Buchtar: Kami Tetap Berjuang Papua Merdeka

Bucthar Tabuni

JAYAPURA—Mantan Ketua Umum Komite Nasional  Papua Barat  (KNPB) Bucthar Tabuni menegaskan pihaknya tetap berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat berpisah dari Negara Kesatuan Republik (NKRI). 

“Kami juga  tak akan mentaati aturan yang dibuat pemerintah Indonesia dan tetap melakukan demo apapun resikonya,” tukas Buchtar   sebagaimana disampaikan Kapolda  Papua  Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam rangka sosialisasi UU Nomor 9 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di Aula Rupatama Polda Papua, Jayapura, Selasa (21/5)

Bucthar Tabuni menyatakan, pihaknya   tak setuju aturan dalam UU  Nomor 9 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebaliknya akan terus-menerus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat terpisah dari NKRI. 

Kapolda Papua  Irjen (Pol)  Drs. M, Tito Karnavian, MA.PhD menandaskan, ada bebeberapa poin yang bisa dipetik. Salah satunya, tak harus ada kesepakatan dan yang lebih penting adanya komunikasi serta saling memahami antara satu dengan yang lain.

“Kalaupun semua memiliki pendapat masing-masing kenapa tidak, toh bebas menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan,” tuturnya.

Dimana dalam poin pertama, terang Kapolda, aparat penegak hukum tetap berpatokan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, selagi masih ada hukum positif, maka akan ditegakkan.

Sementara  itu, dalam coffee morning itu Jubir KNPB Wim R. Medlama menuturkan pihaknya bersikeras akan tetap melanggar aturan, menggelar demo di Tanah Papua, meski pihak kepolisian tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dikarenakan  KNPB tak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua, sebab  mendaftarkan diri di Kesbangpol itu tidak perlu bagi KNPB.

Wim Rocky Medlama juga  menuding selama ini konflik antara pendemo dan kepolisian yang terjadi di lapangan saat aksi demo KNPB, bukan disebabkan simpatisannya, melainkan dari aparat kepolisian yang tengah mengamankan jalannya unjukrasa.

Menanggapi penyampaian Jubir KNPB, Direktur Intel  Polda Papua Kombes (Pol) Yakobus Marzuki menegaskan, sesuai aturan perundang-undangan bahwa pihak kepolisian akan  mengeluarkan STTP kepada organisasi yang terdaftar pada Kesbangpol. Artinya, harus organisasi yang jelas yang diperbolehkan menggelar aksi unjukrasa.

Terkait tudingan KNPB yang menyebutkan aparat kepolisian pemicu konflik di lapangan, Kapolres  Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, SIK demo  yang digelar KNPB maupun Bucthar Tabuni telah berjalan dengan koordinasi yang baik. Bahkan, kepolisian juga memberikan kebebasan, tapi disaat demo berjalan koordinasi antara massa atau koordinator putus, akibatnya massa tak terkendali, bahkan anarkis.

Kapolres berpandangan dalam aksi unjukrasanya KNPB tak pernah menyampaikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga yang ada, misalnya kepada DPRP maupun MRP, melainkan hanya menggelar orasi-orasi  berpontensi separatis, makar dan mengganggu kepentingan umum.

“Soal sejarah Papua perlu dibahas dengan para pelaku sejarah, karena tak bisa mengklim versi diri sendiri sebagai sejarah yang paling  benar,” imbuhnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Read More

Protesters shot, radio host arrested in West Papua, Indonesia

Pacific Freedom Forum ,-- Shooting peaceful protesters in West Papua and arresting a radio host for comments made on a talkback show are clear attacks on human rights by Indonesia, says the Pacific Freedom Forum.

"Indonesia is showing little progress towards answering serious and long-running concerns about human rights abuses in West Papua," says PFF Chair Titi Gabi.

In this case, the right to peaceful protest as a freedom of expression was again denied through the use of lethal force and arbitrary arrest."

Two protesters were reportedly killed and three seriously wounded in the district of Sorong as police and security forces cracked down on peaceful protests on 1 May across West Papua, marking 50 years of Indonesian rule.

An unconfirmed number were arrested.

In a separate incident since then, police also arrested a radio journalist hosting a talkback show where callers criticised the performance of a local official.

PFF supports comments from the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, who expressed serious concerns over the crackdown on mass demonstrations across Papua.

In a UN statement, Pillay said: "These latest incidents are unfortunate examples of the ongoing suppression of freedom of expression and excessive use of force in Papua. I urge the government of Indonesia to allow peaceful protest and hold accountable those involved in abuses."

Her office reported receiving 26 alerts since May 2012 on human rights abuses, including 46 killings and cases of torture, "many" involving state officials.

PFF also supports comments reported from Independent Journalist Alliance, AJI, that any complaints against journalists should be handled under the press laws.

PFF co-Chair Monica Miller praised work by AJI and civil society networks in exposing continual human rights abuses in West Papua.

"Without their calm work in often hostile environments, the outside world may never get to hear of historic and ongoing killings, torture and arrest."

"These latest incidents illustrate the dismal failure by authorities in Jakarta to ensure constitutional equality across the republic."

PFF calls for the withdrawal of charges against the journalist, and his immediate release.

PFF also calls for an independent review of the process by which security forces deal with freedoms of expression, including peaceful protests. 

Source: http://www.ifex.org/

Read More

Lobi Papua merdeka 'digalakkan' di luar Indonesia

Benny Wenda menuturkan lobi untuk memerdekakan Papua semakin intensif dan dikoordinasikan melalui kantor baru kelompok separatis Free West Papua di Oxford.

