Kapolda Papua Diminta Mundur

JAKARTA - National Papua Solidarity (Napas) mengecam keras sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus terjadi di Papua. 

Koordinator Napas, Zely Ariane, mengatakan sejak 30 April hingga 22 Mei 2013 ini, telah terhadi serangkaian kekerasan yang masif berupa penembakan, penghilangan paksa, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi hingga penahanan yang disertai penuiksaan di Biak, Sorong, Timika dan Puncak Jaya.

Oleh karenanya, Zely melaporkan peristiwa tersebut ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

"Ini Kelanjutan dari minggu lalu kita ke Ombudsman. Kita ingin mengadukan Kapolda Papua, dan Kapolres Jayapura terhadap pelarangan aksi pada 1 mei dan 13 mei, termasuk pelarangan kegitan hari ini juga, 23 Mei," ungkap Zely kepada wartawan, di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2013).

Zely menambahkan, penanganan yang represif dari aksi-aksi di beberapa tempat di Jayapura dan penangkapan-penangkapan dinilai tidak sesuai prosedur, serta ada 28 orang yang masih ada di tahanan atas tuduhan yang dianggapnya mengekang kebebasan berekspresi, juga akan dilaporkan kepada Kompolnas.

"Kami ingin mengadukan ini ke Kompolnas, agar ada tindakan terhadap cara penanganan dan prosedur yang menjadi wewenang Kompolnas," tegasnya. 

Meskipun Kompolnas tidak berwenang untuk mecopot Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, namun, setidaknya pihaknya meminta pertanggungjawaban Tito terhadap warga sipil yang ditangkap, karena dari kronologis yang diketahui, mereka yang ditangkap ternyata tidak melanggar hukum.

"Kalau kami tegas, tindakan Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura, sehingga seharusnya memang harus diganti, karena dibutuhkan seseorang yang memiliki pendekatan berbeda untuk menyelesaikan Papua," paparnya.

Dia menganggap kepemimpinan Tito selama ini di bumi cendrawasih tidak mencerminkan pendekatan yang soft untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Memang kalau bentuk arogansi tidak terlalu kongkrit, tapi sebetulnya tidak ada kemauan untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan yang lebih pro perdamaian. Kalau terus represif, maka ini bisa bertambah buruk," tutupnya

Sumber: http://news.okezone.com/

Read More

PNWP Peace Action Will Be Supporting Members West Papua MSG

Buctar Tabuni Aksi demo 2012

Jayapura, 22/5 (Jubi) - Buchtar Tabuni, Chairman of the West Papua National Parliament said it will conduct peaceful protests in June 2013 to support a member of the Melanesian Spearhead Papua Groups (MSG). 

"PNWP commissioned the West Papua National Committee (KNPB) called on the Papuan People either abroad or in the Land of Papua to immediately mobilize to support West Papua registration process as an official member of the MSG in the city of Noumea, New Caledonia," said Buchtar Tabuni in a release received tabloidjubi.com, Wednesday (22/5). 

Currently Papua remained under Dutch control, the relationship between the Land of Papua with the countries in the South Pacific has always been a concern. Mark W. Kaisiepo three times led the delegation of West Papua following the Conference of the States in the South Pacific. After integration with Indonesian Papua, this relationship was finally broken. 

"These countries have started to initiate a meeting in Canberra that led to the 1947 Canberra.Articles of formation of the South Pacific in accordance with the agreement Canberra on February 6, 1947 was established the South Pacific Commission (South Pacific Commission) includes the self-governing island that has not been in the South Pacific, which is located at the start of the equator including the provinces of Papua and West Papua, "said Tabuni tell you a little history of MSG in releasenya. 

Commission chose the capital of New Caledonia, a French colony where bermarkasnya South Pacific Commission in which the commission was formed when the countries in the South Pacific is not yet independent, still colonized countries the Netherlands, the UK, France and Australia. Since then, these countries began meeting regularly to discuss the future of the South Pacific region. 

Conferences I, 1950 at Suva, capital of Fiji, the colonies of England. Conference II, 1953 in Noumea, New Caledonia, French colonies. Conference III, 1956 in Suva, the capital of Fiji. Conference IV, 1959 in Rabaul, Papua New Guinea. V Conference, 1962 in the capital of Samoa Pago-pago East, the colonies of the United States."Therefore, in Papua should be peaceful action, worship and free speech in church or open field on June 18, 2013," the appeal Tabuni in releasenya. 

For VI Conference 1965 is planned at Hollandia, now Jayapura but was canceled because of the region to the territory of the Republic of Indonesia. (Jubi / Aprila wiring)

Read More

Jayapura, Empat Aktivis Papua Kembali Ditangkap Polisi

Polisi Bersiaga expo waena jayapura/phot0 SP

PAPUAN, Jayapura — Siang tadi, Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Wit, empat orang aktivis Papua kembali ditangkap aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, saat akan melakukan long march ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Jayapura, Papua.

