satu-satunya solusi untuk Papua Adalah "REFERENDUM"

Ini adalah pernyataan editorial yang diterjemahkan dari Militan Indonesia, pertama kali diterbitkan pada 22 Agustus 2019 , pada awal gelombang demonstrasi massa di seluruh Indonesia dan Papua. Sejak itu, reaksi telah membesarkan kepalanya. Pemerintah Indonesia mengerahkan 6.000 personel polisi dan militer tambahan ke Papua. Internet diblokir. Seorang milisi pro-Indonesia dikerahkan untuk meneror orang Papua. Lusinan orang Papua telah terbunuh, dengan ratusan lainnya ditangkap.

Teror, kekerasan dan rasisme sekali lagi turun ke atas pemuda Papua yang sedang belajar di Indonesia, kali ini di Surabaya, Malang, Semarang dan Ternate. Berita tentang bagaimana pemuda ini diperlakukan seperti binatang memicu demonstrasi massa di seluruh Papua, karena massa tahu sepenuhnya dari pengalaman sehari-hari mereka sendiri apa yang dilalui pemuda ini, dicemooh sebagai “monyet” dan diperlakukan seperti itu.

Read More

Lobi Papua merdeka 'digalakkan' di luar Indonesia

Benny Wenda menuturkan lobi untuk memerdekakan Papua semakin intensif dan dikoordinasikan melalui kantor baru kelompok separatis Free West Papua di Oxford.

Sejak namanya dicabut dari daftar Red Notice Interpol pada 2012, pemimpin kelompok Papua Merdeka itu melakukan lobi ke berbagai negara, antara lain Australia, Selandia Baru, negara-negara lain di Pasifik dan awal pekan depan dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat.

Ia menyebut kunjungannya ini sebagai tur dunia untuk menggalang dukungan.

"Secara politik kami harus merdeka dari bangsa Indonesia. Itu tujuan dari perjuangan saya, karena selama 50 tahun bersama Indonesia kami dibunuh, kami dipenjarakan, kami diintimidasi, kami dipukul," kata Benny Wenda dalam wawancara telepon dengan BBC pada Sabtu (18/05).

Pihak-pihak yang ia temui, lanjutnya, meliputi pemerintah, anggota parlemen, lembaga swadaya masyarakat maupun individu yang bersimpati.

Koordinasi di kantor baru

Ketika ditanya bagaimana ia menggalang dukungan sementara di Papua terdapat berbagai kelompok, Benny Wenda mengakui berbagai organisasi di Papua bergerak dengan cara dan gaya mereka sendiri.

"Karena di situ kami ada semua kesepakatan teman-teman, juga busy (sibuk) dan saya sendiri juga busy perjalanan. Saya sendiri juga baru kembali kemarin malam jadi saya tidak ada waktu." Benny Wenda

"Untuk internasional, bagaimana saya harus melakukan lobi-lobi secara damai untuk menyampaikan ke dunia bahwa perjuangan kami ini, kami menuntut hak kami secara damai supaya melihat kembali akar persoalan," jelasnya.

Prinsipnya ia berpendapat integrasi Papua ke wilayah Indonesia melalui penentuan pendapat pada 1969 adalah cacat karena hanya diwakili segelintir penduduk Papua.

Kampanye, menurut Benny Wenda, kini diharapkan dapat dikoordinasikan melalui kantor barunya yang dibuka pada 28 April lalu di Oxford, Inggris. Pembukaan kantor Free West Papua antara lain dihadiri oleh walikota setempat dan seorang anggota parlemen.

Pembukaan itu sontak menuai kecaman di Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sampai merasa perlu Klik memanggil Duta Besar Inggris Mark Canning.

Akses BBC ditolak

Menlu menyatakan pembukaan kantor kelompok yang mendukung Papua merdeka berlawanan dengan hubungan persahabatan Indonesia dan Inggris. Namun Duta Besar Inggris mengatakan negaranya mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung aksi kelompok yang berupaya untuk memerdekakan Papua.

BBC menyampaikan permintaan untuk melakukan wawancara dan memotret di kantor Free West Papua di Oxford, tetapi permintaan akses tersebut ditolak.

"Karena di situ kami ada semua kesepakatan teman-teman, juga busy (sibuk) dan saya sendiri juga busy perjalanan. Saya sendiri juga baru kembali kemarin malam jadi saya tidak ada waktu," kata Benny Wenda dalam wawancara lewat telepon. 

Ia juga menolak memberikan gambaran rinci mengenai kantornya dan hanya menyebutkan kantor dioperasikan oleh tujuh orang staf ditambah relawan.

Sumber: Wawancara BBC.UK

Read More

Kantor OPM di Oxford Tidak Bisa Ditutup

Marinus: Kecuali Benny Wenda CS Lakukan Tindakan Merugikan Negara Inggris

Photo ilustrasi Free West Papua

JAYAPURA - Sudah hampir seminggu belakangan ini, pendirian kantor Perwaklan OPM di Oxford, Inggris, masih terus menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di Papua.

Menyusul pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Stevanus Siep,SH, bahwa penderian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris tidak memiliki legalitas hukum yang jelas, mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Jayapura ini mengatakan, Kantor Perwakilan OPM di Kota Oxford Inggris tidak bisa ditutup. Alasannya, pertama, Benny Wenda dan kawan-kawannya sebelum mendirikan Kantor Perwakilan OPM tersebut, mereka telah membentuk dan mendirikan satu badan hukum yang bernama Free West Papua.

Ditegaskannya, di Inggris suatu pendirian sesuatu yang berbadan hukum, pengurusan surat ijinnya rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau badan hukumnnya adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan warga di Inggris sendiri, surat ijinnya cukup dikeluarkan oleh pemerintah lokal dengan mendapatkan persetujuan parlamen lokal, dan waktu pengurusannya paling lama tiga bulan.

Tetapi kalau badan hukumnnya dengan tujuan didirikannya untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara asing di luar Inggris seperti Badan Hukum Free West Papua, itu prosesnya harus mendapat surat ijin pemerintah lokal dan parlamen lokal, kemudian disampaikan ke pemerintah Inggris dan parlamen Inggris untuk mendapatkan persetujuan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian badan hukum seperti Free West Papua ini paling lama dua tahun.

“Jadi kalau sampai KBRI Indonesia di London tidak mengetahui proses pendirian Kantor Perwakilan ini, berarti itu sangat keterlaluan dan kegagalan besar dalam diplomasi Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di kediamannya, Jumat, (9/5).