Sejak namanya dicabut dari daftar Red Notice Interpol pada 2012, pemimpin kelompok Papua Merdeka itu melakukan lobi ke berbagai negara, antara lain Australia, Selandia Baru, negara-negara lain di Pasifik dan awal pekan depan dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat.

Ia menyebut kunjungannya ini sebagai tur dunia untuk menggalang dukungan.

"Secara politik kami harus merdeka dari bangsa Indonesia. Itu tujuan dari perjuangan saya, karena selama 50 tahun bersama Indonesia kami dibunuh, kami dipenjarakan, kami diintimidasi, kami dipukul," kata Benny Wenda dalam wawancara telepon dengan BBC pada Sabtu (18/05).

Pihak-pihak yang ia temui, lanjutnya, meliputi pemerintah, anggota parlemen, lembaga swadaya masyarakat maupun individu yang bersimpati.

Koordinasi di kantor baru

Ketika ditanya bagaimana ia menggalang dukungan sementara di Papua terdapat berbagai kelompok, Benny Wenda mengakui berbagai organisasi di Papua bergerak dengan cara dan gaya mereka sendiri.

"Karena di situ kami ada semua kesepakatan teman-teman, juga busy (sibuk) dan saya sendiri juga busy perjalanan. Saya sendiri juga baru kembali kemarin malam jadi saya tidak ada waktu." Benny Wenda

"Untuk internasional, bagaimana saya harus melakukan lobi-lobi secara damai untuk menyampaikan ke dunia bahwa perjuangan kami ini, kami menuntut hak kami secara damai supaya melihat kembali akar persoalan," jelasnya.

Prinsipnya ia berpendapat integrasi Papua ke wilayah Indonesia melalui penentuan pendapat pada 1969 adalah cacat karena hanya diwakili segelintir penduduk Papua.

Kampanye, menurut Benny Wenda, kini diharapkan dapat dikoordinasikan melalui kantor barunya yang dibuka pada 28 April lalu di Oxford, Inggris. Pembukaan kantor Free West Papua antara lain dihadiri oleh walikota setempat dan seorang anggota parlemen.

Pembukaan itu sontak menuai kecaman di Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sampai merasa perlu Klik memanggil Duta Besar Inggris Mark Canning.

Akses BBC ditolak

Menlu menyatakan pembukaan kantor kelompok yang mendukung Papua merdeka berlawanan dengan hubungan persahabatan Indonesia dan Inggris. Namun Duta Besar Inggris mengatakan negaranya mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung aksi kelompok yang berupaya untuk memerdekakan Papua.

BBC menyampaikan permintaan untuk melakukan wawancara dan memotret di kantor Free West Papua di Oxford, tetapi permintaan akses tersebut ditolak.

"Karena di situ kami ada semua kesepakatan teman-teman, juga busy (sibuk) dan saya sendiri juga busy perjalanan. Saya sendiri juga baru kembali kemarin malam jadi saya tidak ada waktu," kata Benny Wenda dalam wawancara lewat telepon. 

Ia juga menolak memberikan gambaran rinci mengenai kantornya dan hanya menyebutkan kantor dioperasikan oleh tujuh orang staf ditambah relawan.

Sumber: Wawancara BBC.UK

Read More

Ini Fhoto dan Kronologis Penangkapan Victor Yeimo Bersama 3 Aktivis

Ketua KNPB Victor Yeimo Orasi Sebelum ditangkap Polisi

Jayapura— Empat aktivis Papua yang ditangkap aparat keamanan adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Viktor Yeimo, Sekertaris West Papua National Authorithy (WPNA), Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa (23), Mahasiswa Universitas Cenderawasih, dan Elly Kobak (17), Mahasiswa Universitas Cenderawasih. 

Keempat aktivis tersebut ditangkap tepat di depan pintu Gerbang Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) baru, Perumnas III, Waena, Papua, pada Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Waktu Papua. 

Rocky Wim Medlama, Juru Bicara (Jubir) KNPB menjelaskan, “Awalnya, sekitar pukul 09.30 Waktu Papua, kami bersama dengan kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa  Uncen melakukan pemalangan kampus, dan melakukan orasi-orasi Politik di depan pintu Gerbang kampus.”

Aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kemudian mendatangi lokasi mahasiswa menyampaikan orasi-orasi Politik.

“Termasuk ada aparat Brimob dari Polda Papua, yang dibantu oleh aparat Pengendali Masyarakat (Dalmas). Mereka turun dengan kekuatan penuh, kemudian memblokade jalan dengan mobil Polisi, truck, hingga motor-motor milik aparat kepolisian,” cerita Medlama.

Kemudian, Medlama bersama beberapa pimpinan aksi melakukan negosiasi dengan Kapolresta Jayapura agar mereka dapat diijinkan melaksanakan aksi long march, dengan jaminan keamanan akan dijaga oleh massa aksi.

“Kapolresta tidak mengijinkan demo, sehingga massa diangkut dengan dua truck menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan sikap dan tuntutan di Kantor MRP. Mobil komando juga ikut dalam rombongan terebut,” cerita Medlama.

Dalam negosiasi, aparat juga meminta agar motor tidak mendahului mobil komando, namun berada di belakang. “Kami jalan sesuai dengan kesepakatan, walau kami rasa ini benar-benar suatu ancaman untuk kami,” kata Medlama.

Namun, dalam dalam perjalanan, sekitar pukul 10.30 Waktu Papua, beberapa massa aksi yang tidak ikut saat dilangsungkan negosiasi berjalan mendahului mobil komanda, ‘Saat itulah aparat bertindak membubarkan massa aksi, menabrak beberapa motor, termasuk menangkap empat aktivis Papua termasuk Ketua Umum KNPB,” ujar Medlama.

