit has been involved in a months-long crackdown on non-violent independence activists. Security forces have regularly raided activists' offices and arrested people on highly dubious “terrorism” charges.

The Australian government has refused to revoke funding for the unit despite its documented human rights abuses.

Other abuses have continued throughout West Papua. An activist was brutally beaten in police custody in Jayawijaya on December 1, KNBP News said on December 4.

A riot was sparked in Manokwari after police killed a political prisoner who was trying to escape on December 4.

 Source News: http://www.greenleft.org.au/node/53024

Read More

Ratusan Prajurit TNI Disiapkan Untuk Dikirim Ke Papua

Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea hingga kini masih bergejolak terkait pelbagai permasalahan dan ancaman. Permasalahan tersebut diupayakan dapat tuntas dengan cara menyiagakan personel prajurit TNI di wilayah itu. 

Ratusan prajurit yang tergabung dalam Yonif 726/Tamalatea, ikut ambil bagian. Mereka memeroleh kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi di daerah perbatasan Papua tersebut.

Namun, sebelum mereka dikirim ke sana, ratusan prajurit ini harus menjalani serangkaian latihan khusus di Yonif 726/Tamalatea. Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Heri Mulyono memimpin langsung pembukaan latihan pra tugas tahap dua dan tiga, Sabtu pagi, 1 Desember. Heri Mulyono bertindak sebagai inspektur upacara dan didampingi oleh Danyonif 726/Tamalatea Mayor Inf Heny Setyono selaku komandan upacara.

Heri mengatakan, latihan pra tugas tahap dua dan tiga ini merupakan lanjutan dari latihan pra tugas tahap pertama. Latihan pra tugas lanjutan ini bertujuan untuk lebih memantapkan materi-materi yang telah diperoleh pada latihan sebelumnya. Para prajurit yang ditempa dengan pelbagai latihan ini, diharapkan dapat memiliki kemampuan taktik dan teknik tempur, kemampuan intelijen, binter serta mampu memberikan pelayanan dukungan administrasi sesuai tuntutan tugas yang akan dihadapi di daerah penugasan.

"Lebih baik mandi keringat dalam latihan dari pada mandi darah di daerah operasi," kata Heri Mulyono dihadapan 650 prajurit peserta latihan.

Danyonif 726/Tamalatea Mayor Inf Heny Setyono menambahkan, dalam kehidupan militer, tugas operasi ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi prajurit. Prajurit yang dilatih sebelum berangkat ke medan operasi, tidak hanya dilatih seputar teknik dan latihan militer. Namun, prajurit juga akan mendapatkan pembekalan masalah tentang pertanian.

"Di tempat tugas mereka nanti, tentu akan menemukan wilayah perkampungan yang dihuni oleh masyarakat. Jadi tugas mereka tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat, antara lain, menjadi tenaga pendidik, atau mengajarkan kepada masyarakat yang belum mengetahui cara bercocok tanam," jelas Heny, Minggu, 2 Desember.

Rencananya, lanjut Heny, 650 prajurit Yonif 726/Tamalatea ini akan diberangkatkan pada awal tahun depan. Mereka akan bertugas selama enam bulan disana. Dalam upacara kemarin, hadir pula Danrem 141/TP dan para Dandim Jajaran Korem 141/TP serta para Kabalak Kodam VII/Wrb. (yuk/bas)

Sumber : www.fajar.co.id/

Read More

6 Orang Ditangkap Polisi Warga Piramid Kab Jayawijaya, Bukan Anggota TPN Purom Wenda

"Aparat Dinilai Demi Pencitaran Menangkap Sembarang Orang Tanpa Memperhatikan Dimana Tempat Tarjadi Penembkan".

TPN Photo List

"Aparat kepolisian Polda papua mengkalim Menangkap 7 tersangka yang terkait insiden penebakan tiga Anggota Polisi yang bertugas distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya beberapa hari lalu".

