Ruben Magai: Dua Jenderal Jangan Saling Ancam

Ruben Magai Anggota DPR Papua

Jayapura, 8/4 (Jubi) – Pasca rencana penetapan DPO oleh Polda Papua terhadap panglima tertinggi OPM, Goliat Tabuni (GT), membuat yang bersangkutan mengancam balik akan menembak Kapolda Papua.

Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay meminta agar dua jenderal yakni Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan pimpinan tertinggi OPM Jenderal Goliat Tabuni tidak lagi saling ancam.

Ia mengatakan, jangan sampai sikap keras keduanya justru akan terus mengorbankan rakyat Papua. Untuk itu kedua jenderal ini harus mencari solusi bagaimana langkah terbaik yang dilakukan. Selain itu, Kapolda Papua diminta tidak langsung menetapkan GT sebagai DPO.

“Saya harap kapolda bisa mengungkap fakta dan bukti bagaimana GT bisa ditatapkan DPO. Goliat Tabuni kan juga mengkami diri sebagai jenderal atau panglima OPM. Ideologi dia adalah Papua Merdeka, bukan kriminal. Ini adalah ideologi politik. DPO kan hanya untuk pelaku kriminal. Jadi kita harap dua jenderal ini jangan saling mengancam,” kata Ruben Magay, Senin (8/4).

Menurutnya, kedua pihak perlu berdialog secara demokrasi. Selain itu, Polda juga perlu mengungkap secara jelas penembakan yang terjadi selama ini. Jangan hanya dikatakan pelaku adalah OTK atau kelompok bersenjata. Lalu karena Goliat Tabuni pimpinan OPM, makanya dia langsung dituduh.

“Perlu ada pembuktian. Jangan sampai masyarakat jadi korban terus. Apa yang Goliat Tabuni perjuangkan sudah jelas. Dia ingin Papua merdeka. Bahkan jika memungkinkan Kapolda bertemu langsung dengan Goliat Tabuni dan duduk bicara bersama. Oleh karena itu dialog sangat penting.,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Ruben, orang asli Papua juga tahu jika pemerintah tidak sepenuhnya berpihak kepada mereka. Mereka kerap diintimidasi dan hak mereka dirampas. Hal ini yang menimbulkan aspirasi merdeka. Orang Papua akhirnya sadar akan itu. Situasi politik diciptakan sendiri oleh negara, sehingga orang Papua juga mulai melawan.

“Siapapun di dunia jika hak mereka dirampas mereka tidak akan tinggal diam. Jadi kedepan polisi harus profesional. Jangan salah sedikit dikriminalisasi. Rakyat Papua sudah trauma terhadap aparat. Harus ada perubahan,” katanya. (Jubi/Arjuna)

Read More

Konflik Papua karena Masalah Politik, Kemanusiaan dan HAM

Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam (kanan)

JAKARTA - Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Wahidin Ismail menilai konflik Papua terjadi karena ada masalah politik, kemanusiaan, dan pelanggaran HAM yang masih dianggap belum tuntas. Otsus pun belum terlaksana dengan baik, karena banyak anggaran yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan Papua dengan benar.

"Karena itu, pemerintah harus berkomunikasi dengan baik dan konsisten dalam membuat kebijakan. Tak bisa melepas uang Otsus begitu saja, tanpa pengawasan yang ketat,” ujar anggota DPD RI asal Provinsi Papua Wahidin Ismail dalam diskusi di gedung Parlemen MPR/DPR/DPD bersama dengan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam dan Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie, Senin (4/3/2013).

Wahidin mengatakan Presiden SBY tak perlu takut dialog. Sebab, mantan presiden alm KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah memberi contoh yang baik melalui pendekatan kultural, dan dampaknya sangat positif bagi NKRI.

"Bayangkan Gus Dur begitu sampai di Bandara Cenderawasih langsung ziarah ke makam Theis H Eluway (Ketua Persedium Dewan Papua - PDP), itu sama dengan menghormati tokoh adat Papua,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Asvi Warman Adam, jika pendekatan kultural Gus Dur oleh pemerintah perlu ditiru. Apalagi penyelesaian setiap daerah itu memang tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain.

“Gus Dur itu mengakui identitas adat Papua dan dialog pun tak membuahkan kemerdekaan sebagaimana yang dikhawatirkan. Hanya saja dialog itu perlu dirumuskannya mengenai siapa sebagai representasi warga Papua, materi atau substansi dialog, dan format dialog yang tepat yang bagaimana? Jadi, jangan menghindari dialog,” tegasnya.

Sedangkan Jimmy mengakui, memang ada pejabat Papua yang memperkaya diri dari dana Otsus tersebut, namun ada pula yang memelihara konflik. Mereka ini menjadikan Papua sebagai eksperimen politik.

“Selama 32 tahun Orde Baru keamanan PT Freeport dikendalikan oleh TNI Angkatan Darat, dan pasca reformasi diserahkan pada kepolisian, dan sekarang menjelang turunnya dana Otsus kembali terjadi penembakan, sehingga wajar kalau ada yang mencurigai adanya ‘permainan’ dan sengaja ‘memelihara’ konflik itu demi uang,” kata Jimmy.

More

http://www.tribunnews.com/ 

Read More