PNWP Peace Action Will Be Supporting Members West Papua MSG

Buctar Tabuni Aksi demo 2012

Jayapura, 22/5 (Jubi) - Buchtar Tabuni, Chairman of the West Papua National Parliament said it will conduct peaceful protests in June 2013 to support a member of the Melanesian Spearhead Papua Groups (MSG). 

"PNWP commissioned the West Papua National Committee (KNPB) called on the Papuan People either abroad or in the Land of Papua to immediately mobilize to support West Papua registration process as an official member of the MSG in the city of Noumea, New Caledonia," said Buchtar Tabuni in a release received tabloidjubi.com, Wednesday (22/5). 

Currently Papua remained under Dutch control, the relationship between the Land of Papua with the countries in the South Pacific has always been a concern. Mark W. Kaisiepo three times led the delegation of West Papua following the Conference of the States in the South Pacific. After integration with Indonesian Papua, this relationship was finally broken. 

"These countries have started to initiate a meeting in Canberra that led to the 1947 Canberra.Articles of formation of the South Pacific in accordance with the agreement Canberra on February 6, 1947 was established the South Pacific Commission (South Pacific Commission) includes the self-governing island that has not been in the South Pacific, which is located at the start of the equator including the provinces of Papua and West Papua, "said Tabuni tell you a little history of MSG in releasenya. 

Commission chose the capital of New Caledonia, a French colony where bermarkasnya South Pacific Commission in which the commission was formed when the countries in the South Pacific is not yet independent, still colonized countries the Netherlands, the UK, France and Australia. Since then, these countries began meeting regularly to discuss the future of the South Pacific region. 

Conferences I, 1950 at Suva, capital of Fiji, the colonies of England. Conference II, 1953 in Noumea, New Caledonia, French colonies. Conference III, 1956 in Suva, the capital of Fiji. Conference IV, 1959 in Rabaul, Papua New Guinea. V Conference, 1962 in the capital of Samoa Pago-pago East, the colonies of the United States."Therefore, in Papua should be peaceful action, worship and free speech in church or open field on June 18, 2013," the appeal Tabuni in releasenya. 

For VI Conference 1965 is planned at Hollandia, now Jayapura but was canceled because of the region to the territory of the Republic of Indonesia. (Jubi / Aprila wiring)

Read More

PNWP & KNPB Memperinggati 50 Tahun Hari Aneksasi Papua Kedalam Indonesia

Aksi Peringatan 50 tahun aneksasi papua ke indonesia / phot meko

HolandiaNews, Rakyat papua barat bersama PNWP, KNPB dan beberapa Elemen organisasi masyarakat memperinggati 1 Mei sebagai hari Aneksasi atau pencabokan papua kedalam indonesia melalui the United Nations Temporary Executive Authority established (UNTEA),1/5."

"Dalam acaranya orasi politik dan statemen politik yang di bacakan oleh ketua PNWP Bucthar Tabuni, Dalam orasi politiknya buktar mengatakan, Rakyat papua menyatakan ingin merdeka dan menuntut hak penentuan nasib sendiri."

"Lanjut Ketua PNWP, Parlemen nasional west papua telah seminggu lamanya melakukan acara sidang Tahunan PNWP, sebagai lembaga repretatif, kami telah merumuskan dan menetapkan  satu keputusan politik rakyat papua untuk hak penentuan nasib sendiri bahwa issu papua saat ini adalah Darurat Kemanusiaan, atau keadaan Tekanan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan segera masuk ke papua demi agenda penyelidikan idenpenden atas pembantaian dan issu hak asasi manusia di papua."

Menurut Ketua KNPB Victor Yeimo, 1 mei 1963 sebagai hari malapeta bagi rakyat papua, sejak tahun 1963 sampai genap 50 tahun bersama para klonial Indonesia, kami benar-benar di bantai, dengan kekejaman militer Indonesia, orang papua telah tewas dan jumlahnya tak terhitung, bahkan semua kekayaan alam di papua telah dikuras dan di eksploisasi oleh klonial Indonesia bersama para kepentingannya.

Jadi, apakah kita mati di tindas, atau mati saat perlawanan, semua tergantung pada orang papua, kita harus bangkit dan lawan. katanya"

"Sambungnya, kami adalah bukan generasi penikmat, kami adalah generasi perjuangan kita harus berjuang dan lawan demi anak cucu dan masa depan rakyat papua."

Dan juga telah memberi support dan dukungan terhadap Walikota inggris raya, dan ketua Internasional Parlemen West Papua (IPWP) yang telah meresmikan kator Free West Papua di London inggris, dan kami mendukung penuh rakyat dan pimpinan Negara-negara pasifik telah sepakat memasukan west papua ke dalam MSG (Ujung Tombak Malanesia Group). 

Sebelumnya Polda papua tidak member ijin kepada PNWP dan KNPB untuk demo, namun rakyat papua bersama PNWP dan KNPB telah berhasil melakukan agenda 1 mei sebagai hari aneksasi. Dan beberapa kabupaten di papua juga melakukan aksi yang serupa.’

Polda papua telah menurunkan aparat gabungan TNI/Polri dengan kekuatan penuh atau 2/3 personil, namun para pendemo tetap melakukan aksi sesuai dengan agenda sekalipun di pagi hari ada kerubutan atau tawar-menawar antara Polda dan KNPB. Tapi aparat tidak berhasil membujuk pimpinan KNPB untuk menghentikan aksi KNPB.