"Enam orang di tangkap masing - masing berinisial - KW, 40, LK, 22, TW, 24, GK, 35, DTT, 45 dan TT , 17, ditangkap oleh polisi di desa Waragame, Piramid kabupaten di kabupaten Jayawija, kecuali satu tersangka yang tertangkap di pirime saat mengejara masyarakat dan aparat mengunakan parang".

  

"Polisi menyita barang bukti berupa bendera separatis Bintang Kejora, Papua Merdeka kartu keanggotaan (OPM), sebuah laptop, sebuah bendera Kerajaan Inggris dan Papua Nugini bendera, lima OPM notebook milisi dan parang".

"Namun Hal ini di bantah dan di ragukan oleh Eridius tabuni salah satu  masyarakat piramid kab jayawijaya, Dia mengatakan kami saat itu kaget aparat langsung masuk di kampung kami dan menangkap orang - orang disini tanpa komunikasi dan keterangan. Kami binggung!! penembakan terjadi di lanny jaya, koh"!!

"Aparat Polisi datang disini, disini kan kabupaten Jayawiajay, bukan lanny jaya, bagiman mungkin aparat menangkap orang sembarang saja, tanpa dasar yang jelas katanya dengan penuh kesal".

Harusnya Aparat TNI/Polri Tahu dimana tempat kejadiannya, siapa pelakunya lalu tangkap, kami masyarakat biasa, tidak tahu tetang apa yang terjadi lanny jaya, lanny jaya kan jauh, itu kabupaten lain katanya, sungguh saya baru tahu kelakuan apara seperti begini katanya dengan kesal.

"Sedangkan Menurut Purom Wenda, dua orang yang tertembak saat kejadian yang sebelumnya diklaim polisi sebagai anggota TPN-OPM, jelas itu tak benar. Dua orang ini hanya warga sipil biasa, bukan anggota kami. Dua orang ini tak bisa lari saat kejadian, sebab satu orang sakit dan satunya lagi orang menderita gangguan jiwa. Dua orang ini warga biasa. Jadi mereka sudah langgar HAM sebab tembak warga sipil,” katanya Kutip TabloidJubi.com"

"Menurut, Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya mengatakan, setelah menjalani pemeriksaan di Polres Jawijawa, keenam orang itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena ada keterkaitan dengan jaringan kelompok yang melakukan penyerangan ke Polsek Pirime".

"Dari Insiden ini,Ketua Komnas HAM RI, Otto Syamsudin Ishak mengatakan, tiga personil polisi yang menjadi korban saat penyerangan dan pembakaran Polsek Pirime lalu tidak termasuk pelanggaran HAM karena pelanggaran HAM hanya ditujukan kepada warga sipil".

“Korban pelanggaran HAM hanya ditujukan kepada warga sipil. Sementara dalam penyerangan di Polsek Pirime, korbannya adalah polisi dan ini tidak termasuk dalam pelanggaran HAM,” kata Otto, panggilan akrab ketua Komnas HAM".

"Ia menilai, penyerangan Polsek Pirime ibaratkan pertempuran antara kelompok sipil bersenjata dengan polisi yang juga memiliki senjata. “Penyerangan yang terjadi di Polsek Pirime adalah dari kelompok non state actor kepada state actor dan tidak ada kaitannya terhadap warga sipil. Kelompok ini bersenjata. Buktinya polisi yang menjadi korban ditembaki" (tw)

 

Read More

Ketua KNPB, Victor Yeimo belum ditemukan, besok KNPB akan datangi Polda

Keberadaan Victor Yeimo dan dua rekannya, Usman Yogobi dan Alius Asso masih belum jelas hingga hari ini, Minggu 2Des2012

Jayapura, (2/12)— Sampai Minggu malam, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih mencari tahu dimana keberadaan ketua umum mereka, Victor Yeimo. Yeimo, telah dibebaskan oleh polisi setelah diperiksa di Polsek Abepura, terkait aksi demo 1 Desember yang yang dilakukan oleh KNPB. Namun sejak Yeimo dibebaskan Sabtu sore, ia belum melakukan kontak dengan aktivis KNPB lainnya.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12), saat di konfirmasi mengenai status Yeimo dan kedua rekannya.

