This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
5/09/2013
Police murder citizens preparing to protest in West Papua
Democratic Labor Party (DLP) of Australia: Open Access to West Papua
5/07/2013
West Papua: Indonesia uses soldier deaths to escalate conflict
Harsono: Ini Cerita Antara Negara Vs Pemerintah Terkait Kantor Free West Papua Dibuka di Inggris
![]() |
| Peresmian kantor Free West Papua / Photo FWPC |
Secara resmi Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris Mark Canning untuk menyampaikan keprihatinan dari pemerintah Indonesia atas pembukaan kantor itu.
Nah, mengapa Benny Wenda dan simpatisan Papua Merdeka di Inggris secara bebas bisa membuka kantor Free West Papua di Oxford dengan dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin?
Ini ceritanya.
Andreas Harsono dari Human Rights Watch, lewat wawancara telepon dari Brussels, kepada majalahselangkah.com, Selasa, (07/05/13) mengatakan, banyak pihak di Indonesia, termasuk politisi dan jurnalis, belum memahami perbedaan antara negara dan pemerintah dalam demokrasi. Negara Britania, termasuk Inggris maupun negara-negara Eropa lain, dibedakan tegas antara Negara dan Pemerintah.
"Di sana, tugas pemerintah membuat program dan mengawasi pengawai negeri dalam kerja. Negara mempunyai tugas melindungi warga-negara-nya dari berbagai kejahatan seperti kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan lainnya. Pemerintah bekerja menjalankan program sesuai undang-undang," jelasnya.
Harsono memberi dua contoh di mana negara dan pemerintah bisa bertentangan serta pegawai negeri bisa menolak menjalankan program pemerintah yang bertentangan dengan hukum.
Di Berlin, ibukota Jerman, pada 2007, ada kaum Muslim hendak mendirikan masjid di daerah Heinersdorf. Mereka beli tanah dan urus izin. Ketika mulai bangun, masjid tersebut diprotes kalangan Kristen garis keras. Pihak pemerintah, karena dasarnya politisi, berada di pihak Kristen. Mereka bilang "Jerman Timur" belum siap menerima masjid pertama. Namun izin sudah dibikin sesuai hukum. Polisi dan birokrasi Berlin melindungi kaum Muslim. Akhirnya, protes juga reda, masjid dibangun dan Kristen garis keras juga sadar mereka harus tunduk pada hukum.
Di Belgia, perbedaan negara dan pemerintah sangat terasa ketika tahun 2009 hingga 2011, selama 541 hari, tak ada pemerintah yang bisa menang pemilihan umum dengan suara cukup. Artinya, tak ada perdana menteri, tak ada kabinet, tak ada pemerintah. Tapi birokrasi berjalan. Mereka jadi caretaker pemerintahan. Negara Belgia tetap menyediakan pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan lain-lain.
"Menarik sekali di Belgia, karena ada hukum, pegawai negeri semua bekerja dan kehidupan berjalan damai. Bayangkan kalau di Jakarta tidak ada presiden selama 541 hari. Apa yang akan terjadi?" kata Harsono.
Harsono menyebut macam-macam kritik dari Pipit Rochijat, orang Sunda asal Tasikmalaya, warga Indonesia, sudah 30-an tahun tinggal di Berlin, kini bekerja sebagai pegawai negeri di Berlin, dan sering menulis soal pemilihan umum di Indonesia.
"Saya baru mengobrol dengan Pipit di rumahnya di Berlin. Pipit punya pendapat menarik soal negara dan pemerintah," kata Harsono.
Rochijat berpendapat di Indonesia "negara tidak kuat." Buktinya, di Indonesia, sesudah parlemen bikin undang-undang, masih dibikin Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya. Ini menciptakan peluang pemerintah menafsirkan undang-undang buatan parlemen dengan kemauan dan bias mereka sendiri.