Keempat orang yang ditangkap adalah Yongky Ulimpa (23) mahasiswa, Ely Kobak (17) mahasiswa, Marten Manggaprouw (30) aktivis West Papua National Authority (WPNA), dan Victor F Yeimo (30), Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

“Benar, aparat tadi menangkap empat orang di Perumnas III, dekat putaran taxi. Aparat turun dengan truck Polisi, menabrak dan merusak beberapa motor juga, kemudian menangkap mereka. Saat ini mereka sedang dibawah ke Polda Papua. Kami mohon advokasi,” ujar Wim Medlama, Jubir KNPB, ketika dihubungi suarapapua.com, siang.

Menurut Medlama, aparat sudah menghalau massa aksi saat sedang orasi di depan Gapura kampus Universitas Cendrawasih Papua, ketka massa long march sekitar 100 meter dari Gapura Uncen, aparat kemudian melakukan penghadangan, disertai pemukulan dan penangkapan secara brutal.

“Kami mau ke MRP untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah dan aparat keamanan terkait korban tewas di seluruh tanah Papua, terutama yang terjadi di Aimas, Sorong, pada saat demo hari integrasi Papua tanggal 1 Mei 2013 lalu,” kata Medlama.

Wartawan suarapapua.com di Jayapura, Arnol Belau melaporkan, aparat dengan truck Polisi, beberapa mobil panser dan water canon, serta motor-motor Polisi terus menjaga seluruh sudut-sudut kota Jayapura untuk membatalkan rencana aksi yang dilakukan massa rakyat Papua.

Sampai berita ini diturunkan, situasi Jayapura dan sekitarnya masih tegang. Aparat berencana membatalkan aksi demo damai yang digelar massa rakyat Papua.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta, S.Ik, ketka dihubungi media ini mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dari lapangan.

“Tunggu saya cek dulu yah,” tulis Kabid Humas singkat melalui sambungan telepon selulernya dari Jayapura, Papua.

OKTOVIANUS POGAU - Suara Papua

Read More

Kantor OPM di Oxford Tidak Bisa Ditutup

Marinus: Kecuali Benny Wenda CS Lakukan Tindakan Merugikan Negara Inggris

Photo ilustrasi Free West Papua

JAYAPURA - Sudah hampir seminggu belakangan ini, pendirian kantor Perwaklan OPM di Oxford, Inggris, masih terus menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di Papua.

Menyusul pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Stevanus Siep,SH, bahwa penderian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris tidak memiliki legalitas hukum yang jelas, mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Jayapura ini mengatakan, Kantor Perwakilan OPM di Kota Oxford Inggris tidak bisa ditutup. Alasannya, pertama, Benny Wenda dan kawan-kawannya sebelum mendirikan Kantor Perwakilan OPM tersebut, mereka telah membentuk dan mendirikan satu badan hukum yang bernama Free West Papua.

Ditegaskannya, di Inggris suatu pendirian sesuatu yang berbadan hukum, pengurusan surat ijinnya rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau badan hukumnnya adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan warga di Inggris sendiri, surat ijinnya cukup dikeluarkan oleh pemerintah lokal dengan mendapatkan persetujuan parlamen lokal, dan waktu pengurusannya paling lama tiga bulan.

Tetapi kalau badan hukumnnya dengan tujuan didirikannya untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara asing di luar Inggris seperti Badan Hukum Free West Papua, itu prosesnya harus mendapat surat ijin pemerintah lokal dan parlamen lokal, kemudian disampaikan ke pemerintah Inggris dan parlamen Inggris untuk mendapatkan persetujuan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian badan hukum seperti Free West Papua ini paling lama dua tahun.

“Jadi kalau sampai KBRI Indonesia di London tidak mengetahui proses pendirian Kantor Perwakilan ini, berarti itu sangat keterlaluan dan kegagalan besar dalam diplomasi Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di kediamannya, Jumat, (9/5).

Bahkan disini, jika ada yang bilang dasar legalitas hukum Kantor Perwakilan OPM ini tidak jelas, itu bahasa yang keliru dan tidak memahami sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Dan jika dikatakan tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap perjuangan Papua menuju kemerdekaan, dirinya perlu mengingatkan bahwa politik Internasional mengenal satu gaya politik yang paling ditakuti yakni politik domina atau domino effect. Yakni kalau kartu yang satu sudah jatuh, misalnya kartu AS atau Joker, maka kartu-kartu domino lain akan jatuh juga.

Politik semacam ini berakar dan bermula dari Inggris, kemudian dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger dalam strategi perang dingin dengan Uni Siviet-Inggris. Dengan demikian, sesungguhnya kartu AS atau Joker dalam perjuangan Papua Merdeka.