Pembebasan Yeimo ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) malam.

Meski sudah dibebaskan oleh Polisi, keberadaan Yeimo dan dua rekannya belum diketahui sampai saat ini.

Wim Medlama, Juru Bicara KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan sampai malam ini mereka telah mencari ketua umum mereka itu namun belum ketemu.

“Sejak kemarin, kami cari dimana keberadaan ketua umum kami dengan kedua temanya tapi belum dapat. Semua tempat yang kami tahu pun kami lacak tapi tidak ada juga. Sampai detik ini hpnya juga tidak aktif. Kami bingung posisi dia dimana?” kata Wim Wedlama saat dihubungi tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam.

Wim juga mengatakan jika mereka (KNPB) telah sepakat untuk menanyakan hal ini ke Polda Papua, besok (Senin) pagi.

“Tadi kami sepakat besok akan pergi ke Polda minta keteragan. KNPB akan pergi bersama WPNA, AMP dan AMPTI,” kata Wim.

Informasi lain yang didapatkan dari sumber tabloidjubi.com menyebutkan setelah Yeimo dibebaskan bersama beberapa aktivis yang ditahan, Yeimo berpisah dengan rekan-rekannya itu di depan Kantor Pos Abepura. Setelah itu, menurut sumber tabloidjubi.com itu, mereka sudah tidak tahu keberadaan Yeimo lagi. Saat dikontak melalui HPnya, HP Yeimo sudah tidak aktif lagi.

Sumber: TabloidJubi/Benny Mawel

Read More

Indonesia detains Ukrainian tourist in restive West Papua

MANOKWARI, Indonesia (AFP) - Indonesian police in restive Papua on Saturday detained a Ukrainian tourist attending a prayer session to commemorate the 51st anniversary of the region's movement for independence.

Artem Shapirenko, 36, was detained by police in the town of Manokwari in western Papua where around 50 people took part in a prayer at the traditional leaders council building. It was unclear why he had been held.

Shapirenko, wearing a Bob Marley T-shirt, held his fist in the air and yelled "Free Papua" in Indonesian as police officers ushered him into their vehicle, said an AFP reporter in Manokwari.

A photocopy of the man's tourist visa, obtained by the police, showed it had expired in July this year.

"A Ukraine citizen, Artem Shapirenko, is undergoing questioning at police headquarters and is cooperating," Manokwari police chief Ricko Taruna Mauruh told AFP.

Papua declared independence from the Dutch on December 1, 1961, but neighbouring Indonesia took control of the region with force in 1963. It officially annexed Papua in 1969 with a UN-backed vote, widely seen as a sham.

The separatist Free Papua Movement (OPM), which formed in 1965, also marks the birth of its organisation on the December anniversary, when rallies and commemorations are held across Papua.

Police had beefed up security ahead of the anniversary and arrested three youth activists in the city of Jayapura, capital of Papua, according to a provincial police spokesman.

Jakarta keeps a tight grip on Papua and foreign journalists are de facto banned from reporting in the region.
More than 170 people are imprisoned in Indonesia for promoting separatism, most of them from Papua or the Maluku islands in eastern Indonesia, according to Human Rights Watch.

More.. Indonesia detains Ukrainian tourist in restive Papua - The West Australian

Read More

TPN-OPM Bantah Serang dan Bakar Polsek Pirime

[JAYAPURA] Pihak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka(TPN/OPM) mengklaim tak terlibat dan bertanggungjawab atas aksi penyerangan markas Polsek Prime, Kabupaten Lany Jaya yang menewaskan tiga orang anggota polisi, Selasa (27/11) pagi kemarin.

Ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Terianus   Satto dalam rilis yang diterima SP, Rabu (28/11) sore WIT.   Dikatakan, aksi itu dilakukan oleh kelompok yang Kontra dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan ambisi egoisme. Menurut dia, TPN-OPM saat ini mengklasifikasi akar masalah terhambatnya perjuangan bangsa Papua Barat untuk Merdeka secara cermat dan menemukan bahwa persatuan Nasional belum bagus, baik itu pergerakan sipil dan sayap Militer, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), maka TPN-OPM telah melakukan tahapan kerja dengan konsolidasi maksimal dari tahun 2008-2011.

Hasilnya, TPN-OPM telah berhasil melakukan Pra-KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) pada tanggal 15 Maret 2012 di Maribu, Sentani, Papua Barat. Dalam Pra-KTT TPN-OPM ini melegitimasikan pembentukan Panitia KTT dan mengagendakan jadwal pelaksanaan KTT  pada tanggal 1-5 Mei 2012, bertempat di Biak, Papua. Dengan dasar Pra-KTT ini, maka KTT TPN-OPM telah berhasil dilaksanakan di Markas TPN Perwomi Biak, dari tanggal 1-5 Mei 2012.

Hasilnya, telah dipilih Panglima Tinggi TPN, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum, masing-masing atas nama, Panglima Tinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni, Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom dan Kepala Staf Umum TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Selanjutnya, TPN-OPM telah berhasil melakukan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS dari tanggal 27-1 September 2012 di Markas TPN Wanum, Jayapura, Papua. Hasilnya, mengagendakan jadwal Pelantikan Panglima, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum TPN-OPM yang jatuh pada tanggal 30 November 2012.

Masih ada lagi Rapat Koordinasi Pimpinan TPN-OPM, yang sekiranya akan dilaksanakan setelah acara pelantikan Panglima Tinggi TPN-OPM.

Berdasarkan keterangan singkat dalam Background TPN-OPM di atas, maka TPN-OPM yang tergabung dalam ganca Nasional masih sibuk dengan agenda-agenda, dengan program revormasi sayap militer, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (the West Papua National Liberation Army), sesuai hasil keputusan KTT TPN-OPM di Biak.

"TPN-OPM sekarang tidak sama dengan TPN-OPM sebelumnya. Artinya, TPN-OPM telah mereformasi diri melalui KTT dengan mengatur serta membenahi kubuh sayap militer OPM. Hal ini dengan jalan Restrukturisasi TPN dan Reorganisasi OPM, yang mana TPN membenahi diri dengan sturuktur standar Militer dunia," kata Terianus.

Dengan demikian , mengacu dari KTT TPN-OPM di Biak pada tanggal 1-5 Mei 2012, maka TPN-OPM masih dalam tahapan kerja internal organisasi untuk membenahi dan memantapkan legalitas hukum organisasi sayap Militer, dan TPN-OPM tidak bertanggungjawab atas insiden penyerangan yang disertai pembunuhan anggota polisi dan pembakaran kantor.

"Bahwa, TPN-OPM yang tergabung dalam kancah Nasional menegaskan agar TNI/POLRI jangan menyerang Masyarakat sipil di Pirime, namun harus mencari oknum-oknum pelaku serta aktor skenario penyerangan. Karena yang melakukan penyerangan adalah kelompok yang kontra dengan Keputusan Hasil KTT TPN-OPM di Biak, Papua. Dengan tujuan untuk menggagalkan acara pelantikan Panglima Tinggi (Gen Goliath Tabuni) dengan Wakil serta Kepala Staf Umum, secara nasional di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua pada 30 November 2012," ujarnya. [154]

Read More

Imparsial ‘Mengutuk’ Pembakaran Polsek Pirime

"Imparsial juga berharap, aparat tidak melakukan tindakan balasan dengan kekerasan dalam mengusut kasus ini karena akan menimbulkan trauma bagi masyarakat Direktur eksekutif Imparsial Poengky Indarti".

Jayapura (27/11) — The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) ‘mengutuk’ aksi kekerasan dan pembakaran Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga anggota polisi tewas, Selasa (27/11) sekitar pukul 06.00 pagi.

