This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label West Genoside. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label West Genoside. Tampilkan semua postingan

4/18/2013

Kematian Warga Papua Bagian Dari Genosida Struktural


Turius Wenda
Issu genosida bagi ras malanesia paua barat tidak di sangkal dan benar adanya. Selain pengorbanan dan pembentaian atas perbedaan ideologi antara papua dan indonesia, juga banyak rakyat papua mati dengan bentuk – bentuk yang lain.

Orang Papua Mati atas jebakan separatisme atau Makar

Atas label separatis, OPM, Makar banyak orang papua mati dengan sia-sia, pemerintah indonesia melalui aparat TNI/Polri melegalitasikan diri dengan label separatis, makar, OPM. Pembunuhan atas dasar ini, aparat memposisikan diri yang paling benar atas pembantaian mereka terhadap orang papua. Di lihat dari sudut pandang yang sebenarnya adalah, orang papua berada dalam jebakan label separatisme. 

Di Situs Aljazeera oleh Jennifer Robinson dengan judul The UN's chequered record in West Papua  Melaporakan 500.000 orang papua Tewas dalam perjuangan kemerdekaan papua dari indonesia. 
Had the UN properly discharged its mandate back then, West Papuans would have celebrated more than 40 years of independence instead of having endured nearly 50 years of oppression. In that time, it is estimated that as many as 500,000 Papuans have been killed at the hands of Indonesian security forces. Yale and Sydney Universities report that the situation is approaching genocide. Papuan activists campaigning for self-determination are routinely arrested and jailed for peacefully expressing their political opinions.”

sekalipun manusia papua berhak berbicara dan melakukan segala sesuatu di atas tanah ini dan ini juga di sebaut bagian dari pemusnahan ras malanesia (Genosida).

Orang Papua Mati atas Jebakan Miras (Minuman Keras)

Hampir setiap hari pasti ada bunyi mobil Ambulans, berita harian setiap hari pasti ada kematian orang papua karena Miras, Semua jenis beralkohol di jual bebas di papua di banding dengan daerah lain di indonesia, stok miras di papua juga berlabel khusu Irja, miras benar membunuh saraf para konsumen sendiri dan kebanyakan anak-anak muda papua selalu di konsumsi dan berakibat kematian, ini juga bagian dari pemusnahan ras malanesia (Genosida).

Orang Papua Mati Akibat HIV /AIDS. 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Minggu 16 Desember 2012 Berita Online VivaNews Melaporkan Penderita HIV/AIDS di Papua Tembus 13 Ribu Orang. Dari 13 ribu jiwa penderita HIV/AIDS di Papua, persentase Pria maupun perempuan jumlahnya sama, yaitu 50:50. Kabupaten Mimika tercatat memiliki jumlah penderita HIV/AIDS paling tinggi, sekitar 2.300 jiwa lalu diikuti oleh Jayapura, Nabire dan Merauke.

Dan anehnya juga 150 Bayi Papua Tertular HIV-AIDS di tahun 2012, Ratusan bayi itu bukan saja hanya mengidap HIV, tapi juga AIDS," katanya. Jumlah penderita virus mematikan HIV-AIDS di Papua terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika tahun sebelumnya jumlahnya di bawah 10 ribu jiwa, per Oktober di tahun 2012 ini telah mencapai 13 ribuan jiwa. "Sebanyak 98 persen penyebarannya melalui hubungan seks.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyayangkan tingginya jumlah kematian ibu melahirkan di Papua. Menurut dia, jumlah kematian itu masih tinggi bila dibandingkan daerah lainnya. 

Nafsiah menyebutkan, sebanyak 320 dari 100 ribu ibu melahirkan di Papua meninggal. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebanyak 228 per 100 ribu ibu melahirkaSelain soal kematian ibu, Nafsiah menyebutkan penderita HIV di Papua juga masih tinggi. Jumlahnya berada di urutan kedua, di bawah Jakarta. Padahal, jumlah penduduk di sana jauh lebih sedikit dibandingkan daerah lainnya.penyakit tak menular seperti stroke diabetes, malaria, dan kanker pun kini ikut mendominasi kematian di Papua. Dan ini juga bagian dari Genosida.

Kematian Orang Papua Akibat Busung Lapar atau Sakit

Ditahun 2012 aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melaporkan 95 Orang Diduga Tewas Kelaparan di  Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Laporan AMAN telah di bantah oleh pemerintah Daerah Papua barat dan kabupaten Tambrauw. 

Pastor Jhon Djonga, tokoh Gereja Katolik di Wamena, Papua. Juga melaporkan, 61 orang warga Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo papua  meninggal sejak pertengahan Januari sampai akhir Maret lalu.

Dia menambahkan "Sebagian besar korban meninggal adalah anak-anak dan perempuan, setelah mengalami sakit sekian lama dan tidak mampu ditangani puskesmas setempat," kata Jhon.