Alasan lainnya adalah Benny Wenda dan kawan-kawannya yang mendirikan Kantor Perwakilan OPM adalah warga Negara Inggris, bukan penduduk ilegal. Karena status warga Negara seperti itu, maka tentunya Pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas ekonomi, politik, sosial dan aktivitas keseharuan warga negaranya.

Pemerintah Inggris hanya bisa mencampuri aktivitas pribadi warga negaranya apabila diminta oleh bersangkutan atau yang bersangkutan melakukan extra ordinary crime yang merugikan Negara secara luas. Jadi selama Benny Wenda dan kawan-kawannya beraktivitas dengan Kantor OPM, pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas mereka karena pemerintah akan dianggap melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.

“Jarang di Inggris kita melihat pemerintahnya melanggar hukumnya sendiri. Tapi kalau di Negara kita, itu hal yang lumrah karena di Indonesia, hukum dibuat untuk dilanggar sendiri oleh pembuatnya. Jadi aktivitas OPM, kantornya akan tetap berjalan di Inggris. Bisa tutup apabila teman-teman OPM di Inggris melakukan tindakan kekerasan, pemboman, sabotase dan lainnya yang merugikan Negara,” tukasnya.

“Selama seperti itu, maka kantor OPM tetap beroperasi, dan Kota Oxford perlu pembaca ketahui bahwa selain Kantor OPM, juga Kantor Perwakilan Perjuangan orang-orang Skotlandia dan Kantor Perjuangan orang-orang Irlandia Utara yang ingin merdeka dari Inggris,” sambungnya.

Berikutnya, mereka yang mensponsori atau berada di belakang pendirian Kantor Perwakilan OPM di Inggris adalah LSM-LSM Internasional yang tersebar di beberapa Negara Eropa, Amerika, Australia dan individu-individu yang berpengaruh di dunia seperti Pdt. Desmond Tutu dari Afrika Selatan.

Kekuatan Sponsorship di balik Benny Wenda inilah yang menurut hematnya bahwa mendatangkan beban moral terhadap pemerintah Inggris agar ikut juga merasakan dan memahami suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid.

Karena beban psikologis inilah yang kemungkinan pemerintah Inggris tidak bertindak mencegah pembukaan Kantor Perwakilan OPM dan tidak mungkin juga untuk menutupi operasional Kantor OPM dimaksud.(nls/don/l03)

Sumber: Bintang Papua

 

Read More

West Papua: Indonesia uses soldier deaths to escalate conflict

By Duncan Roden - Greenleft.org.au

 

Free Papua Movement members. Eight Indonesian soldiers were killed on February 21 in West Papua. The attacks were claimed by the armed wing of the Free Papua Movement (TPN-OPM).

The attacks came after a series of violent crackdowns by Indonesian authorities on a growing movement of peaceful protest by Papuans calling for end to Indonesian occupation and for self-determination. 

In the first attack, a military post in Tingginambut, Puncak Jaya, was raided. One soldier was killed and another injured. 

About an hour later, another armed group ambushed Indonesian soldiers. Seven soldiers and four civilians being escorted by them were reported killed. 

The Jakarta Globe reported that Papua Police Chief Tito Karnavian said Goliat Tabuni, head of TPN-OPM, had personally claimed responsibility for the killings in a phone call, linking the attacks to the recent district elections. The election ballots were due to be counted two days after the attacks. 

The TPN-OPM, however, released a statement that day denying any link to the elections. The statement, signed by Teryanus Satto, claimed the shooting of soldiers in Puncak Jaya was carried out by the TPN-OPM under its commander, General Goliat Tabuni, and had nothing to do with the district's elections or anywhere else in Papua.

However, it said the TPN-OPM “do reject the programs of the Indonesian government, including the district elections in Puncak Jaya or elsewhere in Papua land”. 

In a statement to West Papua Media, TPN-OPM spokesperson Nikolas Tabuni said the area of the new military post is “formally claimed to be owned by the TPN OPM” and is “under indigenous customary law of the indigenous community of that area”. 

Tabuni said the Indonesian military ignored TPN-OPM’s letter asking for the post to be abandoned, leading to the attack.

The Jakarta Globe reported newly elected governor Lukas Enembe saying the problems in the province were as much due to high unemployment, poverty, and underdevelopment, as pro-independence and anti-government sentiments.

The paper said the Central Statistics Bureau found the poverty rate in Papua province was 31% as of September last year. More than 1.1 million people in the territories two provinces live below the poverty line.

Enembe said: “As long as Papua is still seen as a land to make profit, the problems here will not go away.” 

He also drew attention to rampant corruption impeding development. The Jakarta Post reported that this was raised by the Regional Representatives Council (DPD). Papua DPD member Ferdinanda Ibo Yatipay said: “Ten years after the granting of special autonomy status [to West Papua], no new infrastructure in the transportation, education and health sectors has been built, while the largest chunk of special autonomy funds has been used to finance the bureaucracy or been stolen by corrupt local elites and powerful officials from Jakarta.” 