Direktur eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menegaskan, pihaknya mengutuk terjadinya kekerasan dengan cara pembunuhan dan pembakaran terhadap Kapolsek Pirime, AKP Rolfi Takubesi dan  dua anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem  serta Brigadir Daniel Makuker.

“Kekerasan yang dilakukan pelaku sangat bertentangan dengan semangat bersama untuk menjadikan Papua sebagai tanah damai. Kami berharap aparat bisa segera menangkap para pelaku dan membawanya keproses hukum,” kata Poengky Indarti kepada tabloidjubi.com via pesan singkatnya, Selasa (27/11).

Menurutnya, dengan adanya peristiwa ini, menjadi sangat krusial bagi Presiden SBY untuk segera mempersiapkan dialog damai dengan pihak-pihak yang berseberangan agar kekerasan di Papua bisa segera di akhiri. Imparsial juga berharap, aparat tidak melakukan tindakan balasan dengan kekerasan dalam mengusut kasus ini karena akan menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Imparsial juga kembali mendesak Kapolda Papua untuk mengintensifkan operasi penyelundupan senjata. Seret dan tampilkan pelaku penyelundupan senjata. Jika penyelundupan tersebut melibatkan aparat militer atau aparat pemerintah yang lain, maka harus ditindak tegas. 

Kasus kekerasan terhadap aparat kepolisian di Papua yang terjadi pada bulan November ini menimbulkan ketakutan masyarakat yang memang sudah lelah dan trauma dengan kekerasan di Papua,” tandas Poengky Indarti. (Jubi/Arjuna)

Read More

3 Indonesian policemen killed, 1 missing after gunmen storm police station

3 Indonesian policemen killed, 1 missing after gunmen storm police station

Washington Post - ‎2 hours ago‎

About 50 assailants — armed with modern weapons and traditional ones such as arrows — attacked the Pirime police station in mountainous district of Lanny Jaya early Tuesday, said Papua police spokesman Gede Sumerta Jaya. Loading... Comments ...

Three killed in attack on Papua police station

NDTV - ‎5 hours ago‎

Around 50 gunmen, said by police to be members of the separatist Free Papua Movement, attacked the Pirime police station in the town of Wamena, provincial police spokesman I Gde Sumarta told AFP. "There was an attack on Tuesday on Pirime police ...

Separatist gunmen launch deadly attack on Papuan police

Radio Australia - ‎19 minutes ago‎

Separatist gunmen have attacked a police station in the Indonesian province of Papua, killing three officers and setting the complex alight. Police say around 50 gunmen, believed to be members of the separatist Free Papua Movement, attacked the Pirime ...

Two Policemen Shot Dead in Papua: Reports

Jakarta Globe - ‎9 hours ago‎

An early morning attack on a police post in Lanny Jaya district in Papua on Tuesday reportedly left two policemen dead and another missing. According to Antaranews.com, an unknown number of assailants attacked the Pirime Police office at around 5 a.m. ...

Separatist attack kills 3 in E Indonesia

Press TV - ‎3 hours ago‎

Around 50 armed members of the separatist Free Papua Movement attacked the police station in the town of Wamena in the province on Tuesday and set it on fire, according to provincial police spokesman I Gde Sumarta. "There was an attack on Tuesday on ...

Separatists blamed for police station deaths in Papua

Radio New Zealand International - ‎2 hours ago‎

Media reports in Indonesia quote a provincial police spokesman saying around 50 gunmen who are members of the separatist Free Papua Movement attacked the Pirime station and set it alight. The spokesman says the gunmen launched an attack on the ...

More police deployed after 3 policemen killed in Papua, Indonesia

Global Times - ‎2 hours ago‎

Over 100 police officers were sent to Papua after unknown gunmen shot dead 3 police officers on Tuesday, Indonesian National Police chief General Timur Pradopo said. Investigation into the shooting is underway, said Pradopo. One of the dead officers was ...

Read More