“Mereka yang ditangkap dipukul, ditampar, dan diangkut naik ke mobil, kami semua yang ada disitu melihat perlakukan aparat keamanan terhadap keempat rekan kami,” kata Wim.

Beberapa truck Dalmas dan Brimob yang berada dibelakang mobil komando kemudian melaju kedepan, menabrak  beberapa motor, dan beberapa massa aksi juga jatuh, dan saat itu aparat turun dan melakukan pemukulan, penangkapan, hingga melakukan tindakan brutal lainnya.

“Ada satu massa aksi yang tangan patah, yakni Markus Giban, mahasiswa Uncen, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Abepura, dan beberapa lagi menderita luka parah karena dipukul,” ujar Medlama.

Hingga berita ini diturunkan, keempat aktivis itu masih ditahan oleh Kepolisian Daerah Papua.

“Tiga aktivis Papua, yakni, Marthen Manggaprou,  Yongky Ulimpa, dan Elly Kobak ditahan di Polda Papua. Sementara ketua KNPB sudah dibawah ke Lembaga Pemasyarkatan Abepura, sekitar pukul 18.30 Wakut Papua,” ujar Medlama.

ARNOLD BELAU - Suara Papua

 Photo Kronologis Penangkapan (knpb photo)

 

Read More

Jayapura, Empat Aktivis Papua Kembali Ditangkap Polisi

Polisi Bersiaga expo waena jayapura/phot0 SP

PAPUAN, Jayapura — Siang tadi, Senin (13/5/2013), sekitar pukul 10.30 Wit, empat orang aktivis Papua kembali ditangkap aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura, saat akan melakukan long march ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Jayapura, Papua.

Keempat orang yang ditangkap adalah Yongky Ulimpa (23) mahasiswa, Ely Kobak (17) mahasiswa, Marten Manggaprouw (30) aktivis West Papua National Authority (WPNA), dan Victor F Yeimo (30), Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

“Benar, aparat tadi menangkap empat orang di Perumnas III, dekat putaran taxi. Aparat turun dengan truck Polisi, menabrak dan merusak beberapa motor juga, kemudian menangkap mereka. Saat ini mereka sedang dibawah ke Polda Papua. Kami mohon advokasi,” ujar Wim Medlama, Jubir KNPB, ketika dihubungi suarapapua.com, siang.

Menurut Medlama, aparat sudah menghalau massa aksi saat sedang orasi di depan Gapura kampus Universitas Cendrawasih Papua, ketka massa long march sekitar 100 meter dari Gapura Uncen, aparat kemudian melakukan penghadangan, disertai pemukulan dan penangkapan secara brutal.

“Kami mau ke MRP untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah dan aparat keamanan terkait korban tewas di seluruh tanah Papua, terutama yang terjadi di Aimas, Sorong, pada saat demo hari integrasi Papua tanggal 1 Mei 2013 lalu,” kata Medlama.

Wartawan suarapapua.com di Jayapura, Arnol Belau melaporkan, aparat dengan truck Polisi, beberapa mobil panser dan water canon, serta motor-motor Polisi terus menjaga seluruh sudut-sudut kota Jayapura untuk membatalkan rencana aksi yang dilakukan massa rakyat Papua.

Sampai berita ini diturunkan, situasi Jayapura dan sekitarnya masih tegang. Aparat berencana membatalkan aksi demo damai yang digelar massa rakyat Papua.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta, S.Ik, ketka dihubungi media ini mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dari lapangan.

“Tunggu saya cek dulu yah,” tulis Kabid Humas singkat melalui sambungan telepon selulernya dari Jayapura, Papua.

OKTOVIANUS POGAU - Suara Papua

Read More

Victor Yeimo : KNPB Tetap Turun Jalan

Victor Yeimo ditangkap saat Pimpin Demo 2012

PAPUAN, Jayapura— Viktor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan Kapolda Papua tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi karena ia adalalah salah satu pelaku kejahatan di tanah Papua. 

“Kapolda tidak mau kejahatannya dibongkar sehingga melarang kami untuk melakukan aksi pada senin mendatang. Namun, kami akan tetap turun untuk aksi karena kami sudah beritahu ke MRP dan pihak MRP sudah setuju,” kata Yeimo, ketika dihubungi suarapapua.com melalui sambungan telepon selularnya, Sabtu (11/5/2013) di Jayapura, Papua.

Menurut Yeimo, pelarangan aksi demonstrasi damai yang disampaikan Kapolda Papua adalah sangat tidak wajar, sekaligus sebuah tindakan yang melawan UU yang berlaku, karena kebebasan ekspresi di muka umum dijamin oleh UU di negara Indonesia.

“Kapolda melarang ini adalah bagian dari pembungkaman ruang ekspresi yang terus dibungkam di tanah Papua ini. Pada prinsipnya kami akan tetap turun,” ujar Yeimo.

Rocky Wim Medlama, Jubir KNPB mengatakan, sikap Polda Papua sangat keliru karena membatasi rakyat berekspresi menyampaikan aspirasi di muka umum.

Pelarangan itu disampaikan Kapolda Papua, melalui Kabid Humas Kombes Polda Papua, I Gede Sumerta, S.Ik yang menyatakan untuk tidak menertbitkan surat izin aksi demo damai.

“Tugas pendemo hanya memberitahukan saja. Mau kawal atau tidak, rakyat Papu akan tetap turun jalan dan jalankan aksi,” tegas Medlama.