Andreas Harsono mengambil contoh begitu banyak produk pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 di Indonesia. Misalnya, PP No. 77 tahun 2007 yang melarang logo pemerintah daerah mirip dengan bendera Aceh Merdeka, Bintang Kejora (Papua) dan Republik Maluku Selatan. Di Jerman, tak ada Peraturan Pemerintah. Pegawai bekerja sesuai hukum buatan parlemen yang dipilih warga.
"Di Inggris, setiap warga punya hak yang sama dalam hukum. Nah, Benny Wenda dan kawan-kawannya di Oxford, adalah warga negara Inggris. Mereka mendirikan badan hukum bernama Free West Papua. Ia adalah tindakan sah, ia dilindungi oleh hukum," tuturnya.
Dikatakan, Pemerintah Britania, yang tak setuju dengan Papua berpisah dari Indonesia, tak bisa masuk ke ranah hukum. Mereka bisa dituduh melanggar hukum Britania.
"Jangan bilang Papua merdeka. Di Britania, Skotlandia ingin merdeka dari Britania, juga boleh kampanye terbuka, selama mereka tak pakai kekerasan."
"Apakah lantas membuka kantor Free West Papua di Oxford, Papua lantas merdeka? Tidak juga. Kalau Indonesia protes, tidak ada gunanya karena selama Free West Papua, atau pendukung mereka di Papua, tak melakukan kekerasan, tak membom atau membunuh, hukum Britania juga tidak menganggap mereka pelanggar hukum," jelasnya.
Andreas Harsono memberi contoh lebih dekat lagi. Ini soal 43 warga Papua yang naik perahu dan minta suaka politik ke Australia pada tahun 2006. Mereka kritik Indonesia begitu tiba di Australia. Pemerintah Indonesia protes. Insiden tersebut sempat jadi kacau karena ada gambar kartun yang dianggap menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sebagai negara, policy luar negeri Australia tidak mengakui Organisasi Papua Merdeka tetapi orang-orang yang pergi cari suaka di sana, adalah persoalan lain. Tidak hanya dari Papua, dari mana saja boleh minta suaka. Bila hukum Australia membenarkan alasan mereka maka mereka diterima, "katanya.
Soal ancaman agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Britania, Harsono tak menganggapnya serius. Di Jakarta, masih ada orang yang cukup mengerti perbedaan "negara" dan "pemerintah."
5/06/2013
Isu Papua, Bangkitkan Kebencian Terhadap Inggris
Rakyat Papua mendukung, Indonesia Menolak, Terkait Kantor Free West Papua di Oxford.
![]() |
| Peresmian Kantor OPM / photo FWPC |
Tepat tanggal 26 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara internasional turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta Jennifer Robinson sebgai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).
Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional atas kampanye kemerdekaan papua.
Reaksi Rakyat Papua
![]() |
| Victor Yeimo dan Buctar Tabuni |
Dengan berdirinya kantor Free West Papua di London, Rakyat papua menyambut dengan genbira dan mendukung penuh aktivitas Benny wenda sebagai kordinator diplomat internasional, kata Victor di sela-sela peringatan 1 mei sebagai hari aneksasi papua dalam NKRI oleh UNTEA kepada Indonesia. 1/05/13 jayapura,papua.
Lanjutnya, "Pendirian kantor FWPC di london ini, bagian dari perjuangan rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri. "Dengan berdirinya kantor FWPC ke depan kita bekerja lebih berlelusa dan di harapkan negara-negara solidaritas akan segera menyusul katanya dengan sambutan yang meriah dalam acara tersebut."
![]() |
| Aksi Tuntut Rakyat papua |
"Ketua PNWP, Buctar tabuni juga mengatakan, "Kami berharap di dalam negeri juga akan mendirikan kantor Parlement papua, agar rakyat papua bisa menyalurkan aspirasi melaui kentor resmi katanya.
Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni. Mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.
“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,” kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).
Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri
Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Benny Wenda sebagai buronan internasional (Daftar Merah Interpol), Namun Interpol internasional menghapus Benny wenda dengan alasan tidak menemukan kejahatan benny dalam hal tertentu dan unsur politis lebih dominan terhadap wenda.