DPD deputy chairperson Laode Ida also urged the withdrawal of non-garrison, elite troops from West Papua as essential to stopping the violence, saying, “Their presence and their irregular operations have triggered attacks on garrison troops and innocent civilians”.

Indeed, the Jakarta Post reported Indonesian Military (TNI) commander Admiral Agus Suhartono acknowledging that the soldier killed in Tingginambut was a member of the army's Special Forces Command (Kopassus). This unit’s activities have drawn condemnation from human rights groups for atrocities committed throughout Indonesia, as well as West Papua.

However, Suhartono denied that Kopassus' presence at the military post meant the force had been carrying out special operations in the region, saying: “The slain Kopassus member had been stationed there for quite a long time.”

The Jakarta Globe reported that President Susilo Bambang Yudhoyono told a cabinet meeting that the government would seek to improve the living standards of Papuans and would not use a military approach to restore peace in the affected provinces. 

However, Djoko Suyanto, the coordinating minister for political, legal and security affairs, said in a press conference that the government is prepared to send more weapons and made it clear that the government has “a clear and firm stance on any party who is trying to disrupt public security or refuses to acknowledge the sovereignty of the unitary state of Indonesia in Papua”.

Despite the president's words, Indonesia's devotion to protecting its "unitary state" despite the wishes of the Papuan people who were forcibly incorporated into Indonesia in a fraudulent "act of free choice" in 1969 means the wishes of the Papuan people will continue to go unheeded.

In its statement on its attacks, the TPN-OPM said it was, “not asking for anything from the government of Indonesia. TPN-OPM demands the political rights of the Papua nation for independence and to be fully sovereign so that they sit equal with other countries in the world.”

West Papua Regional Legislative Council deputy chairperson Jimmy Demianus Ijie said in the Jakarta Globe: “We've never enjoyed Indonesia's independence. What we have is only blood and tears.

“Let's talk about our unity. Why is the government afraid of opening a dialogue with Papua? Today, there are many military personnel in plain clothes in Papua, as if a big war is happening here.” 

He said the Papuan people love Indonesia, but want to be freed from poverty and to look after the interests of future generations.

Ijie calls for dialogue and equality within the Indonesian state, but reports of a huge military operation in the areas of the shootings shows why many Papuans support independence as the solution to the conflict. 

West Papua Media said that at least 1000 TNI troops are occupying villages around Puncak Jaya, searching for suspects to the shootings. Villagers are being forced to hand over food and subjected to interrogation.

It seems that Yudhoyono’s benevolent words are not being realised on the ground. According to WPM sources, as of February 26, at least 18 houses, five churches, two schools and a library have been razed by the combined police/TNI forces.

Animals and food gardens are also being destroyed, sparking fears of an impending humanitarian disaster. Thousands of local people have already fled their homes. The occupied villages could potentially be used as staging posts for destroying the TPN.

Read More

Harsono: Ini Cerita Antara Negara Vs Pemerintah Terkait Kantor Free West Papua Dibuka di Inggris

Peresmian kantor Free West Papua / Photo FWPC

Holandia News,-- Koordiantor Diplomasi Internasional Papua Merdeka, Benny Wenda bersama para simpatisan membuka kantor Free West Papua di Oxford pada 26 April 2013 lalu. Pembukaan kantor itu mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak di Jakarta.

Secara resmi Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris Mark Canning untuk menyampaikan keprihatinan dari pemerintah Indonesia atas pembukaan kantor itu.

Nah, mengapa Benny Wenda dan simpatisan Papua Merdeka di Inggris secara bebas bisa membuka kantor Free West Papua di Oxford dengan dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin?

Ini ceritanya.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch, lewat wawancara telepon dari Brussels, kepada majalahselangkah.com, Selasa, (07/05/13) mengatakan, banyak pihak di Indonesia, termasuk politisi dan jurnalis, belum memahami perbedaan antara negara dan pemerintah dalam demokrasi. Negara Britania, termasuk Inggris maupun negara-negara Eropa lain, dibedakan tegas antara Negara dan Pemerintah.

"Di sana, tugas pemerintah membuat program dan mengawasi pengawai negeri dalam kerja. Negara mempunyai tugas melindungi warga-negara-nya dari berbagai kejahatan seperti kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan lainnya. Pemerintah bekerja menjalankan program sesuai undang-undang," jelasnya.

Harsono memberi dua contoh di mana negara dan pemerintah bisa bertentangan serta pegawai negeri bisa menolak menjalankan program pemerintah yang bertentangan dengan hukum.