Sekedear info, rencana aksi yang akan dilakukan pada tanggal 13 mendatang akan dimediasi oleh KNPB, Gerakan rakyat demokratik Papua (Garda-P) dan West Papua Nasional Autorithy (WPNA) dengan sasaran aksi kantor MRP.

 ARNOLD BELAU - Suara Papua

Read More

Kantor OPM di Oxford Tidak Bisa Ditutup

Marinus: Kecuali Benny Wenda CS Lakukan Tindakan Merugikan Negara Inggris

Photo ilustrasi Free West Papua

JAYAPURA - Sudah hampir seminggu belakangan ini, pendirian kantor Perwaklan OPM di Oxford, Inggris, masih terus menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di Papua.

Menyusul pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Stevanus Siep,SH, bahwa penderian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris tidak memiliki legalitas hukum yang jelas, mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Jayapura ini mengatakan, Kantor Perwakilan OPM di Kota Oxford Inggris tidak bisa ditutup. Alasannya, pertama, Benny Wenda dan kawan-kawannya sebelum mendirikan Kantor Perwakilan OPM tersebut, mereka telah membentuk dan mendirikan satu badan hukum yang bernama Free West Papua.

Ditegaskannya, di Inggris suatu pendirian sesuatu yang berbadan hukum, pengurusan surat ijinnya rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau badan hukumnnya adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan warga di Inggris sendiri, surat ijinnya cukup dikeluarkan oleh pemerintah lokal dengan mendapatkan persetujuan parlamen lokal, dan waktu pengurusannya paling lama tiga bulan.

Tetapi kalau badan hukumnnya dengan tujuan didirikannya untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara asing di luar Inggris seperti Badan Hukum Free West Papua, itu prosesnya harus mendapat surat ijin pemerintah lokal dan parlamen lokal, kemudian disampaikan ke pemerintah Inggris dan parlamen Inggris untuk mendapatkan persetujuan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian badan hukum seperti Free West Papua ini paling lama dua tahun.

“Jadi kalau sampai KBRI Indonesia di London tidak mengetahui proses pendirian Kantor Perwakilan ini, berarti itu sangat keterlaluan dan kegagalan besar dalam diplomasi Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di kediamannya, Jumat, (9/5).

Bahkan disini, jika ada yang bilang dasar legalitas hukum Kantor Perwakilan OPM ini tidak jelas, itu bahasa yang keliru dan tidak memahami sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Dan jika dikatakan tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap perjuangan Papua menuju kemerdekaan, dirinya perlu mengingatkan bahwa politik Internasional mengenal satu gaya politik yang paling ditakuti yakni politik domina atau domino effect. Yakni kalau kartu yang satu sudah jatuh, misalnya kartu AS atau Joker, maka kartu-kartu domino lain akan jatuh juga.

Politik semacam ini berakar dan bermula dari Inggris, kemudian dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger dalam strategi perang dingin dengan Uni Siviet-Inggris. Dengan demikian, sesungguhnya kartu AS atau Joker dalam perjuangan Papua Merdeka.

Alasan lainnya adalah Benny Wenda dan kawan-kawannya yang mendirikan Kantor Perwakilan OPM adalah warga Negara Inggris, bukan penduduk ilegal. Karena status warga Negara seperti itu, maka tentunya Pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas ekonomi, politik, sosial dan aktivitas keseharuan warga negaranya.

Pemerintah Inggris hanya bisa mencampuri aktivitas pribadi warga negaranya apabila diminta oleh bersangkutan atau yang bersangkutan melakukan extra ordinary crime yang merugikan Negara secara luas. Jadi selama Benny Wenda dan kawan-kawannya beraktivitas dengan Kantor OPM, pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas mereka karena pemerintah akan dianggap melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.

“Jarang di Inggris kita melihat pemerintahnya melanggar hukumnya sendiri. Tapi kalau di Negara kita, itu hal yang lumrah karena di Indonesia, hukum dibuat untuk dilanggar sendiri oleh pembuatnya. Jadi aktivitas OPM, kantornya akan tetap berjalan di Inggris. Bisa tutup apabila teman-teman OPM di Inggris melakukan tindakan kekerasan, pemboman, sabotase dan lainnya yang merugikan Negara,” tukasnya.

“Selama seperti itu, maka kantor OPM tetap beroperasi, dan Kota Oxford perlu pembaca ketahui bahwa selain Kantor OPM, juga Kantor Perwakilan Perjuangan orang-orang Skotlandia dan Kantor Perjuangan orang-orang Irlandia Utara yang ingin merdeka dari Inggris,” sambungnya.

Berikutnya, mereka yang mensponsori atau berada di belakang pendirian Kantor Perwakilan OPM di Inggris adalah LSM-LSM Internasional yang tersebar di beberapa Negara Eropa, Amerika, Australia dan individu-individu yang berpengaruh di dunia seperti Pdt. Desmond Tutu dari Afrika Selatan.

Kekuatan Sponsorship di balik Benny Wenda inilah yang menurut hematnya bahwa mendatangkan beban moral terhadap pemerintah Inggris agar ikut juga merasakan dan memahami suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid.

Karena beban psikologis inilah yang kemungkinan pemerintah Inggris tidak bertindak mencegah pembukaan Kantor Perwakilan OPM dan tidak mungkin juga untuk menutupi operasional Kantor OPM dimaksud.(nls/don/l03)

Sumber: Bintang Papua

 

Read More

Police murder citizens preparing to protest in West Papua

By Catherine Delahunty

Last week West Papuans suffered more abuse and injustice from Indonesian Police personnel.