Bahkan disini, jika ada yang bilang dasar legalitas hukum Kantor Perwakilan OPM ini tidak jelas, itu bahasa yang keliru dan tidak memahami sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Dan jika dikatakan tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap perjuangan Papua menuju kemerdekaan, dirinya perlu mengingatkan bahwa politik Internasional mengenal satu gaya politik yang paling ditakuti yakni politik domina atau domino effect. Yakni kalau kartu yang satu sudah jatuh, misalnya kartu AS atau Joker, maka kartu-kartu domino lain akan jatuh juga.

Politik semacam ini berakar dan bermula dari Inggris, kemudian dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger dalam strategi perang dingin dengan Uni Siviet-Inggris. Dengan demikian, sesungguhnya kartu AS atau Joker dalam perjuangan Papua Merdeka.

Alasan lainnya adalah Benny Wenda dan kawan-kawannya yang mendirikan Kantor Perwakilan OPM adalah warga Negara Inggris, bukan penduduk ilegal. Karena status warga Negara seperti itu, maka tentunya Pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas ekonomi, politik, sosial dan aktivitas keseharuan warga negaranya.

Pemerintah Inggris hanya bisa mencampuri aktivitas pribadi warga negaranya apabila diminta oleh bersangkutan atau yang bersangkutan melakukan extra ordinary crime yang merugikan Negara secara luas. Jadi selama Benny Wenda dan kawan-kawannya beraktivitas dengan Kantor OPM, pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas mereka karena pemerintah akan dianggap melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.

“Jarang di Inggris kita melihat pemerintahnya melanggar hukumnya sendiri. Tapi kalau di Negara kita, itu hal yang lumrah karena di Indonesia, hukum dibuat untuk dilanggar sendiri oleh pembuatnya. Jadi aktivitas OPM, kantornya akan tetap berjalan di Inggris. Bisa tutup apabila teman-teman OPM di Inggris melakukan tindakan kekerasan, pemboman, sabotase dan lainnya yang merugikan Negara,” tukasnya.

“Selama seperti itu, maka kantor OPM tetap beroperasi, dan Kota Oxford perlu pembaca ketahui bahwa selain Kantor OPM, juga Kantor Perwakilan Perjuangan orang-orang Skotlandia dan Kantor Perjuangan orang-orang Irlandia Utara yang ingin merdeka dari Inggris,” sambungnya.

Berikutnya, mereka yang mensponsori atau berada di belakang pendirian Kantor Perwakilan OPM di Inggris adalah LSM-LSM Internasional yang tersebar di beberapa Negara Eropa, Amerika, Australia dan individu-individu yang berpengaruh di dunia seperti Pdt. Desmond Tutu dari Afrika Selatan.

Kekuatan Sponsorship di balik Benny Wenda inilah yang menurut hematnya bahwa mendatangkan beban moral terhadap pemerintah Inggris agar ikut juga merasakan dan memahami suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid.

Karena beban psikologis inilah yang kemungkinan pemerintah Inggris tidak bertindak mencegah pembukaan Kantor Perwakilan OPM dan tidak mungkin juga untuk menutupi operasional Kantor OPM dimaksud.(nls/don/l03)

Sumber: Bintang Papua

 

Read More

Harsono: Ini Cerita Antara Negara Vs Pemerintah Terkait Kantor Free West Papua Dibuka di Inggris

Peresmian kantor Free West Papua / Photo FWPC

Holandia News,-- Koordiantor Diplomasi Internasional Papua Merdeka, Benny Wenda bersama para simpatisan membuka kantor Free West Papua di Oxford pada 26 April 2013 lalu. Pembukaan kantor itu mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak di Jakarta.

Secara resmi Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris Mark Canning untuk menyampaikan keprihatinan dari pemerintah Indonesia atas pembukaan kantor itu.

Nah, mengapa Benny Wenda dan simpatisan Papua Merdeka di Inggris secara bebas bisa membuka kantor Free West Papua di Oxford dengan dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin?

Ini ceritanya.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch, lewat wawancara telepon dari Brussels, kepada majalahselangkah.com, Selasa, (07/05/13) mengatakan, banyak pihak di Indonesia, termasuk politisi dan jurnalis, belum memahami perbedaan antara negara dan pemerintah dalam demokrasi. Negara Britania, termasuk Inggris maupun negara-negara Eropa lain, dibedakan tegas antara Negara dan Pemerintah.

"Di sana, tugas pemerintah membuat program dan mengawasi pengawai negeri dalam kerja. Negara mempunyai tugas melindungi warga-negara-nya dari berbagai kejahatan seperti kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan lainnya. Pemerintah bekerja menjalankan program sesuai undang-undang," jelasnya.

Harsono memberi dua contoh di mana negara dan pemerintah bisa bertentangan serta pegawai negeri bisa menolak menjalankan program pemerintah yang bertentangan dengan hukum.

Di Berlin, ibukota Jerman, pada 2007, ada kaum Muslim hendak mendirikan masjid di daerah Heinersdorf. Mereka beli tanah dan urus izin. Ketika mulai bangun, masjid tersebut diprotes kalangan Kristen garis keras. Pihak pemerintah, karena dasarnya politisi, berada di pihak Kristen. Mereka bilang "Jerman Timur" belum siap menerima masjid pertama. Namun izin sudah dibikin sesuai hukum. Polisi dan birokrasi Berlin melindungi kaum Muslim. Akhirnya, protes juga reda, masjid dibangun dan Kristen garis keras juga sadar mereka harus tunduk pada hukum.

Di Belgia, perbedaan negara dan pemerintah sangat terasa ketika tahun 2009 hingga 2011, selama 541 hari, tak ada pemerintah yang bisa menang pemilihan umum dengan suara cukup. Artinya, tak ada perdana menteri, tak ada kabinet, tak ada pemerintah. Tapi birokrasi berjalan. Mereka jadi caretaker pemerintahan. Negara Belgia tetap menyediakan pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan lain-lain.

"Menarik sekali di Belgia, karena ada hukum, pegawai negeri semua bekerja dan kehidupan berjalan damai. Bayangkan kalau di Jakarta tidak ada presiden selama 541 hari. Apa yang akan terjadi?" kata Harsono.

Harsono menyebut macam-macam kritik dari Pipit Rochijat, orang Sunda asal Tasikmalaya, warga Indonesia, sudah 30-an tahun tinggal di Berlin, kini bekerja sebagai pegawai negeri di Berlin, dan sering menulis soal pemilihan umum di Indonesia.

"Saya baru mengobrol dengan Pipit di rumahnya di Berlin. Pipit punya pendapat menarik soal negara dan pemerintah," kata Harsono.