Di Berlin, ibukota Jerman, pada 2007, ada kaum Muslim hendak mendirikan masjid di daerah Heinersdorf. Mereka beli tanah dan urus izin. Ketika mulai bangun, masjid tersebut diprotes kalangan Kristen garis keras. Pihak pemerintah, karena dasarnya politisi, berada di pihak Kristen. Mereka bilang "Jerman Timur" belum siap menerima masjid pertama. Namun izin sudah dibikin sesuai hukum. Polisi dan birokrasi Berlin melindungi kaum Muslim. Akhirnya, protes juga reda, masjid dibangun dan Kristen garis keras juga sadar mereka harus tunduk pada hukum.

Di Belgia, perbedaan negara dan pemerintah sangat terasa ketika tahun 2009 hingga 2011, selama 541 hari, tak ada pemerintah yang bisa menang pemilihan umum dengan suara cukup. Artinya, tak ada perdana menteri, tak ada kabinet, tak ada pemerintah. Tapi birokrasi berjalan. Mereka jadi caretaker pemerintahan. Negara Belgia tetap menyediakan pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan lain-lain.

"Menarik sekali di Belgia, karena ada hukum, pegawai negeri semua bekerja dan kehidupan berjalan damai. Bayangkan kalau di Jakarta tidak ada presiden selama 541 hari. Apa yang akan terjadi?" kata Harsono.

Harsono menyebut macam-macam kritik dari Pipit Rochijat, orang Sunda asal Tasikmalaya, warga Indonesia, sudah 30-an tahun tinggal di Berlin, kini bekerja sebagai pegawai negeri di Berlin, dan sering menulis soal pemilihan umum di Indonesia.

"Saya baru mengobrol dengan Pipit di rumahnya di Berlin. Pipit punya pendapat menarik soal negara dan pemerintah," kata Harsono.

Rochijat berpendapat di Indonesia "negara tidak kuat." Buktinya, di Indonesia, sesudah parlemen bikin undang-undang, masih dibikin Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya. Ini menciptakan peluang pemerintah menafsirkan undang-undang buatan parlemen dengan kemauan dan bias mereka sendiri.

Andreas Harsono mengambil contoh begitu banyak produk pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 di Indonesia. Misalnya, PP No. 77 tahun 2007 yang melarang logo pemerintah daerah mirip dengan bendera Aceh Merdeka, Bintang Kejora (Papua) dan Republik Maluku Selatan. Di Jerman, tak ada Peraturan Pemerintah. Pegawai bekerja sesuai hukum buatan parlemen yang dipilih warga.

"Di Inggris, setiap warga punya hak yang sama dalam hukum. Nah, Benny Wenda dan kawan-kawannya di Oxford, adalah warga negara Inggris. Mereka mendirikan badan hukum bernama Free West Papua. Ia adalah tindakan sah, ia dilindungi oleh hukum," tuturnya.

Dikatakan, Pemerintah Britania, yang tak setuju dengan Papua berpisah dari Indonesia, tak bisa masuk ke ranah hukum. Mereka bisa dituduh melanggar hukum Britania.

"Jangan bilang Papua merdeka. Di Britania, Skotlandia ingin merdeka dari Britania, juga boleh kampanye terbuka, selama mereka tak pakai kekerasan."

"Apakah lantas membuka kantor Free West Papua di Oxford, Papua lantas merdeka? Tidak juga. Kalau Indonesia protes, tidak ada gunanya karena selama  Free West Papua, atau pendukung mereka di Papua, tak melakukan kekerasan, tak membom atau membunuh, hukum Britania juga tidak menganggap mereka pelanggar hukum," jelasnya.

Andreas Harsono memberi contoh lebih dekat lagi. Ini soal 43 warga Papua yang naik perahu dan minta suaka politik ke Australia pada tahun 2006. Mereka kritik Indonesia begitu tiba di Australia. Pemerintah Indonesia protes. Insiden tersebut sempat jadi kacau karena ada gambar kartun yang dianggap menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebagai negara, policy luar negeri Australia tidak mengakui Organisasi Papua Merdeka tetapi orang-orang yang pergi cari suaka di sana, adalah persoalan lain. Tidak hanya dari Papua, dari mana saja boleh minta suaka. Bila hukum Australia membenarkan alasan mereka maka mereka diterima, "katanya.

Soal ancaman agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Britania, Harsono tak menganggapnya serius. Di Jakarta, masih ada orang yang cukup mengerti perbedaan "negara" dan "pemerintah."

Sumber: Majalah Selangkah

Read More

Ini Kronologis Penembakan Lima Warga Sipil di Sorong

PAPUAN, Sorong — Kepolisian Daerah (Polda) Papua, melalui Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta menyatakan tidak ada aksi penembakan di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa (30/4/2013) malam, apalagi sampai menyebabkan dua nyawa melayang seperti diberitakan sejumlah media massa

.

Namun, pernyataan tersebut sangat kontras dengan kejadian di lapangan, sebab informasi yang berhasil dihimpun suarapapua.com, dua warga sipil tewas tertembak, dan tiga warga lainnya menderita luka akibat peluru tajam. 