Indonesia Protes
Presiden indonesia SBY, melalui staf khusus mengatakan SBY prihatin dan menyesalkan peresmian kantor Free west papua di oxford SBY menyakini posisi pemerintah inggris tetap mendukung integritas papua dalam NKRI katanya di kutip media kompas.
Merlu Indonesia Marty Natalegawa, “Protes keras pemerintah RI ke pemerintah Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris.
| Merlu RI Marty Natalegawa |
Marty lebih lanjut juga meminta pemerintah Inggris membuktikan komitmen mereka atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan dewan Kota Oxford.
Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati " “Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua” Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.
Angggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu.
Jawaban Pemerintah Inggris
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, mengatakan, pembukaan kantor Free West Papua di Oxford tidak mencerminkan Pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua.
| Dubes Inggris Untuk Indonesia Mark Canning |
Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.
"Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia."
Katanya, "Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani.
Benny Wenda Aktor Pendirian Kantor OPM
Benny Wenda, Adalah putra asli papua, saat ini tinggal di inggris sebagai pengasingan, Awalnya dia lari dari penjara indonesia atas tunduhan mengorganisir masa rakyat papua dalam insiden abepura berdarah. saat itu dia sebagai aktivis dan pimpinan mahasiswa dalam melakukan aksi protes dan menuntut indonesia untuk kemerdekaan papua.
![]() |
| Benny Wenda Bertemu PM Inggris D. Cameron |
Beberapa tahun silam Benny Wenda bersama anggota Parlement inggris dan kuasa hukum inggris meluncurkan organisasi Internasiona Parlement for West Papua (IPWP) dan Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).
Tanggapan atas IPWP dan ILWP, Pemerintah RI juga melakukan protes terhadap pemerintah inggris dan jawabannya sama pula yakni. "Pemerintah Inggris Mendukung Kedaulatan NKRI atas Papua"
Editor: Admin Ikuti kami disini: Twitter.com
5/05/2013
MSG talks on West Papua
5/04/2013
Ini Pernyataan Duta Besar Inggris tentang pembukaan kantor Free West Papua di Oxford
"Saya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua. Kami memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.
Seperti yang telah kami jelaskan kepada Duta Besar Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayeb pada Jumat lalu (3/5/13) di London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.
Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris, bebas mendukung tujuan apapun yang mereka inginkan. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris dalam hal ini.
Posisi pemerintah Inggris cukup jelas. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya diseluruh Indonesia.
Namun kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay yang pada Jumat lalu (3/5/13) mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Tetapi saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial, dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.
Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ingin memajukan Papua termasuk Gubernur Papua yang baru, Bapak Lukas Enembe, yang minggu lalu saya temui".
Claims of deadly police crackdown in West Papua
In a joint statement released on Saturday, the groups say police reacted violently to the protest, leaving two people dead, and many more wounded and detained.
The UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, has recently expressed serious concerns over the crackdown on mass demonstrations across Papua.
"These latest incidents are unfortunate examples of the ongoing suppression of freedom of expression and excessive use of force in Papua," she said in a statement.
"I urge the government of Indonesia to allow peaceful protest and hold accountable those involved in abuses."
Full Orginal News: http://www.abc.net.au/news
Press Statement by British Ambassador Mark Canning on Free West Papua
![]() |
| Protest Papuan |
“I look forward to explaining our position on a subject, which we recognise is a sensitive one to the Indonesian Government.
As we explained to the Indonesian Ambassador Mr Thayeb in London on Friday (3/5/13) the views of Oxford Council, and indeed Mr Wenda, should not be taken as reflecting those of the British Government.
The Council, like all councils in Britain, is free to support whatever causes it wishes. They are not part of government. They are not directed in any way by the government.
The views of the UK government are well known. We regard Papua as part of this country and want it to enjoy the same peace and prosperity as other parts of this nation.
We do, however, share the sentiment expressed by the UN High Commissioner for Human Rights Navi Pilay on Friday (3/5/13) when she said that there are human rights concerns which need to be addressed. I am of course aware that efforts are under way to try to improve this, as well as to address issues relating to economic and social development, and we fully support them. We keep in touch with all those who are trying to move Papua forward, including the new Governor, who I met last week."