The 1^st of May marked 50 years of West Papua suffering under Indonesian rule. Citizens throughout Papua prepared to commemorate this day, however, events that occurred just prior to this date, typify and  highlight the injustices that Papuans have suffered over the past 50 years.

On the 30^th of April two young West Papuan protestors who were preparing to participate in commemoration events were shot and killed by police while a number of others were injured in the city of Sorong, This is an atrocious abuse of state power. I have urged the New Zealand Government to condemn the police actions and demand that Indonesian President Susilo Yudhoyono takes action.

He must stop state violence immediately and engage in dialogue for peace and justice in West Papua.  The Indonesian Police have a documented history of citizen abuse and the New Zealand Government cannot be silent or indeed collude via our new proposed “community policing” training programme.

International concern has been voiced over the May 1^st events including a statement by the United Nations High Commissioner for Human Rights Navi Pillay. Pillay has described the police shootings as “[an] unfortunate example of the on-going suppression of freedom of expression and excessive use of force in West Papua.”

Source: http://blog.greens.org.nz

Read More

Democratic Labor Party (DLP) of Australia: Open Access to West Papua

Democratic Labor Party (DLP) of Australia

MEDIA RELEASE 28/08/2012

Open Access to West Papua

In light of last night’s story on ABC’s 7.30 Report, Senator John Madigan and Democratic Labor Party Federal Secretary Mark Farrell are renewing their calls for the Australian government to demand complete openness and transparency from the Indonesian Government.

“The DLP has opposed the occupation of West Papua since Indonesian troops first landed decades ago and Senator Madigan has been fighting for the recognition of the people of West Papua since being elected to the Senate,” Mark Farrell said.

“It is clear to me that what Indonesia is imposing in West Papua is not democratic rule but a totalitarian regime over a country it wrongly claims ownership.”

“The Australian government needs to stop turning a blind eye to what will one day be recognised as the genocide happening on our doorstep.”

“If Indonesia is seriously expecting us to believe it is not engaged in the oppression of the West Papuan people then they must allow human rights observers and international journalists in to the country.”

“Indonesia is not being transparent with the Australian people or the Australian government.”

“It is difficult to understand how the government of a democratic country like Australia can ignore the oppressive behaviour of a neighbouring country.”

“I want to know if Australian tax payers are financing the Indonesian oppression of the people of West Papua, and to what extent is the Australian military assisting the Indonesian government their efforts.” 

“The people of Australia deserve a clear answer.”

            ABN 93 585 025 718 Contact: Mark Farrell 0416 251 025 secretary@dlp.rg.au

          Laura Methorst 0431 239 182

Read More

West Papua: Indonesia uses soldier deaths to escalate conflict

By Duncan Roden - Greenleft.org.au

 

Free Papua Movement members. Eight Indonesian soldiers were killed on February 21 in West Papua. The attacks were claimed by the armed wing of the Free Papua Movement (TPN-OPM).

The attacks came after a series of violent crackdowns by Indonesian authorities on a growing movement of peaceful protest by Papuans calling for end to Indonesian occupation and for self-determination. 

In the first attack, a military post in Tingginambut, Puncak Jaya, was raided. One soldier was killed and another injured. 

About an hour later, another armed group ambushed Indonesian soldiers. Seven soldiers and four civilians being escorted by them were reported killed. 

The Jakarta Globe reported that Papua Police Chief Tito Karnavian said Goliat Tabuni, head of TPN-OPM, had personally claimed responsibility for the killings in a phone call, linking the attacks to the recent district elections. The election ballots were due to be counted two days after the attacks. 

The TPN-OPM, however, released a statement that day denying any link to the elections. The statement, signed by Teryanus Satto, claimed the shooting of soldiers in Puncak Jaya was carried out by the TPN-OPM under its commander, General Goliat Tabuni, and had nothing to do with the district's elections or anywhere else in Papua.

However, it said the TPN-OPM “do reject the programs of the Indonesian government, including the district elections in Puncak Jaya or elsewhere in Papua land”. 

In a statement to West Papua Media, TPN-OPM spokesperson Nikolas Tabuni said the area of the new military post is “formally claimed to be owned by the TPN OPM” and is “under indigenous customary law of the indigenous community of that area”. 

Tabuni said the Indonesian military ignored TPN-OPM’s letter asking for the post to be abandoned, leading to the attack.

The Jakarta Globe reported newly elected governor Lukas Enembe saying the problems in the province were as much due to high unemployment, poverty, and underdevelopment, as pro-independence and anti-government sentiments.

The paper said the Central Statistics Bureau found the poverty rate in Papua province was 31% as of September last year. More than 1.1 million people in the territories two provinces live below the poverty line.

Enembe said: “As long as Papua is still seen as a land to make profit, the problems here will not go away.” 

He also drew attention to rampant corruption impeding development. The Jakarta Post reported that this was raised by the Regional Representatives Council (DPD). Papua DPD member Ferdinanda Ibo Yatipay said: “Ten years after the granting of special autonomy status [to West Papua], no new infrastructure in the transportation, education and health sectors has been built, while the largest chunk of special autonomy funds has been used to finance the bureaucracy or been stolen by corrupt local elites and powerful officials from Jakarta.” 

DPD deputy chairperson Laode Ida also urged the withdrawal of non-garrison, elite troops from West Papua as essential to stopping the violence, saying, “Their presence and their irregular operations have triggered attacks on garrison troops and innocent civilians”.

Indeed, the Jakarta Post reported Indonesian Military (TNI) commander Admiral Agus Suhartono acknowledging that the soldier killed in Tingginambut was a member of the army's Special Forces Command (Kopassus). This unit’s activities have drawn condemnation from human rights groups for atrocities committed throughout Indonesia, as well as West Papua.