Adapun kronologis peristiwa, pada Selasa, 30 April 2013, jam 22.00 Wit, sejumlah masyarakat berkumpul di rumah bapak Isak Klabin, di Jalan Klalin, RW. 01. RT 03, untuk membicarakan rencana aksi tanggal 1 Mei 2013.

Masyarakat Papua yang sedang berkumpul di lokasi kejadian awalnya hendak melaksanakan ibadah memperingati hari aneksasi Papua ke NKRI, yang di caplok secara paksa. Namun, rencana tersebut masih belum berlangsung.

Saat yang bersamaan, aparat keamaman juga bersiaga, dan terus memantau aktivitas warga. Sekitar jam 7 malam terlihat 2 buah mobil Avansa dan 1 mobil patroli (L 200) milik polisi yang sedang lalu lalang di depan masyarakat Papua yang sedang berkumpul.

Di dalam mobil patrol L 200 tersebut terdapat 5 orang anggota mengunakan pakaian polisi, dan juga TNI bersenjata laras panjang (patroli gabungan).

Sementara di dalam 2 mobil Avansa, juga terdapat beberapa anggota yang sama, namun jumlah mereka tidak bisa dipastikan karena gelap.

Dari penglihatan masyarakat, penumpang yang ada di dalam mobil terus mengintip situasi masyarakat yang sedang berkumpul, serta menghalangi beberapa masyarakat yang hendak berjalan kaki menuju lokasi berkumpul.

Masyarakat akhirnya marah dan memalang mobil patroli dan 2 mobil avansa berkaca riben yang hendak memaksa masuk tadi, akhirnya terjadi kontak fisik di lokasi berkumpulnya warga sipil Papua.

Dengan sikap, aparat gabungan TNI/Polri tanpa mengunakan komunikasi, dengan kekuatan fisik dan persenjataan, mengarahkan tembakan sebanyak 20 kali ke arah kerumunan massa. 

Lima orang tertembak, dua tewas, dan tiga lainnya luka-luka parah. Adapun nama-nama mereka;

Nama                         : Abner Malagawak

Umur                           : 22 Tahun

Suku                             : Moi

Alamat                       : Kampung Batulubang Distrik Makbon, Kabupaten Sorong

Kondisi Korban     : Meninggal Dunia

Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian Dada sebelah kanan, korban meninggal di tempat kejadian

Nama                          : Thomas Blesya

Umur                           : 22 Tahun

Suku                             : Teminabuan

Alamat                        : Kampung Wlek Kabupaten Sorong Selatan

Kondisi Korban      : Meninggal Dunia

Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian kepala belakan peluru bersarang di otak tedak kelur.

Nama                          : Ibu Salomina Kalaibin

Umur                           : 33 tahun

Suku                             : Moi

Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas

Kondisi Korban       : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo

Sebab luka                 :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian perut, paha kanan dan

Betis kanan

Nama                          : Herman Lokdem

Umur                           : 18 tahun

Suku                             : Moi Marei

Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas

Kondisi Korban      : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo

Sebab                          :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagiaian belakan

Nama                         : Andareas Safisa

Umur                           : 23 tahun

Suku                             : Moi

Alamat                         : Jl, Sorong Makbon Kampung Malawor, Distrik Makbon

Kondisi Korban        : Luka Ringan di Rawat di Rumah

Sebab                          :Tertembak oleh Aparat TNI pada Bagiaian Ibu Jari Kaki Kiri.

Aparat juga melakukan pengejaran, dan menangkap paksa enam orang warga sipil yang kebetulan sedang melintas di tempat kejadian, namun mereka di bebaskan kembali pukul O6.00 Wit, pagi hari.

OKTOVIANUS POGAU - suarapapua.com,

Read More

Ini Kronologis Penembakan Lima Warga Sipil di Sorong

PAPUAN, Sorong — Kepolisian Daerah (Polda) Papua, melalui Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta menyatakan tidak ada aksi penembakan di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa (30/4/2013) malam, apalagi sampai menyebabkan dua nyawa melayang seperti diberitakan sejumlah media massa

.

Namun, pernyataan tersebut sangat kontras dengan kejadian di lapangan, sebab informasi yang berhasil dihimpun suarapapua.com, dua warga sipil tewas tertembak, dan tiga warga lainnya menderita luka akibat peluru tajam. 

Adapun kronologis peristiwa, pada Selasa, 30 April 2013, jam 22.00 Wit, sejumlah masyarakat berkumpul di rumah bapak Isak Klabin, di Jalan Klalin, RW. 01. RT 03, untuk membicarakan rencana aksi tanggal 1 Mei 2013.

Masyarakat Papua yang sedang berkumpul di lokasi kejadian awalnya hendak melaksanakan ibadah memperingati hari aneksasi Papua ke NKRI, yang di caplok secara paksa. Namun, rencana tersebut masih belum berlangsung.

