HRW, Indonesia Selidiki Kerusuhan dan Izinkan PBB Masuk ke Papua

Pemerintah Indonesia didesak untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kerusuhan Wamena, serta mengizinkan Komisi HAM PBB untuk masuk ke Papua memeriksa dugaan pelanggaran HAM di sana.

Desakan itu disampaikan oleh LSM Human Rights Watch (HRW) pekan ini, menyusul laporan tewasnya 33 orang serta 16.000 warga yang mengungsi akibat kerusuhan tersebut.

"Investigasi independen diperlukan untuk memeriksa peran aparat keamanan dan menuntut semua pihak yang bertanggung jawab dalam kerusuhan," kata Direktur HRW Asia Brad Adams dalam sebuah pernyataan.

Menurut dia, adanya pemantau independen "akan mencegah pelanggaran, baik oleh militan maupun aparat keamanan, sehingga akan menguntungkan semua warga Indonesia."

"Situasi di Wamena masih tegang, namun sulit untuk memverifikasi keadaan karena tidak ada wartawan yang bisa secara independen masuk ke sana untuk mewawancarai saksi mata," tambahnya.

Read More

satu-satunya solusi untuk Papua Adalah "REFERENDUM"

Ini adalah pernyataan editorial yang diterjemahkan dari Militan Indonesia, pertama kali diterbitkan pada 22 Agustus 2019 , pada awal gelombang demonstrasi massa di seluruh Indonesia dan Papua. Sejak itu, reaksi telah membesarkan kepalanya. Pemerintah Indonesia mengerahkan 6.000 personel polisi dan militer tambahan ke Papua. Internet diblokir. Seorang milisi pro-Indonesia dikerahkan untuk meneror orang Papua. Lusinan orang Papua telah terbunuh, dengan ratusan lainnya ditangkap.

Teror, kekerasan dan rasisme sekali lagi turun ke atas pemuda Papua yang sedang belajar di Indonesia, kali ini di Surabaya, Malang, Semarang dan Ternate. Berita tentang bagaimana pemuda ini diperlakukan seperti binatang memicu demonstrasi massa di seluruh Papua, karena massa tahu sepenuhnya dari pengalaman sehari-hari mereka sendiri apa yang dilalui pemuda ini, dicemooh sebagai “monyet” dan diperlakukan seperti itu.

Read More

MSG talks on West Papua

By, Tevita Vuibau

MSG member countries including Fiji will make a formal decision on the way forward in dealing with the situation in West Papua when they meet at the MSG leaders summit in June.

This was the word from the MSG Eminent Persons Group headed by former Fiji Minister for Foreign Affairs Kaliopate Tavola.

West Papua has been occupied by Indonesia for the past 50 years.

Human rights abuses and countless crimes by members of their armed forces attracted regional and international scorn.

The territory has also been pursuing full membership of the MSG and has received widespread support.

Mr Tavola said the MSG EPG had listened to the views expressed on the issue and noted that there was a lot of support for the West Papua case.

"We do also note that the West Papua case is problematic. There are a number of issues attached to it, for instance there is an application which I understand has been lodged with the chair of the MSG," Mr Tavola said.

"That will take its own process and the leaders will make a determination on that when they meet in June."

He explained that the issue of West Papua was complex and the EPG was taking note of new developments.

"We as a group take note of what is happening on the ground. The application has been lodged and it is likely that the leaders will make a determination in June that will determine the way forward on how we manage the West Papua case."

http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=233140

Read More