However, Suhartono denied that Kopassus' presence at the military post meant the force had been carrying out special operations in the region, saying: “The slain Kopassus member had been stationed there for quite a long time.”

The Jakarta Globe reported that President Susilo Bambang Yudhoyono told a cabinet meeting that the government would seek to improve the living standards of Papuans and would not use a military approach to restore peace in the affected provinces. 

However, Djoko Suyanto, the coordinating minister for political, legal and security affairs, said in a press conference that the government is prepared to send more weapons and made it clear that the government has “a clear and firm stance on any party who is trying to disrupt public security or refuses to acknowledge the sovereignty of the unitary state of Indonesia in Papua”.

Despite the president's words, Indonesia's devotion to protecting its "unitary state" despite the wishes of the Papuan people who were forcibly incorporated into Indonesia in a fraudulent "act of free choice" in 1969 means the wishes of the Papuan people will continue to go unheeded.

In its statement on its attacks, the TPN-OPM said it was, “not asking for anything from the government of Indonesia. TPN-OPM demands the political rights of the Papua nation for independence and to be fully sovereign so that they sit equal with other countries in the world.”

West Papua Regional Legislative Council deputy chairperson Jimmy Demianus Ijie said in the Jakarta Globe: “We've never enjoyed Indonesia's independence. What we have is only blood and tears.

“Let's talk about our unity. Why is the government afraid of opening a dialogue with Papua? Today, there are many military personnel in plain clothes in Papua, as if a big war is happening here.” 

He said the Papuan people love Indonesia, but want to be freed from poverty and to look after the interests of future generations.

Ijie calls for dialogue and equality within the Indonesian state, but reports of a huge military operation in the areas of the shootings shows why many Papuans support independence as the solution to the conflict. 

West Papua Media said that at least 1000 TNI troops are occupying villages around Puncak Jaya, searching for suspects to the shootings. Villagers are being forced to hand over food and subjected to interrogation.

It seems that Yudhoyono’s benevolent words are not being realised on the ground. According to WPM sources, as of February 26, at least 18 houses, five churches, two schools and a library have been razed by the combined police/TNI forces.

Animals and food gardens are also being destroyed, sparking fears of an impending humanitarian disaster. Thousands of local people have already fled their homes. The occupied villages could potentially be used as staging posts for destroying the TPN.

Read More

Harsono: Ini Cerita Antara Negara Vs Pemerintah Terkait Kantor Free West Papua Dibuka di Inggris

Peresmian kantor Free West Papua / Photo FWPC

Holandia News,-- Koordiantor Diplomasi Internasional Papua Merdeka, Benny Wenda bersama para simpatisan membuka kantor Free West Papua di Oxford pada 26 April 2013 lalu. Pembukaan kantor itu mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak di Jakarta.

Secara resmi Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris Mark Canning untuk menyampaikan keprihatinan dari pemerintah Indonesia atas pembukaan kantor itu.

Nah, mengapa Benny Wenda dan simpatisan Papua Merdeka di Inggris secara bebas bisa membuka kantor Free West Papua di Oxford dengan dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin?

Ini ceritanya.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch, lewat wawancara telepon dari Brussels, kepada majalahselangkah.com, Selasa, (07/05/13) mengatakan, banyak pihak di Indonesia, termasuk politisi dan jurnalis, belum memahami perbedaan antara negara dan pemerintah dalam demokrasi. Negara Britania, termasuk Inggris maupun negara-negara Eropa lain, dibedakan tegas antara Negara dan Pemerintah.

"Di sana, tugas pemerintah membuat program dan mengawasi pengawai negeri dalam kerja. Negara mempunyai tugas melindungi warga-negara-nya dari berbagai kejahatan seperti kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan lainnya. Pemerintah bekerja menjalankan program sesuai undang-undang," jelasnya.

Harsono memberi dua contoh di mana negara dan pemerintah bisa bertentangan serta pegawai negeri bisa menolak menjalankan program pemerintah yang bertentangan dengan hukum.

Di Berlin, ibukota Jerman, pada 2007, ada kaum Muslim hendak mendirikan masjid di daerah Heinersdorf. Mereka beli tanah dan urus izin. Ketika mulai bangun, masjid tersebut diprotes kalangan Kristen garis keras. Pihak pemerintah, karena dasarnya politisi, berada di pihak Kristen. Mereka bilang "Jerman Timur" belum siap menerima masjid pertama. Namun izin sudah dibikin sesuai hukum. Polisi dan birokrasi Berlin melindungi kaum Muslim. Akhirnya, protes juga reda, masjid dibangun dan Kristen garis keras juga sadar mereka harus tunduk pada hukum.

Di Belgia, perbedaan negara dan pemerintah sangat terasa ketika tahun 2009 hingga 2011, selama 541 hari, tak ada pemerintah yang bisa menang pemilihan umum dengan suara cukup. Artinya, tak ada perdana menteri, tak ada kabinet, tak ada pemerintah. Tapi birokrasi berjalan. Mereka jadi caretaker pemerintahan. Negara Belgia tetap menyediakan pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan lain-lain.

"Menarik sekali di Belgia, karena ada hukum, pegawai negeri semua bekerja dan kehidupan berjalan damai. Bayangkan kalau di Jakarta tidak ada presiden selama 541 hari. Apa yang akan terjadi?" kata Harsono.

Harsono menyebut macam-macam kritik dari Pipit Rochijat, orang Sunda asal Tasikmalaya, warga Indonesia, sudah 30-an tahun tinggal di Berlin, kini bekerja sebagai pegawai negeri di Berlin, dan sering menulis soal pemilihan umum di Indonesia.