Dan akhirnya aksi demo berjalan lancar dan aman, sesuai janji KNPB 

Editor: @TuriusWenda

Read More

Ketuan PNWP 1 Mei Sebagai Hari ‘Aneksasi Bangsa Papua’

Ketua PNWP Bucthar Tabuni

JAYAPURA - Menyusul  adanya statemen Kapolda Papua, Irjend Pol. Drs. Tito Karnavian, MA yang akan meningkatkan kewaspadaan Kamtibmas menjelang peringatan setengah abad atau 50 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Mei,  mendapat tanggap dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.

Menurut Buchtar Tabuni, momen 1 Mei ini ada 2 istilah, yakni kalau menurut Pemerintah Indonesia pada 1 Mei ini merupakan hari integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  tapi Bangsa Papua Barat mengklaim itu sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI. “Momen 1 Mei ini ada 2 istilah, yaitu menurut orang Indonesia dalam hal ini pemerintah RI pada 1 Mei ini merupakan hari integrasi Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi Republik Indonesia (RI), tapi kalau menurut rakyat Bangsa Papua Barat itu merupakan hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI,” ujar Buctar Tabuni ketika ditemui Bintang Papua, disela-sela peluncuran buku Mati atau Hidup karangan Markus Haluk, di Auditorium Uncen, kemarin pagi Selasa (23/4).

Buchtar demikian sapaan akrabnya berharap, kepada kita semua agar saling menghargai dan tidak boleh saling mengorbankan satu dengan yang lain. “Saya harap kita semua saling menghormati dan menghargai di alam demokrasi seperti saat ini. Jadi, masing – masing harus saling menghargai serta tidak boleh saling mengorbankan satu sama lainnya.
Saya mendapatkan informasi bahwa di beberapa tempat untuk memperingati 1 Mei sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua menurut rakyat Bangsa Papua juga akan disi dengan memperingati hari Integrasi Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI, itu dapat saya katakan sebagai demokrasi yang tidak sehat. Kalau demokrasi sehat adalah yang ingin peringati 1 Mei sebagai hari Aneksasi dipersilahkan dan begitupun juga dengan pihak yang ingin peringati 1 Mei sebagai hari Integrasi dipersilahkan. Tapi, jangan saling mengganggu dan saling membatasi satu sama lain.
Karena hal ini sangat penting, dimana Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi maka harus saling menghargai hak – hak dari orang lain,” harap Buchtar.

Dikatakan Buchtar, momen 1 Mei mendatang tetap akan diperingati oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai hari awalnya terjadi genesoida bagi rakyat Bangsa Papua Barat. “Dengan tegas kami dari PNWP pada momen 1 Mei mendatang akan merayakan sekaligus memperingati sebagai hari awalnya terjadi genesoida bagi rakyat Bangsa Papua Barat. Itu sudah pasti kita akan membuatnya dalam bentuk aksi demo damai, maka demokrasi harus dihargai dan jangan ada yang datang membubarkan, memblokir serta melakukan sweeping, itu sama saja demokrasi yang tidak sehat. Sehingga kita harus sama – sama saling menghargai setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum dan soal tempatnya itu diseluruh Tanah Air Bangsa Papua Barat,” pintanya.

Selain itu, dirinya juga punya keyakinan yang masih ragu dengan pihak Indonesia yang tidak akan mengijinkan rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi. Tapi, PNWP tetap akan melawan penjajahan itu. “Saya selaku Ketua PNWP punya keyakinan yang penuh dengan keraguan terhadap pihak Indonesia yang tidak akan mengijinkan rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi. Tapi, kami tetap akan melawan penjajahan tersebut. Dan, siapapun yang membatasi hak – hak dari rakyat Bangsa Papua Barat untuk berekspresi itu merupakan bagian dari penjajahan, maka penjajahan itu kami akan lawan dengan cara – cara yang santun, sopan dan damai. Karena melawan itu tidak identik dengan kekerasan. Sedikitpun kami tidak akan pernah tunduk pada siapapun yang akan membatasi niat kami untuk menyampaikan ekspresi dalam peringatan hari Aneksasi pada 1 Mei mendatang,” tegasnya.

Sehubungan dengan adanya perjuangan Bangsa Papua Barat untuk memisahkan diri dari penjajahan NKRI secara terus menerus, dan akan diakui bila ada kantor resmi di setiap negara – negara diseluruh jagad raya ini, salah satunya adalah peresmian kantor kampanye OPM terbaru di London – Inggris, pada Minggu (28/4) mendatang.

Maka itu, Ketua PNWP himbau, kepada rakyat Bangsa Papua Barat untuk memberikan dukungan dalam doa yang dirangkai dengan peringatan 1 Mei hari Aneksasi itu. “PNWP sebagai parlemen representatif politik Bangsa Papua Barat yang ada didalam negeri menghimbau kepada seluruh rakyat Bangsa Papua Barat yang ada diseluruh tanah air Papua Barat untuk memberikan dukungan dalam bentuk doa pada acara yang dimaksud itu, yang mana akan dirangkai dengan peringatan 1 Mei mendatang sebagai hari Aneksasi Bangsa Papua Barat,” pungkasnya.

Sumber: Bintang Papua

Read More