5/03/2013
UN rights chief asks RI to open Papua to int’l journalists
![]() |
| Papuan Protest |
5/02/2013
Ini Kronologis Penembakan Lima Warga Sipil di Sorong
Ini Kronologis Penembakan Lima Warga Sipil di Sorong
PNWP & KNPB Memperinggati 50 Tahun Hari Aneksasi Papua Kedalam Indonesia
![]() |
| Aksi Peringatan 50 tahun aneksasi papua ke indonesia / phot meko |
5/01/2013
Di Tengah Aksi May Day, Mahasiswa Papua Minta Merdeka
4/30/2013
Presiden Dorong Perumusan Otonomi Khusus Plus di Papua
| Gubernur Papua Lukas Enembe Wagub dan Ketua MRP |
“Otonomi khusus yang diperluas itu seperti apa nanti kita rumuskan bersama-sama dengan semua komponen. Tapi untuk awal terbatas di lingkup pemerintah provinsi dulu di bawah bimbingan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya nanti kita sampaikan pada Agustus mendatang,” ujarnya setelah bertemu dengan Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).
“Intinya bisa menjawab persoalan di Papua. Ada program-program prioritas yang memang mendapat dukungan dari Presiden, yang tentunya untuk menjawab persoalan di Papua. Saya yakin di bawah kepemimpinan saya dan bersatunya semua simpul-simpul politik di Papua akan ada perbaikan perubahan yang baik di sana.”
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, otonomi khusus Papua akan diatur melalui revisi Undang-Undang No. 21/2001 mengenai otonomi khusus Papua. Menurut Julian, Presiden dalam pertemuan itu berharap pembangunan di Papua kedepannya akan lebih melibatkan masyarakat sipil.
“Mudah-mudahan ini akan menumbuhkan suatu pemahaman yang lebih baik di masayarakat Papua. Karena mereka selama ini tidak ikut dalam pembangunan dan merasakan kesejahteraan,” ujarnya.
Terkait penanganan masalah gangguan keamanan di Papua, Gubernur Lukas mengatakan, Presiden juga menugasi dirinya untuk terus menjalin komunikasi dengan semua kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Lukas memastikan, pola pendekatan dialog akan terus dikedepankan.
“Tugas yang bapak Presiden kasih ke saya dan Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk terus menjalin komunikasi dengan saudara-saudara kita yang berseberangan. Sejauh yang kita komunikasikan mereka kan manusia juga. Saya yakin mereka juga akan mendengar apa yang kita sampaikan sejauh pendekatannya tepat. Pendekatan komunikasi, pendekatan kultural dan sebagainya. Jumlah mereka juga sudah tidak banyak,” ujarnya.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda, yang juga ikut dalam pertemuan dengan Presiden menjelaskan, perlu waktu dalam penyelesaian konflik di Papua karena ini terkait dengan masalah ideologi, khususnya dalam menjalin dialog dengan kelompok-kelompok pro kemerdekaan.
“Hampir setiap kali kita komunikasikan. Ini persoalan ideologi yang tidak bisa kita minta hari ini terus mereka berikan. Sekali lagi ini persoalan ideologi. Dan tentunya perlu pemahaman yang sama dan pemikiran yang sama untuk membangun Papua lebih bagus ke depannya,” ujarnya.
Julian Aldrin Pasha menjelaskan, saat membahas masalah masalah gangguan keamanan di Papua, Presiden mengapresiasi Gubernur Papua karena berhasil meredakan ketegangan antara kelompok bersenjata di Papua. Presiden menurut Julian berpandangan, penyelesaian solusi damai di Papua harus terus diupayakan.
Hingga 2012, pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp 33 triliun ke Papua dan Rp 7,2 triliun ke Papua Barat, sejak diberikannya status otonomi khusus bagi Provinsi Papua melalui UU No. 21/2001.