"Saya baru mengobrol dengan Pipit di rumahnya di Berlin. Pipit punya pendapat menarik soal negara dan pemerintah," kata Harsono.

Rochijat berpendapat di Indonesia "negara tidak kuat." Buktinya, di Indonesia, sesudah parlemen bikin undang-undang, masih dibikin Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya. Ini menciptakan peluang pemerintah menafsirkan undang-undang buatan parlemen dengan kemauan dan bias mereka sendiri.

Andreas Harsono mengambil contoh begitu banyak produk pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 di Indonesia. Misalnya, PP No. 77 tahun 2007 yang melarang logo pemerintah daerah mirip dengan bendera Aceh Merdeka, Bintang Kejora (Papua) dan Republik Maluku Selatan. Di Jerman, tak ada Peraturan Pemerintah. Pegawai bekerja sesuai hukum buatan parlemen yang dipilih warga.

"Di Inggris, setiap warga punya hak yang sama dalam hukum. Nah, Benny Wenda dan kawan-kawannya di Oxford, adalah warga negara Inggris. Mereka mendirikan badan hukum bernama Free West Papua. Ia adalah tindakan sah, ia dilindungi oleh hukum," tuturnya.

Dikatakan, Pemerintah Britania, yang tak setuju dengan Papua berpisah dari Indonesia, tak bisa masuk ke ranah hukum. Mereka bisa dituduh melanggar hukum Britania.

"Jangan bilang Papua merdeka. Di Britania, Skotlandia ingin merdeka dari Britania, juga boleh kampanye terbuka, selama mereka tak pakai kekerasan."

"Apakah lantas membuka kantor Free West Papua di Oxford, Papua lantas merdeka? Tidak juga. Kalau Indonesia protes, tidak ada gunanya karena selama  Free West Papua, atau pendukung mereka di Papua, tak melakukan kekerasan, tak membom atau membunuh, hukum Britania juga tidak menganggap mereka pelanggar hukum," jelasnya.

Andreas Harsono memberi contoh lebih dekat lagi. Ini soal 43 warga Papua yang naik perahu dan minta suaka politik ke Australia pada tahun 2006. Mereka kritik Indonesia begitu tiba di Australia. Pemerintah Indonesia protes. Insiden tersebut sempat jadi kacau karena ada gambar kartun yang dianggap menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebagai negara, policy luar negeri Australia tidak mengakui Organisasi Papua Merdeka tetapi orang-orang yang pergi cari suaka di sana, adalah persoalan lain. Tidak hanya dari Papua, dari mana saja boleh minta suaka. Bila hukum Australia membenarkan alasan mereka maka mereka diterima, "katanya.

Soal ancaman agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Britania, Harsono tak menganggapnya serius. Di Jakarta, masih ada orang yang cukup mengerti perbedaan "negara" dan "pemerintah."

Sumber: Majalah Selangkah

Read More

Isu Papua, Bangkitkan Kebencian Terhadap Inggris

Jakarta - Di kalangan aktivis muda, slogan lama ‘Inggris kita linggis’ seakan bergaung kembali sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford, London. Inilah pukulan berat Inggris terhadap Presiden SBY yang belum lama ini memperoleh gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II.

Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia era SBY dan merupakan sikap mendua London yakni satu kaki mendukung integrasi Papua sebagai bagian integral Indonesia, dan kaki lainnya mendukung Papua merdeka dari Jakarta.

Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Kejengkelan dan kemarahan di kalangan politisi parlemen amat terasa di mana mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford. Hal ini perlu dilakukan karena Inggris bukan sekali ini saja melanggar komitmennya dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Oktober 2012 silam, Presiden SBY menerima gelar penghargaan dari Ratu Elizabet II dengan gelar bernama "Knight Grand Cross in the Order of the Bath". Gelar itu merupakan kelas tertinggi dari Order of Bath. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Raja George I pada tahun 1725. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

"Sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia, sebaiknya Bapak Presiden mengembalikan gelar kebangsawanannya," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

Dalam hal ini, Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning ketika dipanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah menjelaskan sikap Inggris bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintahnya terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Inggris memang ceroboh lantaran tidak mengkonfirmasi kepada Indonesia soal adanya gerakan kemerdekaan yang dimotori sekelompok separatis Papua di wilayahnya. Para politisi parlemen menuding bahwa sikap Inggris itu lantaran adanya faktor kekuasaan politik yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

Walhasil, slogan lama era Bung Karno ‘Inggris kita linggis’ seakan kembali bergema di kalangan akivis nasionalis (bukan politisi), suatu pertanda relasi Jakarta-London sedang membara.

Dalam hal ini, para politisi di parlemen jelas tidak bakal bisa berbuat apa-apa sebab mereka sekadar politisi salon untuk menghadapi manuver negeri digdaya seperti Inggris. Artinya, kemarahan dan kejengkelan mereka sebatas slogan yang diumbar sekedarnya. [berbagai sumber]

 More: http://m.inilah.com/read/

Read More

Rakyat Papua mendukung, Indonesia Menolak, Terkait Kantor Free West Papua di Oxford.

Peresmian Kantor OPM / photo FWPC

Holandi News,- Benny Wenda sehabis Tour Dunia dari Eropa, Amerika Latin, US, Pasifik, Australia dan di inggris dalam agenda kampanye Free West Papua, Benny Kembali Mendirikan Kantor OPM. 

Tepat tanggal 26 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara internasional  turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta  Jennifer Robinson sebgai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional atas kampanye kemerdekaan papua. 