Dia menyebut, kematian ini tidak terlepas dari standar kehidupan warga setempat yang tidak memadai.

Namun Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua, meragukan informasi tentang kematian 61 orang secara beruntun di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo, seperti dilaporkan seorang tokoh Gereja Katolik di Wamena, Papua. Dan ini juga bagian dari pemusnahan ras malanesia (Genosida).
Artikel ini sudah di terbitkan :Di Majalah Selangkah.Com

4/14/2013

Rwanda: Human Rights Commission Memperingati Genosida

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, akhir pekan ini, bergabung Rwanda dalam menghormati para korban 1994 Genosida terhadap Tutsi.

Ketua komisi, Madeleine Nirere, mengatakan bahwa 19 tahun setelah Genosida, sebagian Rwanda menyadari hak-hak mereka, menambahkan bahwa itu adalah mandat komisi untuk memastikan bahwa semua mengenal.

Beberapa pembicara berbicara tentang sejarah Genosida terhadap Tutsi.

Antoine Mugesera, seorang sejarawan dan mantan Senator, memberikan presentasi rinci tentang kasus-kasus diskriminasi di Rwanda dari awal 1950-an melalui Genosida tahun 1994.

"Saya menyarankan korban untuk mencoba dan hidup dengan beberapa pelaku di masyarakat kita;. Siap bahwa beberapa akan datang dengan sikap negatif Jadilah akomodatif tetapi juga waspada," kata Mugesera.

Menurut salah satu korban genosida, datif Nzamugulisuka, Genosida itu tidak diragukan lagi diselenggarakan oleh orang-orang di kantor tertinggi di negara ini.

"Ini adalah keyakinan saya bahwa Genosida itu tidak akan pernah terjadi tanpa promosi yang gencar oleh pimpinan. Warga tidak akan pernah terbangun suatu pagi dan mulai hacker tetangga mereka seperti yang mereka lakukan," kata korban.


 

2/20/2013

Papuan accuses Indons of genocide

Papuan  accuses  Indons of genocideThe West Australian © Activist: Benny Wenda. Picture: Supplied
He escaped from prison while on murder and arson charges, spent two years on an international wanted list after Indonesian authorities alleged he was a terrorist and tomorrow he will arrive in Perth.

But West Papua independence movement leader Benny Wenda says Indonesian authorities - his accusers - are the ones guilty of terrible crimes.

He says they are the aggressors in a secret war of genocide being waged against his people less than 500km north of Australia.

Mr Wenda, who is on an international speaking tour to raise awareness about his people's fight for self-determination, said yesterday he was a peaceful political campaigner who was the victim of false allegations intended to silence him.

"They (Indonesia) always say that I am a criminal," he said.
"Actually, it's the other way around. Indonesia is the criminal. They illegally occupied my country and are killing my people."

Mr Wenda, 37, was arrested for murder and arson after allegedly inciting an attack on Indonesian police in 2000. But his Australian lawyer, Jennifer Robinson, said the charges were politically motivated and unfounded. She said Mr Wenda was in a refugee camp in Papua New Guinea at the time of the attack.

"The prosecution was unable to produce any credible evidence," Ms Robinson said. "The judge accepted three witness statements from police from three people we could not identify and they were unable to bring to the courtroom."

In 2002, Mr Wenda escaped from jail through a ventilation shaft, crossed into PNG and went to Britain, which gave him political asylum.

In 2011, Interpol put him under a red flag notice after Indonesia added terrorism to the allegations against him. After a two-year legal battle, his name was cleared and the flag removed.

The catalyst for his activism came when, as a five-year-old in West Papua's central highlands, he allegedly saw Indonesian soldiers rape his aunts and brutally beat his mother.

"I tried to help my mum," he said. "Her face was bleeding right in front of my eyes. I couldn't do anything. I just cried."

Mr Wenda claims that since West Papua voted to become part of Indonesia in 1969 - a ballot he says was forced at gunpoint - authorities have killed about 500,000 West Papuans in their crackdown on separatists. He said many recent killings were by a squad of crack troops known as Detachment 88, who get support from Australia.

WA Greens senator Scott Ludlam, who will speak with Mr Wenda in Perth and echoed the Papuan leader's concerns about Australia's links to Detachment 88, said the people of West Papua had a legitimate claim to self-determination and should not be treated like criminals.

Amnesty International and the Australian Government have urged Indonesia to investigate alleged human rights abuses in Papuan provinces.

A Department of Foreign Affairs and Trade spokesman said Australia backed Indonesia's sovereignty over the Papuan provinces and that Detachment 88 received help from Australian Federal Police for investigations and forensic assistance.

Mr Wenda said he had never taken up arms for his cause and believed peaceful, political lobbying was the way forward.

"The world is changing," he said. "We don't have any power to resist through the gun.
"The powerful weapon is the peaceful way. The powerful weapon is the truth."