PNWP Peace Action Will Be Supporting Members West Papua MSG

Buctar Tabuni Aksi demo 2012

Jayapura, 22/5 (Jubi) - Buchtar Tabuni, Chairman of the West Papua National Parliament said it will conduct peaceful protests in June 2013 to support a member of the Melanesian Spearhead Papua Groups (MSG). 

"PNWP commissioned the West Papua National Committee (KNPB) called on the Papuan People either abroad or in the Land of Papua to immediately mobilize to support West Papua registration process as an official member of the MSG in the city of Noumea, New Caledonia," said Buchtar Tabuni in a release received tabloidjubi.com, Wednesday (22/5). 

Currently Papua remained under Dutch control, the relationship between the Land of Papua with the countries in the South Pacific has always been a concern. Mark W. Kaisiepo three times led the delegation of West Papua following the Conference of the States in the South Pacific. After integration with Indonesian Papua, this relationship was finally broken. 

"These countries have started to initiate a meeting in Canberra that led to the 1947 Canberra.Articles of formation of the South Pacific in accordance with the agreement Canberra on February 6, 1947 was established the South Pacific Commission (South Pacific Commission) includes the self-governing island that has not been in the South Pacific, which is located at the start of the equator including the provinces of Papua and West Papua, "said Tabuni tell you a little history of MSG in releasenya. 

Commission chose the capital of New Caledonia, a French colony where bermarkasnya South Pacific Commission in which the commission was formed when the countries in the South Pacific is not yet independent, still colonized countries the Netherlands, the UK, France and Australia. Since then, these countries began meeting regularly to discuss the future of the South Pacific region. 

Conferences I, 1950 at Suva, capital of Fiji, the colonies of England. Conference II, 1953 in Noumea, New Caledonia, French colonies. Conference III, 1956 in Suva, the capital of Fiji. Conference IV, 1959 in Rabaul, Papua New Guinea. V Conference, 1962 in the capital of Samoa Pago-pago East, the colonies of the United States."Therefore, in Papua should be peaceful action, worship and free speech in church or open field on June 18, 2013," the appeal Tabuni in releasenya. 

For VI Conference 1965 is planned at Hollandia, now Jayapura but was canceled because of the region to the territory of the Republic of Indonesia. (Jubi / Aprila wiring)

Read More

Ketuan PNWP 1 Mei Sebagai Hari ‘Aneksasi Bangsa Papua’

Ketua PNWP Bucthar Tabuni

JAYAPURA - Menyusul  adanya statemen Kapolda Papua, Irjend Pol. Drs. Tito Karnavian, MA yang akan meningkatkan kewaspadaan Kamtibmas menjelang peringatan setengah abad atau 50 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Mei,  mendapat tanggap dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.

Menurut Buchtar Tabuni, momen 1 Mei ini ada 2 istilah, yakni kalau menurut Pemerintah Indonesia pada 1 Mei ini merupakan hari integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  tapi Bangsa Papua Barat mengklaim itu sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI. “Momen 1 Mei ini ada 2 istilah, yaitu menurut orang Indonesia dalam hal ini pemerintah RI pada 1 Mei ini merupakan hari integrasi Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi Republik Indonesia (RI), tapi kalau menurut rakyat Bangsa Papua Barat itu merupakan hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI,” ujar Buctar Tabuni ketika ditemui Bintang Papua, disela-sela peluncuran buku Mati atau Hidup karangan Markus Haluk, di Auditorium Uncen, kemarin pagi Selasa (23/4).

Buchtar demikian sapaan akrabnya berharap, kepada kita semua agar saling menghargai dan tidak boleh saling mengorbankan satu dengan yang lain. “Saya harap kita semua saling menghormati dan menghargai di alam demokrasi seperti saat ini. Jadi, masing – masing harus saling menghargai serta tidak boleh saling mengorbankan satu sama lainnya.
Saya mendapatkan informasi bahwa di beberapa tempat untuk memperingati 1 Mei sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua menurut rakyat Bangsa Papua juga akan disi dengan memperingati hari Integrasi Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI, itu dapat saya katakan sebagai demokrasi yang tidak sehat. Kalau demokrasi sehat adalah yang ingin peringati 1 Mei sebagai hari Aneksasi dipersilahkan dan begitupun juga dengan pihak yang ingin peringati 1 Mei sebagai hari Integrasi dipersilahkan. Tapi, jangan saling mengganggu dan saling membatasi satu sama lain.
Karena hal ini sangat penting, dimana Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi maka harus saling menghargai hak – hak dari orang lain,” harap Buchtar.

Dikatakan Buchtar, momen 1 Mei mendatang tetap akan diperingati oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai hari awalnya terjadi genesoida bagi rakyat Bangsa Papua Barat. “Dengan tegas kami dari PNWP pada momen 1 Mei mendatang akan merayakan sekaligus memperingati sebagai hari awalnya terjadi genesoida bagi rakyat Bangsa Papua Barat. Itu sudah pasti kita akan membuatnya dalam bentuk aksi demo damai, maka demokrasi harus dihargai dan jangan ada yang datang membubarkan, memblokir serta melakukan sweeping, itu sama saja demokrasi yang tidak sehat. Sehingga kita harus sama – sama saling menghargai setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum dan soal tempatnya itu diseluruh Tanah Air Bangsa Papua Barat,” pintanya.

