HRW, Indonesia Selidiki Kerusuhan dan Izinkan PBB Masuk ke Papua

Pemerintah Indonesia didesak untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kerusuhan Wamena, serta mengizinkan Komisi HAM PBB untuk masuk ke Papua memeriksa dugaan pelanggaran HAM di sana.

Desakan itu disampaikan oleh LSM Human Rights Watch (HRW) pekan ini, menyusul laporan tewasnya 33 orang serta 16.000 warga yang mengungsi akibat kerusuhan tersebut.

"Investigasi independen diperlukan untuk memeriksa peran aparat keamanan dan menuntut semua pihak yang bertanggung jawab dalam kerusuhan," kata Direktur HRW Asia Brad Adams dalam sebuah pernyataan.

Menurut dia, adanya pemantau independen "akan mencegah pelanggaran, baik oleh militan maupun aparat keamanan, sehingga akan menguntungkan semua warga Indonesia."

"Situasi di Wamena masih tegang, namun sulit untuk memverifikasi keadaan karena tidak ada wartawan yang bisa secara independen masuk ke sana untuk mewawancarai saksi mata," tambahnya.

Read More

satu-satunya solusi untuk Papua Adalah "REFERENDUM"

Ini adalah pernyataan editorial yang diterjemahkan dari Militan Indonesia, pertama kali diterbitkan pada 22 Agustus 2019 , pada awal gelombang demonstrasi massa di seluruh Indonesia dan Papua. Sejak itu, reaksi telah membesarkan kepalanya. Pemerintah Indonesia mengerahkan 6.000 personel polisi dan militer tambahan ke Papua. Internet diblokir. Seorang milisi pro-Indonesia dikerahkan untuk meneror orang Papua. Lusinan orang Papua telah terbunuh, dengan ratusan lainnya ditangkap.

Teror, kekerasan dan rasisme sekali lagi turun ke atas pemuda Papua yang sedang belajar di Indonesia, kali ini di Surabaya, Malang, Semarang dan Ternate. Berita tentang bagaimana pemuda ini diperlakukan seperti binatang memicu demonstrasi massa di seluruh Papua, karena massa tahu sepenuhnya dari pengalaman sehari-hari mereka sendiri apa yang dilalui pemuda ini, dicemooh sebagai “monyet” dan diperlakukan seperti itu.

Read More

Veronica Koman Bertemu Komisioner HAM PBB: Bicara soal Papua

 Aktivis dan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman bertemu dengan Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet. Pertemuan itu diunggah Veronica dalam akun Twitternya, Kamis (10/10/2019).

Veronica yang saat ini diketahui berada Sydney, Australia tidak menjelaskan di mana dia bertemu dengan Bachelet.

Dia menjelaskan bahwa dia memberi informasi terbaru mengenai situasi Papua Barat kepada Bachelet.

“Saya memberi tahunya informasi terbaru tentang krisis saat ini yang mencengkeram Papua Barat: pendekatan keamanan, pemindahan warga sipil, pengekangan besar-besaran terhadap kebebasan berekspresi,” tulis Veronica.

Pada 23 September, Wamena dilanda kerusuhan hingga merenggut 31 jiwa. 

Veronica juga menceritakan pada Bachelet mengenai demonstrasi mahasiswa yang menuntut Revisi UU KPK dan sejumlah RUU KUHP.

Demonstrasi pada 26 September berujung ricuh, saat sejumlah pedemo menolak untuk membubarkan diri yang direspons oleh polisi dengan gas air mata dan meriam air.

Read More