Rochijat berpendapat di Indonesia "negara tidak kuat." Buktinya, di Indonesia, sesudah parlemen bikin undang-undang, masih dibikin Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya. Ini menciptakan peluang pemerintah menafsirkan undang-undang buatan parlemen dengan kemauan dan bias mereka sendiri.

Andreas Harsono mengambil contoh begitu banyak produk pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 di Indonesia. Misalnya, PP No. 77 tahun 2007 yang melarang logo pemerintah daerah mirip dengan bendera Aceh Merdeka, Bintang Kejora (Papua) dan Republik Maluku Selatan. Di Jerman, tak ada Peraturan Pemerintah. Pegawai bekerja sesuai hukum buatan parlemen yang dipilih warga.

"Di Inggris, setiap warga punya hak yang sama dalam hukum. Nah, Benny Wenda dan kawan-kawannya di Oxford, adalah warga negara Inggris. Mereka mendirikan badan hukum bernama Free West Papua. Ia adalah tindakan sah, ia dilindungi oleh hukum," tuturnya.

Dikatakan, Pemerintah Britania, yang tak setuju dengan Papua berpisah dari Indonesia, tak bisa masuk ke ranah hukum. Mereka bisa dituduh melanggar hukum Britania.

"Jangan bilang Papua merdeka. Di Britania, Skotlandia ingin merdeka dari Britania, juga boleh kampanye terbuka, selama mereka tak pakai kekerasan."

"Apakah lantas membuka kantor Free West Papua di Oxford, Papua lantas merdeka? Tidak juga. Kalau Indonesia protes, tidak ada gunanya karena selama  Free West Papua, atau pendukung mereka di Papua, tak melakukan kekerasan, tak membom atau membunuh, hukum Britania juga tidak menganggap mereka pelanggar hukum," jelasnya.

Andreas Harsono memberi contoh lebih dekat lagi. Ini soal 43 warga Papua yang naik perahu dan minta suaka politik ke Australia pada tahun 2006. Mereka kritik Indonesia begitu tiba di Australia. Pemerintah Indonesia protes. Insiden tersebut sempat jadi kacau karena ada gambar kartun yang dianggap menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebagai negara, policy luar negeri Australia tidak mengakui Organisasi Papua Merdeka tetapi orang-orang yang pergi cari suaka di sana, adalah persoalan lain. Tidak hanya dari Papua, dari mana saja boleh minta suaka. Bila hukum Australia membenarkan alasan mereka maka mereka diterima, "katanya.

Soal ancaman agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Britania, Harsono tak menganggapnya serius. Di Jakarta, masih ada orang yang cukup mengerti perbedaan "negara" dan "pemerintah."

Sumber: Majalah Selangkah

Read More

Isu Papua, Bangkitkan Kebencian Terhadap Inggris

Jakarta - Di kalangan aktivis muda, slogan lama ‘Inggris kita linggis’ seakan bergaung kembali sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford, London. Inilah pukulan berat Inggris terhadap Presiden SBY yang belum lama ini memperoleh gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II.

Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia era SBY dan merupakan sikap mendua London yakni satu kaki mendukung integrasi Papua sebagai bagian integral Indonesia, dan kaki lainnya mendukung Papua merdeka dari Jakarta.

Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Kejengkelan dan kemarahan di kalangan politisi parlemen amat terasa di mana mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford. Hal ini perlu dilakukan karena Inggris bukan sekali ini saja melanggar komitmennya dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Oktober 2012 silam, Presiden SBY menerima gelar penghargaan dari Ratu Elizabet II dengan gelar bernama "Knight Grand Cross in the Order of the Bath". Gelar itu merupakan kelas tertinggi dari Order of Bath. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Raja George I pada tahun 1725. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

"Sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia, sebaiknya Bapak Presiden mengembalikan gelar kebangsawanannya," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

Dalam hal ini, Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning ketika dipanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah menjelaskan sikap Inggris bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintahnya terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Inggris memang ceroboh lantaran tidak mengkonfirmasi kepada Indonesia soal adanya gerakan kemerdekaan yang dimotori sekelompok separatis Papua di wilayahnya. Para politisi parlemen menuding bahwa sikap Inggris itu lantaran adanya faktor kekuasaan politik yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

Walhasil, slogan lama era Bung Karno ‘Inggris kita linggis’ seakan kembali bergema di kalangan akivis nasionalis (bukan politisi), suatu pertanda relasi Jakarta-London sedang membara.

Dalam hal ini, para politisi di parlemen jelas tidak bakal bisa berbuat apa-apa sebab mereka sekadar politisi salon untuk menghadapi manuver negeri digdaya seperti Inggris. Artinya, kemarahan dan kejengkelan mereka sebatas slogan yang diumbar sekedarnya. [berbagai sumber]

 More: http://m.inilah.com/read/

Read More

Rakyat Papua mendukung, Indonesia Menolak, Terkait Kantor Free West Papua di Oxford.

Peresmian Kantor OPM / photo FWPC

Holandi News,- Benny Wenda sehabis Tour Dunia dari Eropa, Amerika Latin, US, Pasifik, Australia dan di inggris dalam agenda kampanye Free West Papua, Benny Kembali Mendirikan Kantor OPM. 

Tepat tanggal 26 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara internasional  turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta  Jennifer Robinson sebgai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional atas kampanye kemerdekaan papua. 

Reaksi Rakyat Papua

Victor Yeimo dan Buctar Tabuni

Dengan berdirinya kantor Free West Papua di London, Rakyat papua menyambut dengan genbira dan mendukung penuh aktivitas Benny wenda sebagai kordinator diplomat internasional, kata Victor di sela-sela peringatan 1 mei sebagai hari aneksasi papua dalam NKRI oleh UNTEA kepada Indonesia. 1/05/13 jayapura,papua.

Lanjutnya, "Pendirian kantor FWPC di london ini, bagian dari perjuangan rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri. "Dengan berdirinya kantor FWPC ke depan kita bekerja lebih berlelusa dan di harapkan negara-negara solidaritas akan segera menyusul katanya dengan sambutan yang meriah dalam acara tersebut."

Aksi Tuntut Rakyat papua

"Ketua PNWP, Buctar tabuni juga mengatakan, "Kami berharap di dalam negeri juga akan mendirikan kantor Parlement papua, agar rakyat papua bisa menyalurkan aspirasi melaui kentor resmi katanya.

Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni. Mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.

“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,” kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).

Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri

 

Dalam spandukpun menuliskan "Rakyat Papua Dukung Penuh Kantor Free West Papua di London" jelasnya.

Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Benny Wenda sebagai buronan internasional (Daftar Merah Interpol), Namun Interpol internasional menghapus Benny wenda  dengan alasan tidak menemukan kejahatan benny dalam hal tertentu dan unsur politis lebih dominan terhadap wenda.

Indonesia Protes

Presiden indonesia SBY, melalui staf khusus mengatakan SBY prihatin dan menyesalkan peresmian kantor Free west papua di oxford  SBY menyakini posisi pemerintah inggris tetap mendukung integritas papua dalam NKRI katanya di kutip media kompas.

Merlu Indonesia Marty Natalegawa, “Protes keras pemerintah RI ke pemerintah Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris.

Merlu RI Marty Natalegawa

Pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," ujar Marty. Di kutip berbagai media di Indonesia.

Marty lebih lanjut juga meminta pemerintah Inggris membuktikan komitmen mereka atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan dewan Kota Oxford.

Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati " “Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua”  Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.

Angggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu.

Jawaban Pemerintah Inggris

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, mengatakan, pembukaan kantor Free West Papua di Oxford tidak mencerminkan Pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua. 

Dubes Inggris Untuk Indonesia Mark Canning

Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.

"Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia."

Katanya, "Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. 

Namun, saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.

Benny Wenda Aktor Pendirian Kantor OPM

Benny Wenda, Adalah putra asli papua, saat ini tinggal di inggris sebagai pengasingan, Awalnya dia lari dari penjara indonesia atas tunduhan mengorganisir masa rakyat papua dalam insiden abepura berdarah. saat itu dia sebagai aktivis dan pimpinan mahasiswa dalam melakukan aksi protes dan menuntut indonesia untuk kemerdekaan papua.

Benny Wenda Bertemu PM Inggris D. Cameron

Beberapa tahun silam Benny Wenda bersama anggota Parlement inggris dan kuasa hukum inggris meluncurkan organisasi Internasiona Parlement for West Papua (IPWP) dan Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Tanggapan atas IPWP dan ILWP, Pemerintah RI juga melakukan protes terhadap pemerintah inggris dan jawabannya sama pula yakni. "Pemerintah Inggris Mendukung Kedaulatan NKRI atas Papua"

Editor: Admin Ikuti kami disini: Twitter.com

Read More

Ini Pernyataan Duta Besar Inggris tentang pembukaan kantor Free West Papua di Oxford

Activist News,- Menanggapi instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Joko Suyanto, untuk memanggil Dubes Inggris terkait isu Free West Papua, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan:

"Saya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua. Kami memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.

Seperti yang telah kami jelaskan kepada Duta Besar Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayeb pada Jumat lalu (3/5/13) di London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.

Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris, bebas mendukung tujuan apapun yang mereka inginkan. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris dalam hal ini.

Posisi pemerintah Inggris cukup jelas. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya diseluruh Indonesia.

Namun kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay yang pada Jumat lalu (3/5/13) mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Tetapi saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial, dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.

Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ingin memajukan Papua termasuk Gubernur Papua yang baru, Bapak Lukas Enembe, yang minggu lalu saya temui".

 

On (British Embassy Jakarta (Catatan) )  

 

Read More

Press Statement by British Ambassador Mark Canning on Free West Papua

Protest Papuan

In response to the instruction by Coordinating Minister for Political and Security Affairs, Bapak Joko Suyanto, to summon British Ambassador to Indonesia over this issue, Ambassador Mark Canning said:

 “I look forward to explaining our position on a subject, which we recognise is a sensitive one to the Indonesian Government.

As we explained to the Indonesian Ambassador Mr Thayeb in London on Friday (3/5/13) the views of Oxford Council, and indeed Mr Wenda, should not be taken as reflecting those of the British Government.

The Council, like all councils in Britain, is free to support whatever causes it wishes. They are not part of government. They are not directed in any way by the government.

The views of the UK government are well known. We regard Papua as part of this country and want it to enjoy the same peace and prosperity as other parts of this nation.

We do, however, share the sentiment expressed by the UN High Commissioner for Human Rights Navi Pilay on Friday (3/5/13) when she said that there are human rights concerns which need to be addressed. I am of course aware that efforts are under way to try to improve this, as well as to address issues relating to economic and social development, and we fully support them. We keep in touch with all those who are trying to move Papua forward, including the new Governor, who I met last week."

 

Orginal Statement:  British Embassy Jakarta (Note)

Read More

Benny Wenda Menuntut Papua Merdeka

OnewsPapua,-- 50 tahun perjuangan Papua Barat ingin melepaskan diri dari Indonesia adalah satu diantara konflik terpanjang yang hingga kini masih terjadi di dunia. Aktivis di pengasingan Benny Wenda mencoba menarik perhatian dunia. 

Mengenakan kaos bermotif Papua, potongan Benny Wenda gampang dikenali di jalanan Melbourne. Kini dia sedang menjalani tur dunia terbaru, mencoba menarik perhatian dunia.

Ada perasaan hening penuh damai sekaligus keputusasaan saat dia menjelaskan situasi yang dialami rakyat Papua Barat.

“Anda tidak bisa berburu dan berkebun setiap hari, ke manapun anda pergi ada pos penjagaan militer, di mana-mana,“ kata dia. “Ke manapun anda pergi, intel mengawasi dan memonitor apa yang anda kerjakan.“

Papua Barat dulunya adalah bekas koloni Belanda, yang secara efektif diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1962 melalui perjanjian yang dibuat oleh Amerika. Melalui referendum kontroversial pada tahun 1962, Indonesia mengontrol penuh wilayah itu. Hingga sekarang konflik masih berlanjut antara Organisasi Papua Merdeka OPM dengan tentara Indonesia.

Bukan Tanpa Alasan

Wenda lahir di desa Baliem di pusat dataran tinggi Papua Barat pada tahun 1975. Dia mengatakan, dirinya secara terpaksa sejak muda menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia.

“Bibi saya diperkosa di depan mata saya,“ kata dia.“Ibu saya dipukuli di depan saya. Saat itu saya berusia lima tahun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menangis.”

Ketika militer Indonesia membombardir desa Benny pada akhir 1970 an, keluarganya bersama ribuan orang lainnya dipaksa hidup bersembunyi di hutan.

Pengalaman inilah yang mengobarkan semangatnya untuk mencari kebenaran dan mencoba memerdekakan rakyatnya dari penindasan.