4/29/2013
Indonesia told: end the myth of 'no political prisoners'
![]() |
| West Papua political prisoners |
Indonesia told: end the myth of 'no political prisoners'
(London, 29 April 2013) A new report by UK-based NGO, TAPOL, forcefully challenges the Indonesian governments repeated assertion that the country has no political prisoners. The report urges President Susilo Bambang Yudhoyono to open up democratic space in West Papua and order the release of all those jailed for expressing their legitimate opinions and aspirations.
The 31-page report, No political prisoners? The suppression of political protest in West Papua, documents the cases of 40 detainees who were known to be in prison at the end of March 2013, challenging the governments claim that there are no political prisoners in West Papua, but only criminals who have broken the law.
Papuas political prisoners are not mythical characters they are real men and women whose existence must be recognised, said Paul Barber, Coordinator of TAPOL. If the government wants peace in West Papua, it should be talking to political leaders, not locking them up, he said.
The report is based on research and interviews conducted by TAPOL and data from papuansbehindbars.org, a new project initiated by civil society groups in West Papua and launched in the provincial capital, Jayapura, earlier this month. The report reveals that there were at least 210 political arrests in West Papua during 2012, but notes that the true number is likely to be higher as a number of arrests go unreported. At least 20 people were charged with treason under the controversial Article 106 of the Indonesian Criminal Code.
Throughout 2012, arbitrary arrest of political activists was often followed by other violations of human rights and international standards, including torture and ill-treatment, denial of the right to a fair trial, and lack of access to proper healthcare and medical treatment. TAPOL reports that torture or ill-treatment occurred in the case of at least 28 political arrests. At least four political activists were shot by police while allegedly resisting arrest two of them fatally.
Behind the bare statistics are human stories of the hardships faced by prisoners and their families. One woman interviewed in the report described the effect on her children when she was jailed for peaceful political activity, saying While I was in jail my kids were like street children. Mina (not her real name), the young wife of a political prisoner, told of the poverty, isolation and stigma she experienced while her husband was in jail, saying, I got really sick with malaria and it was awful. I had to sell all my clothes and blankets, and when I was sick I had no money to buy medicine its very expensive here. When he was in prison nobody came here.
The publication of the report comes at a time when both national and international support for the release of Papuan political prisoners is growing exponentially, believes TAPOL. Grassroots campaigns in West Papua are generating increasing support from national and international civil society groups, and a number of states expressed concern about the situation during last years Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia at the UN Human Rights Council.
In just a few months, Indonesias progress on civil and political rights will be in the spotlight, when the UN Human Rights Committee will consider Indonesias first ever report on its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights. Given the growing weight of evidence on the detention, torture, ill-treatment and neglect of Papuan political prisoners, it will be difficult for the government to ignore them any longer.
For every political prisoner the government is ignoring, there are thousands of Papuans feeling hurt and disregarded. Allowing Papuans the right to express themselves like any other citizen is a basic first step towards resolving the conflict, said Barber.
// ENDS
Contact: Paul Barber, +44 (0) 7747 301739 / +44 (0) 77337 46167 paul.barber@tapol.org
Notes
About TAPOL
TAPOL works to promote human rights, peace and democracy in Indonesia. Founded in 1973 by Carmel Budiardjo, a former political prisoner in Indonesia, TAPOL is grounded in grassroots campaigning. Based in the UK, we work closely with local organisations in Indonesia and the contested territory of West Papua to advocate for truth and justice, and encourage the international community to take action.
About Papuans Behind Bars
Papuans Behind Bars, launched in April 2013, is an online resource about political prisoners in West Papua. The site aims to raise awareness about Papuan political prisoners so that nobody is forgotten. Many of the prisoners have suffered arbitrary arrest, violence, abuse, torture, unfair trials, intimidation and neglect.
Papuans Behind Bars is a collective project initiated by Papuan civil society groups working together as the Civil Society Coalition to Uphold Law and Human Rights in Papua. It is a grassroots initiative and represents a broad collaboration between lawyers, human rights groups, adat groups, activists, journalists and individuals in West Papua, as well as Jakarta-based NGOs and international solidarity groups.