Selain itu, dirinya juga punya keyakinan yang masih ragu dengan pihak Indonesia yang tidak akan mengijinkan rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi. Tapi, PNWP tetap akan melawan penjajahan itu. “Saya selaku Ketua PNWP punya keyakinan yang penuh dengan keraguan terhadap pihak Indonesia yang tidak akan mengijinkan rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi. Tapi, kami tetap akan melawan penjajahan tersebut. Dan, siapapun yang membatasi hak – hak dari rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi itu merupakan bagian dari penjajahan, maka penjajahan itu kami akan lawan dengan cara – cara yang santun, sopan dan damai. Karena melawan itu tidak identik dengan kekerasan. Sedikitpun kami tidak akan pernah tunduk pada siapapun yang akan membatasi niat kami untuk menyampaikan ekspresi dalam peringatan hari Aneksasi pada 1 Mei mendatang,” tegasnya.

Sehubungan dengan adanya perjuangan Bangsa Papua Barat untuk memisahkan diri dari penjajahan NKRI secara terus menerus, dan akan diakui bila ada kantor resmi di setiap negara – negara diseluruh jagad raya ini, salah satunya adalah peresmian kantor kampanye OPM terbaru di London – Inggris, pada Minggu (28/4) mendatang.

Maka itu, Ketua PNWP himbau, kepada rakyat Bangsa Papua Barat untuk memberikan dukungan dalam doa yang dirangkai dengan peringatan 1 Mei hari Aneksasi itu. “PNWP sebagai parlemen representatif politik Bangsa Papua Barat yang ada didalam negeri menghimbau kepada seluruh rakyat Bangsa Papua Barat yang ada diseluruh tanah air Papua Barat untuk memberikan dukungan dalam bentuk doa pada acara yang dimaksud itu, yang mana akan dirangkai dengan peringatan 1 Mei mendatang sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua Barat,” pungkasnya.

Sumber: Bintang Papua

Read More

Today, Papua Buchtar Tabuni Prisoner Freed

Tapol Papua Buctar Tabuni & Filep Karma

Jayapura KNPBNews - Chairman of the National Parliament of West Papua [PNWP], Buchtar Tabuni be released this morning (18/1) at 09.00 from prisons (LP) Abepura, West Papua. Planned, the masses will pick Buchtar.

Information is conveyed through a short message by Buchtar Tabuni appeal of the colonial prison this morning. "To all the Free Papua fighters in Numbay, Sentani and its vicinity, at 9 this morning please pickups Abepura LP", said Buchtar

The colonial Indonesia Buchtar hold for nearly 8 months in prison colonial Indonesia. Chairman PNWP is captured and engineered to court in a case by the colonial Indonesia itself.

Bucthar arrested on June 7, 2012 on charges of destruction LP Abepura. Although involvement can not be proven in court, but the Indonesian authorities with jurisdiction to convict eight months in prison.

Furthermore, according to the Chairman of the KNPB, Victor Yeimo, he will move back to lead the West Papua National Parliament (PNWP) as the mandate given by the people of West Papua. "

He was chairman PNWP, and will return to lead the agency as a representation of the people of West Papua. (wd)

Read More

Bucthar Tabuni, Australia Bertanggungjawab Atas Pembunuhan Aktivist Papua

Bucthar Tabuni (edt list)

Jayapura, OneNews,-- Ketua Parlemen Nasionala West Papua (PNWP) Bucthar Tabuni mengatakan Australia harus bertanggungjawab atas pembunuhan dan penembakan aktivis papua, seperti yang di lansir di akun Facebooknya."21/12.

Dalam kutipannya mengatakan Australia bertanggungjawab atas kematian aktivis papua, tunduhan buktar atas dasar kerja sama anti teror di sebut Densus 88 yang di biayai penuh oleh Australi, AS dan beberapa negara yang terlibat dalam pelatihan, termasuk pemerintah Newzeland yang bekerja sama antar kepolisian Indonesia.

Ini kutipan di Pacebook in Group Australia West Papua Assocation (AWPA).

"Parlemen Nasionala West Papua (PNWP) sebagai lembaga representatif politik bangsa Papua Barat mendesak kepada Pemerintah dan Parlemen Australia segera bertanggung jawab atas penembakan Kely Kwalik (tokoh OPM), Mako Tabuni, Hubertus Mabel serta beberapa aktivis KNPB yang di tembak mati oleh densus 88 polda papua beberapa bulan terakhir ini. —" by Bucthar Tabuni

 Tulisan yang dikirim dari tralis belli indonesia atas keprihatinan target pembunuhan aktivis papua di tahun 2012, dia juga menyebutkan 3 nama pimpinan aktivis yang tewas dalam tangan Aparat TNI/Polri atau Densus 88 di papua.

Read More