“Saat itulah saya berdiri dan mengatakan: ini tidak adil,” kata Wenda. ”Saya sekolah, belajar dan mulai berjuang untuk kemerdekaan rakyat saya.“

Wenda menjadi seorang pemimpin perwakilan sukunya pada tahun 1999, selama periode yang dikenal sebagai “Musim Semi Orang Papua,” masa ketika semakin banyak aksi damai menuntut kemerdekaan.

Tak lama kemudian dia dipenjara, ditangkap karena dituduh ikut merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000. Dia menyebut penahanan itu bermotif politik dan pengadilan atas dirinya adalah pengadilan yang tidak adil. Organisasi Fair Trials International mendukung klaim Wenda.

Ketika di penjara, ia menulis sebuah lagu bagi para pendukungnya. Salah satu lirik lagu itu berisi: “Bagaimana sekarang saya bisa menolong rakyat jika saya terkurung?”

Setelah beberapa bulan dalam tahanan isolasi, Wenda berhasil melarikan diri. Dia kabur ke Papua Nugini dan kemudian dengan dibantu oleh LSM Eropa melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia kemudian mendapatkan suaka politik.

Kampanye Perubahan

Dalam pengasingan, Wenda mendirikan “Papua Barat Merdeka“ yang berkampanye menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dan diakhirinya pelanggaran HAM, yang kata dia semakin memburuk. Tahun lalu saja, 22 aktivis tewas dibunuh., tambah Wenda.

Beberapa kalangan memperkirakan sebanyak setengah juta orang Papua terbunuh sejak Indonesia mengambil alih wilayah itu, dan organisasi HAM terus menerima laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan tentara Indonesia.

“Situasi HAM semakin memburuk setiap hari,” kata Wenda. ”Orang Papua Barat kini sekarat di atas jalanan di tangan polisi. Dengan membunuh orang Papua mereka mendapat pangkat dan promosi.”
Banyak kepentingan Indonesia dan dunia di Papua Barat yang didasari atas kekayaan alam wilayah itu, dengan mengeksploitasi emas, tembaga, minyak dan penebangan hutan. Kepentingan ekonomi ini, sejalan dengan kepentingan strategis banyak Negara, sehingga membuat isu Papua Barat jauh dari sorotan.

Menyebarkan Kata

Wenda kini mendorong akses lebih besar bagi media asing dan organisasi HAM agar bisa bekerja di Papua.

“Selama 50 tahun terakhir para wartawan (asing-red) dilarang masuk,“ kata dia. “Kenapa Indonesia takut membolehkan para wartawan? Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Jika mengkampanyekan demokrasi, maka sebuah negara demokratis seharusnya boleh bagi wartawan manapun.”

Kedutaan Indonesia di Australia menolak permintaan Deutsche Welle untuk memberi komentar atas pernyataan Benny Wenda. Mengenai akses media ke Papua Barat mereka mengatakan tidak ada larangan bagi media asing, sambil menambahkan bahwa dua tahun terakhir ada enam wartawan yang diperbolehkan berkunjung ke sana.

Sebagai pemimpin politik di pengasingan, Benny Wenda terus menerima informasi dari para pemimpin di dalam Papua Barat dan dia menggunakan kampanye internasional untuk membawa pesan mereka kepada para politisi dan komunitas di seluruh dunia.
 
“Saya sangat percaya bahwa kekuatan rakyat akan bisa mengubah keadaan, dan suatu hari rakyat saya akan bebas.“

Sumber: http://www.dw.de

Read More

Fighting for a forgotten cause in West Papua

West Papua's 50-year struggle for independence from Indonesia is one of the world's longest-running conflicts. Exiled activist Benny Wenda is trying to draw attention to it, this time with a peaceful message.

Wearing his Papuan patterned shirt, Benny Wenda cuts an unmistakable figure on the streets of Melbourne, Australia. He's currently halfway through his latest global tour, trying to raise awareness for the issue of West Papua.

There is both a sense of peaceful resilience and some exasperation when he explains what the situation is like for West Papuans.

"Every single day you cannot go hunting or gardening, everywhere you go there is a military post, everywhere," he says. "Everywhere you go, intelligence is watching and intelligence monitor what you do."

West Papua is situated on the island of New Guinea, just north of Australia. Formerly a Dutch colony, the region was effectively transferred to Indonesian administration in 1962 under a treaty drafted by the United States. In a controversial 1969 vote, Indonesia was given full control. Since then, conflict has been ongoing between the militant Free Papua Movement organization and Indonesian troops.

West Papua is situated on the island of New Guinea at the eastern end of Indonesia

 

Standing up for a cause

Wenda was born in the Baliem Valley in the central highlands of West Papua in 1975. He says he was forced to witness human rights violations committed by Indonesian forces from a young age.

"My aunt was raped in front of my own eyes," he says. "My mum was beaten up in front of me. I was five years old. I couldn't do anything. I just cried."

When the Indonesian military bombed Benny's village in the late 1970s, his family, along with thousands of other highlanders, was forced to live in hiding in the jungle.

It was these experiences that fuelled his passion to search for the truth and to try to free his people from this oppression.

"That's when I stood up and said, 'This is not fair,'" Wenda explains. "I went to school, I studied and I started to fight back to free my people."

Wenda became a leader of his tribal assembly in 1999, during a period known as the "Papuan Spring," which saw an increase in peaceful demonstrations for independence.

Not long afterwards he landed in prison, arrested for supposedly planning an attack on a police station and burning two shops during rioting in 2000. He says his imprisonment was politically motivated and that the trial was unjust. The non-governmental organization Fair Trials International supports his claims.

While in jail he composed a song for his supporters. One of the lines of the song goes, "How can I help my people now that I am locked up?"

After months of solitary confinement, Wenda managed to escape. He fled to Papua New Guinea and was later assisted by a European NGO to travel to the UK, where he was granted political asylum.

Campaigning for change

In exile, Wenda set up the "Free West Papua" campaign, which seeks self-determination for West Papua and an end to human rights abuses, which he says are worsening. Twenty-two activists were killed last year alone, he adds.

A Dani tribeswoman from West Papua stands beside bead necklaces and traditional bags called "noken"

 

Some estimates say that as many as 500,000 Papuans have been killed since Indonesia took control, and human rights organizations continue to receive reports of rights violations committed by Indonesian forces.

"The human rights situation is getting worse, everyday," Wenda says. "West Papuans are dying on the street at the hands of police. By killing Papuans they get rank and they get promotions."

Much of the Indonesian and global interest in West Papua is based on its vast natural resources, exploited for gold, copper, oil and logging. This economic interest, coupled with the strategic relationships many countries have with Indonesia, appears to help keep the issue of West Papua out of the spotlight.