Saat yang bersamaan, aparat keamaman juga bersiaga, dan terus memantau aktivitas warga. Sekitar jam 7 malam terlihat 2 buah mobil Avansa dan 1 mobil patroli (L 200) milik polisi yang sedang lalu lalang di depan masyarakat Papua yang sedang berkumpul.

Di dalam mobil patrol L 200 tersebut terdapat 5 orang anggota mengunakan pakaian polisi, dan juga TNI bersenjata laras panjang (patroli gabungan).

Sementara di dalam 2 mobil Avansa, juga terdapat beberapa anggota yang sama, namun jumlah mereka tidak bisa dipastikan karena gelap.

Dari penglihatan masyarakat, penumpang yang ada di dalam mobil terus mengintip situasi masyarakat yang sedang berkumpul, serta menghalangi beberapa masyarakat yang hendak berjalan kaki menuju lokasi berkumpul.

Masyarakat akhirnya marah dan memalang mobil patroli dan 2 mobil avansa berkaca riben yang hendak memaksa masuk tadi, akhirnya terjadi kontak fisik di lokasi berkumpulnya warga sipil Papua.

Dengan sikap, aparat gabungan TNI/Polri tanpa mengunakan komunikasi, dengan kekuatan fisik dan persenjataan, mengarahkan tembakan sebanyak 20 kali ke arah kerumunan massa. 

Lima orang tertembak, dua tewas, dan tiga lainnya luka-luka parah. Adapun nama-nama mereka;

Nama                         : Abner Malagawak

Umur                           : 22 Tahun

Suku                             : Moi

Alamat                       : Kampung Batulubang Distrik Makbon, Kabupaten Sorong

Kondisi Korban     : Meninggal Dunia

Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian Dada sebelah kanan, korban meninggal di tempat kejadian

Nama                          : Thomas Blesya

Umur                           : 22 Tahun

Suku                             : Teminabuan

Alamat                        : Kampung Wlek Kabupaten Sorong Selatan

Kondisi Korban      : Meninggal Dunia

Sebab Kematian     : Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian kepala belakan peluru bersarang di otak tedak kelur.

Nama                          : Ibu Salomina Kalaibin

Umur                           : 33 tahun

Suku                             : Moi

Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas

Kondisi Korban       : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo

Sebab luka                 :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagian perut, paha kanan dan

Betis kanan

Nama                          : Herman Lokdem

Umur                           : 18 tahun

Suku                             : Moi Marei

Alamat                        : Jl, Klalin RT, 01, RW.03 Kelurahan Aimas

Kondisi Korban      : Luka Kritis sementara di Rawat di Rumah Sakit Selebesolo

Sebab                          :Tertemmbak oleh Aparat TNI pada Bagiaian belakan

Nama                         : Andareas Safisa

Umur                           : 23 tahun

Suku                             : Moi

Alamat                         : Jl, Sorong Makbon Kampung Malawor, Distrik Makbon

Kondisi Korban        : Luka Ringan di Rawat di Rumah

Sebab                          :Tertembak oleh Aparat TNI pada Bagiaian Ibu Jari Kaki Kiri.

Aparat juga melakukan pengejaran, dan menangkap paksa enam orang warga sipil yang kebetulan sedang melintas di tempat kejadian, namun mereka di bebaskan kembali pukul O6.00 Wit, pagi hari.

OKTOVIANUS POGAU - suarapapua.com,

Read More

PNWP & KNPB Memperinggati 50 Tahun Hari Aneksasi Papua Kedalam Indonesia

Aksi Peringatan 50 tahun aneksasi papua ke indonesia / phot meko

HolandiaNews, Rakyat papua barat bersama PNWP, KNPB dan beberapa Elemen organisasi masyarakat memperinggati 1 Mei sebagai hari Aneksasi atau pencabokan papua kedalam indonesia melalui the United Nations Temporary Executive Authority established (UNTEA),1/5."

"Dalam acaranya orasi politik dan statemen politik yang di bacakan oleh ketua PNWP Bucthar Tabuni, Dalam orasi politiknya buktar mengatakan, Rakyat papua menyatakan ingin merdeka dan menuntut hak penentuan nasib sendiri."

"Lanjut Ketua PNWP, Parlemen nasional west papua telah seminggu lamanya melakukan acara sidang Tahunan PNWP, sebagai lembaga repretatif, kami telah merumuskan dan menetapkan  satu keputusan politik rakyat papua untuk hak penentuan nasib sendiri bahwa issu papua saat ini adalah Darurat Kemanusiaan, atau keadaan Tekanan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan segera masuk ke papua demi agenda penyelidikan idenpenden atas pembantaian dan issu hak asasi manusia di papua."