Reaksi Rakyat Papua

Victor Yeimo dan Buctar Tabuni

Dengan berdirinya kantor Free West Papua di London, Rakyat papua menyambut dengan genbira dan mendukung penuh aktivitas Benny wenda sebagai kordinator diplomat internasional, kata Victor di sela-sela peringatan 1 mei sebagai hari aneksasi papua dalam NKRI oleh UNTEA kepada Indonesia. 1/05/13 jayapura,papua.

Lanjutnya, "Pendirian kantor FWPC di london ini, bagian dari perjuangan rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri. "Dengan berdirinya kantor FWPC ke depan kita bekerja lebih berlelusa dan di harapkan negara-negara solidaritas akan segera menyusul katanya dengan sambutan yang meriah dalam acara tersebut."

Aksi Tuntut Rakyat papua

"Ketua PNWP, Buctar tabuni juga mengatakan, "Kami berharap di dalam negeri juga akan mendirikan kantor Parlement papua, agar rakyat papua bisa menyalurkan aspirasi melaui kentor resmi katanya.

Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni. Mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.

“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,” kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).

Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri

 

Dalam spandukpun menuliskan "Rakyat Papua Dukung Penuh Kantor Free West Papua di London" jelasnya.

Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Benny Wenda sebagai buronan internasional (Daftar Merah Interpol), Namun Interpol internasional menghapus Benny wenda  dengan alasan tidak menemukan kejahatan benny dalam hal tertentu dan unsur politis lebih dominan terhadap wenda.

Indonesia Protes

Presiden indonesia SBY, melalui staf khusus mengatakan SBY prihatin dan menyesalkan peresmian kantor Free west papua di oxford  SBY menyakini posisi pemerintah inggris tetap mendukung integritas papua dalam NKRI katanya di kutip media kompas.

Merlu Indonesia Marty Natalegawa, “Protes keras pemerintah RI ke pemerintah Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris.

Merlu RI Marty Natalegawa

Pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," ujar Marty. Di kutip berbagai media di Indonesia.

Marty lebih lanjut juga meminta pemerintah Inggris membuktikan komitmen mereka atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan dewan Kota Oxford.

Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati " “Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua”  Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.

Angggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu.

Jawaban Pemerintah Inggris

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, mengatakan, pembukaan kantor Free West Papua di Oxford tidak mencerminkan Pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua. 

Dubes Inggris Untuk Indonesia Mark Canning

Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.

"Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia."

Katanya, "Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. 

Namun, saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.

Benny Wenda Aktor Pendirian Kantor OPM

Benny Wenda, Adalah putra asli papua, saat ini tinggal di inggris sebagai pengasingan, Awalnya dia lari dari penjara indonesia atas tunduhan mengorganisir masa rakyat papua dalam insiden abepura berdarah. saat itu dia sebagai aktivis dan pimpinan mahasiswa dalam melakukan aksi protes dan menuntut indonesia untuk kemerdekaan papua.

Benny Wenda Bertemu PM Inggris D. Cameron

Beberapa tahun silam Benny Wenda bersama anggota Parlement inggris dan kuasa hukum inggris meluncurkan organisasi Internasiona Parlement for West Papua (IPWP) dan Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).

Tanggapan atas IPWP dan ILWP, Pemerintah RI juga melakukan protes terhadap pemerintah inggris dan jawabannya sama pula yakni. "Pemerintah Inggris Mendukung Kedaulatan NKRI atas Papua"

Editor: Admin Ikuti kami disini: Twitter.com

Read More

MSG talks on West Papua

By, Tevita Vuibau

MSG member countries including Fiji will make a formal decision on the way forward in dealing with the situation in West Papua when they meet at the MSG leaders summit in June.

This was the word from the MSG Eminent Persons Group headed by former Fiji Minister for Foreign Affairs Kaliopate Tavola.

West Papua has been occupied by Indonesia for the past 50 years.

Human rights abuses and countless crimes by members of their armed forces attracted regional and international scorn.

The territory has also been pursuing full membership of the MSG and has received widespread support.

Mr Tavola said the MSG EPG had listened to the views expressed on the issue and noted that there was a lot of support for the West Papua case.

"We do also note that the West Papua case is problematic. There are a number of issues attached to it, for instance there is an application which I understand has been lodged with the chair of the MSG," Mr Tavola said.

"That will take its own process and the leaders will make a determination on that when they meet in June."

He explained that the issue of West Papua was complex and the EPG was taking note of new developments.

"We as a group take note of what is happening on the ground. The application has been lodged and it is likely that the leaders will make a determination in June that will determine the way forward on how we manage the West Papua case."

http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=233140

Read More

Ini Pernyataan Duta Besar Inggris tentang pembukaan kantor Free West Papua di Oxford

Activist News,- Menanggapi instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Joko Suyanto, untuk memanggil Dubes Inggris terkait isu Free West Papua, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan:

"Saya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua. Kami memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.

Seperti yang telah kami jelaskan kepada Duta Besar Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayeb pada Jumat lalu (3/5/13) di London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.

Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris, bebas mendukung tujuan apapun yang mereka inginkan. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris dalam hal ini.

Posisi pemerintah Inggris cukup jelas. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya diseluruh Indonesia.

Namun kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay yang pada Jumat lalu (3/5/13) mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Tetapi saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial, dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.

Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ingin memajukan Papua termasuk Gubernur Papua yang baru, Bapak Lukas Enembe, yang minggu lalu saya temui".

 

On (British Embassy Jakarta (Catatan) )  

 

Read More