Spreading the word

Wenda is now pushing for greater access for the foreign media and human rights organizations when working in West Papua.

"For the last 50 years journalists have been banned," he says. "Why is Indonesia scared of allowing journalists in? Are they hiding something? If they promote democracy, then a democratic country should be able to allow in any journalist."

The Indonesian embassy in Australia declined DW's request for comment on Benny Wenda. Regarding media access to West Papua they said there was no ban on foreign media, adding that six journalists were allowed to visit in the last two years.

As a political leader in exile, Benny Wenda continues to receive information from leaders inside West Papua and he uses his international campaign to bring their message to politicians and communities around the world.

"My message is simple," he says. "My people have been crying for freedom for the last 50 years. The world needs to open their eyes and listen to my people's cry for freedom."

"I strongly believe that people power will change things, and one day my people will be free."

Full News: http://www.dw.de/fighting-for-a-forgotten-cause-in-west-papua/a-16701714

Read More

Jailed by Indonesia but still campaigning for freedom

By. Len Garae 

 

Otto Odokwame, Benny Wenda, Andi Amiseba in PNG

Benny Wenda had tears in his eyes when he sang a song he composed while his hands were tied behind his back for two weeks in a dark, stinking, notorious Indonesian jail.

It was a song of freedom.

Wenda did not beat about the bush when he stated that Indonesia should have asked for permission from West Papua to request Observer Status at the Melanesian Spearhead Group.

This dedicated highlander, tribal leader and former political prisoner escapee, is a global campaigner for the Freedom of the people of West Papua from Indonesian occupation.

The London-based tribal leader made the statement at a press conference in the Chief’s Nakamal yesterday. Wenda was asked his view of the answer to a question the writer of his article had put to the Indonesian Ambassador to Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema at a press conference two weeks ago.

The question was how he felt about the fact that his country has been granted Observer Status at MSG while West Papua is seeking full membership of the Melanesian Organisation.

While the Indonesian Ambassador had replied that West Papua should have asked permission from Indonesia to seek full membership of MSG, Wenda said West Papua is a natural part of Melanesia and the most logical approach for Indonesia to take should have been for Jakarta to ask permission from West Papua to seek Observer Status at MSG.

His prompt answer triggered instant smiles on faces within the audience and hand clapping during the press conference.

Wenda hails from the Dani Tribe in the Highlands of West Papua and grew up in his village. But he explained, “My village was bombed by the Indonesian military when I was a child and many members of my family were killed. Later I began to campaign for a Free West Papua. For the ‘crime’ of helping to lead a peaceful movement for independence, I was arrested, imprisoned and tortured by Indonesian soldiers. They threatened to kill me, but I escaped to the UK.

“Many of my friends and family back in West Papua have been killed, raped or tortured. Life is hard for them. All we are asking for is the freedom that you enjoy every day – the freedom to speak your mind, to choose your government and to live without fear of persecution. Please hear my peoples’ cry for help”.

Wenda said the people of West Papua hold Vanuatu in high esteem because to them, Vanuatu is their beacon of hope in their 50 years of suffering under the yoke of a cruel, inhumane Indonesian military.

While a number of groups have been formed beside OPM in the struggle for freedom in West Papua and there are internal differences, Wenda said the fact remains and that is that they all operate under the one Morning Star Flag and they are all for the Freedom of West Papua.

He said his tribe is the biggest tribe in West Papua with a total population of approximately 500, 000 people. 

While acknowledging the committed roles played by his Vanuatu-based colleagues Andy Ayamiseba and Dr John Ondawame in the struggle for the freedom of their people and country, he said his people from the highlands are the most energetic lot when it comes to standing up for their rights to be a Free People.

Read More

Usai Port Moresby, Selanjutnya Port Villa, Tujuan Kampanye Benny Wenda

Benny Wenda J. Robinson

Numbay OneNews,-- Benny Wenda, pemimpin Papua Barat dan pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat ddijadwalkan tiba di Port Vila besok.

 

Benny Wenda akan tinggal di Port Vila selama beberapa hari. Sesuai dengan program yang dirancang, saat kedatangan Wenda besok (12/3) sore,Pemimpin Masyarakat Adat Vanuatu akan berada di bandara untuk menyambutnya. Kemudian, upacara selamat datang resmi yang diselenggarakan oleh Ketua Dewan Kota Port Vila  akan diadakan di AOS Nakamal.

Wenda dijadwalkan bertemu dengan Vanuatu Christian Council (VCC), dan akan menjadi Tamu Khusus dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Vanuatu (MAV) di sore hari.

Pada Selasa pagi, Pendiri Kampanye Kemerdekaan Papua Barat akan melakukan kunjungan resmi ke VANGO dimana masyarakat Vanuatu memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas isu-isu kemerdekaan Papua Barat. Benny Wenda juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan tur Port Vila yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Vete Indigenous Historical Association (VIHA) pada Rabu pagi.

Pada bulan Juni 2010, Parlemen Vanuatu memilih untuk mendukung Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri dan diberikan status pengamat di Melanesian Spearhead Group and Pertemuan Puncak Pacific Island Forum.

Radio Australia pernah melaporkan bahwa, Perwakilan Papua Barat di Melbourne, Ronny Kerani secara khusus menyebutkan Vanuatu menjadi salah satu negara yang telah mendorong isu kemerdekaan Papua di PBB.

Benny Wenda akan meninggalkan Vanuatu pada hari Kamis pagi, setelah sebuah acara perpisahan yang akan diselenggarakan oleh VIHA pada Rabu malam. (Jubi/Victor Mambor)

Read More

West Papuan Independence leader to visit Vanuatu

 By. Glenda Shing 

Benny Wenda

West Papuan tribal leader and international lobbyist for the independence of West Papua from Indonesia, Benny Wenda, is scheduled to arrive in Port Vila tomorrow.

The Free West Papuan activist is expected to stay in Port Vila for a week, and according to the program drafted for the occasion, upon the arrival of Wenda tomorrow afternoon, Vanuatu Kastom Chiefs will be at the airport to welcome him. Later on, an official welcome ceremony organised by the Port Vila Town Council of Chiefs will be held at the Chief’s Nakamal.

On Monday, the West Papuan Independence leader is scheduled to meet with the Vanuatu Christian Council (VCC), and will be the special Guest in a Press Conference organised by Media Association of Vanuatu (MAV) in the afternoon.