Menurut Ketua KNPB Victor Yeimo, 1 mei 1963 sebagai hari malapeta bagi rakyat papua, sejak tahun 1963 sampai genap 50 tahun bersama para klonial Indonesia, kami benar-benar di bantai, dengan kekejaman militer Indonesia, orang papua telah tewas dan jumlahnya tak terhitung, bahkan semua kekayaan alam di papua telah dikuras dan di eksploisasi oleh klonial Indonesia bersama para kepentingannya.

Jadi, apakah kita mati di tindas, atau mati saat perlawanan, semua tergantung pada orang papua, kita harus bangkit dan lawan. katanya"

"Sambungnya, kami adalah bukan generasi penikmat, kami adalah generasi perjuangan kita harus berjuang dan lawan demi anak cucu dan masa depan rakyat papua."

Dan juga telah memberi support dan dukungan terhadap Walikota inggris raya, dan ketua Internasional Parlemen West Papua (IPWP) yang telah meresmikan kator Free West Papua di London inggris, dan kami mendukung penuh rakyat dan pimpinan Negara-negara pasifik telah sepakat memasukan west papua ke dalam MSG (Ujung Tombak Malanesia Group). 

Sebelumnya Polda papua tidak member ijin kepada PNWP dan KNPB untuk demo, namun rakyat papua bersama PNWP dan KNPB telah berhasil melakukan agenda 1 mei sebagai hari aneksasi. Dan beberapa kabupaten di papua juga melakukan aksi yang serupa.’

Polda papua telah menurunkan aparat gabungan TNI/Polri dengan kekuatan penuh atau 2/3 personil, namun para pendemo tetap melakukan aksi sesuai dengan agenda sekalipun di pagi hari ada kerubutan atau tawar-menawar antara Polda dan KNPB. Tapi aparat tidak berhasil membujuk pimpinan KNPB untuk menghentikan aksi KNPB.

Dan akhirnya aksi demo berjalan lancar dan aman, sesuai janji KNPB 

Editor: @TuriusWenda

Read More

Di Tengah Aksi May Day, Mahasiswa Papua Minta Merdeka

BANDUNG, KOMPAS.com — Teriakan "Papua merdeka" justru menggema dari megafon milik kelompok Aliansi Mahasiswa Papua di tengah aksi demonstrasi ratusan buruh yang sedang memperingati Hari Buruh Internasional di depan gerbang Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/5/2013).

Dalam aksinya, para mahasiswa Papua itu menyuarakan dengan keras kebebasan hak masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Dengan kata lain, 30 mahasiswa tanah Cendrawasih itu meminta kemerdekaan rakyat Papua. Mereka pun tak ragu memajang foto-foto korban kekerasan di tanah Papua yang dikatakan oleh para mahasiswa itu masih terjadi hingga saat ini. Teriakan-teriakan "Papua merdeka" tak pernah surut hingga aksi mereka berakhir pukul 11.00 WIB.

"Kalau dikatakan Papua merupakan bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) itu omong kosong. Inti permasalahannya adalah, kami orang Papua cuma minta merdeka, tidak minta lain-lain," kata koordinator aksi, Frans Kotouki, saat ditemui di sela aksi.

Terkait masih adanya tindak kekerasan di tanah Papua, Frans mengaku hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keinginan rakyat Papua untuk memerdekakan diri.

"Kami ingin mengatur sendiri semua, mulai dari SDM hingga sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Kami tidak mau lagi diatur oleh NKRI," kata pemuda yang terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Bandung itu.

Keinginan Papua merdeka, tegas Frans, bukanlah keinginan dari para mahasiswa Papua yang tersebar di seluruh Indonesia. "Suara ini adalah suara dari seluruh lapisan masyarakat Papua yang sudah muak dengan kekerasan. Mereka dibunuh dan dibantai habis oleh oknum TNI dan Polri," ucapnya dengan nada bergetar.

Frans menambahkan, aksi ini sengaja dilakukan bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Sebab, 1 Mei dikatakannya bertepatan dengan penyerahan kekuasaan Papua Barat dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia.

"Kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh rakyat Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas pasca-pemberlakuan Daerah Operasional Militer 1977-1998," bebernya.

Selain itu, mereka juga mengkritisi pembunuhan terhadap beberapa tokoh Papua, seperti Theis Eluay, Mako Tabuni, Huber Mabel, serta kasus Biak Berdarah, Abepura Berdarah, dan kasus-kasus kejahatan terhadap manusia yang tidak tuntas diselesaikan oleh Indonesia.

Dalam memperingati 50 tahun Aneksasi Papua ke dalam NKRI, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada PBB dan Indonesia untuk segera memberikan solusi kebebasan hak menentukan nasib sendiri, menarik militer (TNI-Polri) organik dan nonorganik dari seluruh tanah Papua.

"Kita juga menuntut untuk menghentikan eksploitasi dan menutup seluruh perusahaan milik kaum imperialis, seperti Freeport, Corindo, Medco, dan lain-lainnya," tegas Frans. 

Editor :Farid Assifa Kompas

Read More