7/29/2013

Issu Referendum Papua, Inggris Minta Presiden SBY Kunjungi Referendum Skolandia 2014

Baroness Warsi answered questions on behalf of the British Government
London,-- Anggota Parlement Inggris  Gedung Parlement mengadakan perdebatan tentang Papua Barat pada hari Rabu 24/7 waktu london,  di mana mereka mengangkat keprihatinan serius mengenai situasi hak asasi manusia di papua barat dan meminta pemerintah Inggris untuk mengambil langkah - langkah dan sikap yang lebih kuat.
"Dengan permintaan Referendum yang luar biasa dari masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri, dan meminta pemerintah Inggris untuk mengundang Presiden Indonesia untuk mengunjungi Inggris tahun depan untuk referendum Skotlandia untuk kemerdekaan, untuk melihat bagaimana mereka menangani permintaan untuk penentuan nasib sendiri. Lord Avebury"
Lord Harries, yang memulai perdebatan, mencatat pola mengkhawatirkan penangkapan sewenang-wenang dan tahanan politik yang sedang berlangsung di provinsi Indonesia, mengutip bukti yang dikumpulkan oleh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di London TAPOL.

Dia juga menantang pemerintah Inggris tentang pendanaan Densus 88, skuad elit kontra-teror yang diduga telah digunakan dalam penangkapan, penyiksaan dan penembakan aktivis politik di propinsi Papua.

Respon dari  pemerintah inggris di wakili oleh Menteri Senior Negara di Kantor Luar Negeri & Persemakmuran, Baroness Warsi.

Dalam tanggapannyai keprihatinan yang diangkat, Baroness Warsi mencatat tingginya tingkat kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi dalam perdebatan itu, dan setuju bahwa kebebasan berekspresi di Papua Barat terlalu sering di bungkam dengan alasan keutuhan wilayah dan terotorial.

Dia menggemakan pernyataan dari semua orang yang berbicara dalam perdebatan itu, bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan di masa depan Papua harus konstruktif untuk terlibat dalam dialog damai. 
More: 

Related Posts:

  • Video West Papua - The secret war in Asia The forgotten land of West Papua is under brutal Indonesian military occupation. Its tribal people are being slaughtered, and their unique environment destroyed. But the world is doing nothing to stop it. In 1963, i… Read More
  • Deklarasi HAM ASEAN Cuma Basa-basi Politik Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21 yang diselenggarakan di Pnom Penh, 18-19 November, melahirkan produk politik baru, yaitu Deklarasi HAM ASEAN. Kemarin, Deklarasi HAM ASEAN resmi ditandatangani oleh kesepuluh… Read More
  • Rights abuse victims tell govt to end impunity TheJakartapost,-- Victims of human rights abuses and rights advocacy groups are pushing the government to formally admit past human rights violations and apologize to families and survivors of the victims.The pressure is… Read More
  • Suciwati Munir: “Aku Manusia Biasa, Juga Menangis” Dia pandai menata emosi, menata diri, ketika berada di depan publik atau orang lain. Dia benar-benar tabah dan berbicara dengan lancar. Tidak pernah terlihat airmata menetes, padahal beban penderitaannya sangat besar, men… Read More
  • KNPB Jadi Piaraan NKRI Dinilai Tudingan Kuno Wim R. Medlama :  Kita Lihat di Lapangan Siapa  yang Bekerja  Untuk Rakyat JAYAPURA -Tudingan miring dari Koordinator Dalam Negeri Negara Repoblik Papua Barat, Theopilus Mandowali, S.Pd versi Presiden Yan… Read More

0 komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih Waktu Anda Untuk Berkomentar atas Berita ini