On Tuesday morning, the Founder of the Free West Papuan Campaign will make an official visit to VANGO. Members of the Public will have the opportunity to voice their concerns over the West Papuan independence issues, and again, Wenda will be the special Guest, held at the Chief’s Nakamal 4pm, Tuesday.

Wenda will also have the opportunity to tour Port Vila organised and led by Vete Indigenous Historical Association (VIHA) on Wednesday morning.

In June 2010, Vanuatu’s Parliament voted to support West Papua’s indigenous peoples’ right to self-determination, seeking to have its independence noted and observer status granted at the Melanesian Spearhead Group and Pacific Island Forum leaders’ summit meeting.

Radio Australia reported that, Melbourne representative of the Free West Papua Movement, Ronny Kerani specifically named Vanuatu being one of the countries to have pushed the issue of Papuan independence to the United Nations, and labeled Vanuatu as one country that had gone “behind closed doors” with Indonesia.

A farewell gathering is to be hosted by VIHA on Wednesday evening and Wenda will depart from Vanuatu on Thursday morning.

A leading figure in the region’s independence movement, Benny Wenda served as a special representative to both the British Parliament and the United Nations. He was detained in 2002 by the Indonesian government on accusations of inciting violence and arson, but escaped during his trial and was granted political asylum in the United Kingdom. 

After arriving in the UK, Wenda founded the Free West Papua Campaign to spread awareness of the human rights situation in West Papua.

 Source News: http://www.dailypost.vu/news.html

Read More

Papuan accuses Indons of genocide

The West Australian © Activist: Benny Wenda. Picture: Supplied

He escaped from prison while on murder and arson charges, spent two years on an international wanted list after Indonesian authorities alleged he was a terrorist and tomorrow he will arrive in Perth.

But West Papua independence movement leader Benny Wenda says Indonesian authorities - his accusers - are the ones guilty of terrible crimes.

He says they are the aggressors in a secret war of genocide being waged against his people less than 500km north of Australia.

Mr Wenda, who is on an international speaking tour to raise awareness about his people's fight for self-determination, said yesterday he was a peaceful political campaigner who was the victim of false allegations intended to silence him.

"They (Indonesia) always say that I am a criminal," he said.

"Actually, it's the other way around. Indonesia is the criminal. They illegally occupied my country and are killing my people."

Mr Wenda, 37, was arrested for murder and arson after allegedly inciting an attack on Indonesian police in 2000. But his Australian lawyer, Jennifer Robinson, said the charges were politically motivated and unfounded. She said Mr Wenda was in a refugee camp in Papua New Guinea at the time of the attack.

"The prosecution was unable to produce any credible evidence," Ms Robinson said. "The judge accepted three witness statements from police from three people we could not identify and they were unable to bring to the courtroom."

In 2002, Mr Wenda escaped from jail through a ventilation shaft, crossed into PNG and went to Britain, which gave him political asylum.

In 2011, Interpol put him under a red flag notice after Indonesia added terrorism to the allegations against him. After a two-year legal battle, his name was cleared and the flag removed.

The catalyst for his activism came when, as a five-year-old in West Papua's central highlands, he allegedly saw Indonesian soldiers rape his aunts and brutally beat his mother.

"I tried to help my mum," he said. "Her face was bleeding right in front of my eyes. I couldn't do anything. I just cried."

Mr Wenda claims that since West Papua voted to become part of Indonesia in 1969 - a ballot he says was forced at gunpoint - authorities have killed about 500,000 West Papuans in their crackdown on separatists. He said many recent killings were by a squad of crack troops known as Detachment 88, who get support from Australia.

WA Greens senator Scott Ludlam, who will speak with Mr Wenda in Perth and echoed the Papuan leader's concerns about Australia's links to Detachment 88, said the people of West Papua had a legitimate claim to self-determination and should not be treated like criminals.

Amnesty International and the Australian Government have urged Indonesia to investigate alleged human rights abuses in Papuan provinces.

A Department of Foreign Affairs and Trade spokesman said Australia backed Indonesia's sovereignty over the Papuan provinces and that Detachment 88 received help from Australian Federal Police for investigations and forensic assistance.

Mr Wenda said he had never taken up arms for his cause and believed peaceful, political lobbying was the way forward.

"The world is changing," he said. "We don't have any power to resist through the gun.

"The powerful weapon is the peaceful way. The powerful weapon is the truth."

 

 Source: http://au.news.yahoo.com/

 

Read More

Benny Wenda’s Freedom Tour a great success

by Catherine Delahunty

This week Benny Wenda from “Free West Papua’ and Jennifer Robinson of International lawyers for West Papua brought the “Freedom Tour” to Auckland and Wellington.

The Auckland day was hosted by the hard working “Indonesian Human Rights Committee.”

Wellington also went very well despite the lack of co-operation from the new Speaker David Carter and the predictable refusal to meet Benny Wenda from the Minister of Foreign Affairs.

Jennifer Robinson and Benny Wenda at the media briefing

The media forum which was effectively banned from parliament was well attended and only a robot would have not have been moved by Benny Wenda’s story of his childhood under Indonesian military rule and his experiences in prison.

Benny also stole our hearts with his musical performance while Jennifer Robinson laid out the political and legal position with great clarity. The call for independence for West Papua is clearly a call for peaceful change and respect for all citizens.

The international legal case against the colonisation of West Papua is simple. The Indonesians justified their occupation by a bogus referendum of about 1000 people at the point of a gun, the United Nations stood by while West Papua was appropriated for gold, timber and empire by Indonesia.

The situation today remains a disaster with state violence, hunger, political killing and torture and no access by international media or the International Red Cross. Benny Wenda initiated the International parliamentarians for West Papua a group of which I am a proud member as arer number of Green MPs locally and internationally. He is relying on our solidarity to keep the pressure on Indonesian for a peaceful dialogue.

It was great having MPs Maryan Street and Hone Harawira supporting the Wellington visit and showing their commitment to this issue being brought to light despite the appalling decisions by the Speaker and the Minsiter of Foreign Affairs.

Mana leader Hone Harawira and Labour MP Maryan Street join Benny Wenda, Jennifer Robinson and Catherine Delahunty on parliament’s steps.

It was also great to meet Dominic Brown maker of the film “Forgotten Bird of Paradise” made undercover in West papua who is travelling with Benny Wenda.

With some serious media coverage this week I am hopeful more New Zealanders have now heard of the situation in  West Papua and will support the Green challenge to the Government to work for a peace dialogue between west Papuan leaders and the Indonesian Government.

 Source: http://blog.greens.org.nz/2013/02/13/

Read More

Leaks reveal it's past time to speak for West Papua

Jennifer Robinson Lawyer Wikileaks and West Papua

Having been unjustifiably targeted on the ''WikiLeaks Threat'' list in secret US documents leaked in February, I was somewhat surprised to be left off the Indonesian intelligence watch list leaked last month about West Papua. I mean, every man and Naomi Robson was on it. And I've been acting as lawyer to exiled Papuan independence leader Benny Wenda far longer than I've acted for Julian Assange.

Robson's listing was as much a damning indictment of the quality of Indonesian intelligence as a reflection of Indonesia's paranoia about journalists seeing West Papua. While Robson, in safari suit and lizard, was there to ''save'' a child from alleged cannibals rather than to expose human rights abuse by the Indonesian military or report on Papuans' aspirations for independence, she was arrested because that is exactly what she would have seen and - hopefully - reported.

The leaked documents also reveal the penetration of Indonesian surveillance on Papuans: everyone from teachers to taxi drivers is on the Kopassus payroll. I have first-hand experience of it. In 2002 I worked with advocate John Rumbiak (now in exile in the US) at Elsham, a Papuan human rights organisation. As an Australian exchange student at an Indonesian university, I had entry where journalists were denied - but it did not spare me from surveillance or intimidation.

One day I travelled to a remote village to translate for a German friend researching the impact of transmigration on indigenous Papuans. Escorted by an Indonesian priest who offered to ''help'', we were bemused by the robot-like positive responses to our questions. ''It's great,'' they said in unison, ''now we have rice and cigarettes.''

As we left, a woman walked close behind me and whispered - just out of earshot of our Indonesian escorts - ''if you want to hear the truth, come without the intel''.

Later that day I excused myself from the priest's home, saying I needed a walk. I made it only two blocks before being ushered into a Papuan home. ''Please help us. They rape and kill our people. Tell the world.''

Traumatised by the psychological warfare now revealed in the leaked documents, they drew me close to whisper. Their stories were unimaginable; I fought back tears.

After that I saw things anew. Plain-clothes intelligence officers posed as ojek (motorcycle taxi drivers) outside my house, watching who came and taking me wherever I went. Emails were read over my shoulder in internet cafes. Some Papuan friends refused to meet me in public because it attracted unwanted attention. Instead, they jumped over my back fence after dark.

Weeks later I was in court working with defence counsel on the trial of the then political prisoner and independence leader, Benny Wenda. As I left the court building plain-clothes police confronted me and took me in for questioning. I was threatened with deportation, grilled for my ''political'' activity in assisting the defence and released with a warning on condition I apologise to the chief of police.

The conflation of human rights and politics in Papua is not the sole realm of the Indonesian government. The Australian and US governments are equally guilty. I was also given a stern warning by an Australian diplomat that my human rights work risked ''becoming a political football'' for our government and that I was to ''keep [my] head down''. I soon learnt this was characteristic of the spineless and reactionary approach Australia takes to foreign policy on Papua. Similarly, a 2006 US embassy cable published by WikiLeaks condemns claims of genocide, gross human rights violations and environmental destruction in Papua as ''dramatic and vague''.

Rather than seeing human rights as a political nuisance and accusing advocates of embellishment, perhaps the US and Australia ought to push for access for international organisations and journalists so that claims can be properly investigated. In light of the recently leaked documents and the extent of human rights abuse, they should also reconsider military aid to Kopassus.

Judging by the furore over live cattle exports, it appears Australians care more about our cows than a million West Papuans being subjected to a slow-moving genocide. Stand up Naomi Robson (you may as well; you are already on the list). Stand up Australia. Let us see how long we can make Indonesia's next watch list and read it with pride when it turns up on WikiLeaks.

On Twitter: Jennifer Robinson is a human rights lawyer in London.

Read more: http://www.smh.com.au/

Read More

Lawyer Jennifer Robinson blasts govt for refusing to let activist speak

Lawyer Jennifer Robinson

A leading human rights lawyer yesterday hit out at a decision banning a West Papua independence activist from speaking at Parliament.

Jennifer Robinson, a member of Julian Assange's defence team, is in New Zealand briefly with Benny Wenda, a leader of the self-determination campaign for West Papua, which is under Indonesian control.

Several MPs wanted Mr Wenda, who lives in exile in London, to speak at Parliament but the new Speaker, David Carter, refused the request.

He reconfirmed his decision yesterday despite a plea from Labour MP Maryan Street, who claimed the decision was made by the Government after advice from the Ministry of Foreign Affairs and Trade.

The Speaker's office said the request was declined because the function did not meet guidelines to using parliamentary facilities and hosting guests.

Mr Wenda was expected to speak about alleged human rights abuses in West Papua, and highlight NZ's military relationships with Indonesia.

Here Source News: http://www.nzherald.co.nz/nz/news/

Miss Robinson said: "It raises very serious questions about the influence Indonesia has on the New Zealand Parliament and the New Zealand Government. To prevent somebody coming to speak - merely to speak and exercise their freedom of expression - in the New Zealand Parliament building of all places ought to be of grave concern to New Zealanders about the influence the Indonesians have in their domestic and foreign policy."

Miss Robinson did not know for certain whether Jakarta would have meddled in the decision, but it made New Zealand seem very reactive to Indonesia's position on hosting a West Papuan refugee. Mr Wenda will now speak today at a seminar at Victoria University on the independence struggle in West Papua.

An Australian, Miss Robinson is based in London and works for several human rights groups. She took part in Mr Wenda's 2002 trial for masterminding a fatal attack on a police station. During the case, Mr Wenda escaped from custody and eventually reached Britain, where he was granted political asylum. He is now a British citizen.

Since 2010, Miss Robinson has been part of WikiLeaks founder Julian Assange's legal team.

Yesterday she defended Assange's decision to remain holed up in the Ecuadorean Embassy in London, saying he faced a real risk of ending up in an American military prison if he left the diplomatic enclave.

There was no guarantee Sweden would not deliver him to the United States, where he could face the death penalty. Once in the US, there was every chance he could end up like alleged WikiLeaks whistle-blower and soldier Bradley Manning, who supporters claim has been subjected to degrading treatment in prison.

Miss Robinson also said she had no intention of abandoning Mr Assange, who has seen several high-profile supporters desert his cause.

The latest was the heiress and magazine editor Jemima Khan, who last Friday washed her hands of Mr Assange, comparing him to an "Australian L. Ron Hubbard" after the Scientology founder.

"We have grave concerns should he ever be returned," Miss Robinson said. Asked if she was hanging in with Mr Assange, she said: "Absolutely."

Read More