This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Human Rights abuses. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Human Rights abuses. Tampilkan semua postingan

8/26/2013

Aktivis KNPB, Denny Hisage cs Bebas dari Penjara

 Jayapura, KNPBnews – Enam aktivis KNPB yang ditahan karena dugaan menyimpan amunisi, hari ini, Selasa (27/8) dibebaskan dari Penjara Indonesia, Abepura. Mereka menjalani persidangan selama 8 bulan tanpa saksi dan bukti pidana yang kuat.

Keenam aktivis KNPB yang dibebaskan adalah, Denny Imanuel Hisage (26), Anike Kogoya (23), Jhon Pekey (27), Rendy Wetapo (27), Jimmy Wea (26) dan Oliken Giay (27). Menurut dakwaan, mereka ditangkap karena menyimpan dan membeli amunisi, sehingga mereka diancam dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 56 ke I  KUHP.

Kepada situs KNPB, Denny Hisage menyatakan kekesalan terhadap Polisi yang asal main tangkap dan mengurung mereka tanpa bukti pidana yang jelas. “Polda Papua asal tangkap aktivis KNPB tanpa bukti jelas. Kami jalani penyiksaan yang sangat berat saat ditangkap, dan selama diinterogasi di Polda Papua”, ucap Denny siang ini saat keluar dari Penjara.
 
Sementara itu, puluhan aktivis KNPB masih mendekam di penjara-penjara kolonial di seluruh wilayah Papua, termasuk Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo. Mereka dipenjara dengan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan di Pengadilan

Terima Anda Sudah Kunjungi Blog Alternatif KNPB, Jika Tidak Keberatan Apa Tanggapan Atau komentar Anda Tentang Berita ini?

2/20/2013

Papuan accuses Indons of genocide

Papuan  accuses  Indons of genocideThe West Australian © Activist: Benny Wenda. Picture: Supplied
He escaped from prison while on murder and arson charges, spent two years on an international wanted list after Indonesian authorities alleged he was a terrorist and tomorrow he will arrive in Perth.

But West Papua independence movement leader Benny Wenda says Indonesian authorities - his accusers - are the ones guilty of terrible crimes.

He says they are the aggressors in a secret war of genocide being waged against his people less than 500km north of Australia.

Mr Wenda, who is on an international speaking tour to raise awareness about his people's fight for self-determination, said yesterday he was a peaceful political campaigner who was the victim of false allegations intended to silence him.

"They (Indonesia) always say that I am a criminal," he said.
"Actually, it's the other way around. Indonesia is the criminal. They illegally occupied my country and are killing my people."

Mr Wenda, 37, was arrested for murder and arson after allegedly inciting an attack on Indonesian police in 2000. But his Australian lawyer, Jennifer Robinson, said the charges were politically motivated and unfounded. She said Mr Wenda was in a refugee camp in Papua New Guinea at the time of the attack.

"The prosecution was unable to produce any credible evidence," Ms Robinson said. "The judge accepted three witness statements from police from three people we could not identify and they were unable to bring to the courtroom."

In 2002, Mr Wenda escaped from jail through a ventilation shaft, crossed into PNG and went to Britain, which gave him political asylum.

In 2011, Interpol put him under a red flag notice after Indonesia added terrorism to the allegations against him. After a two-year legal battle, his name was cleared and the flag removed.

The catalyst for his activism came when, as a five-year-old in West Papua's central highlands, he allegedly saw Indonesian soldiers rape his aunts and brutally beat his mother.

"I tried to help my mum," he said. "Her face was bleeding right in front of my eyes. I couldn't do anything. I just cried."

Mr Wenda claims that since West Papua voted to become part of Indonesia in 1969 - a ballot he says was forced at gunpoint - authorities have killed about 500,000 West Papuans in their crackdown on separatists. He said many recent killings were by a squad of crack troops known as Detachment 88, who get support from Australia.

WA Greens senator Scott Ludlam, who will speak with Mr Wenda in Perth and echoed the Papuan leader's concerns about Australia's links to Detachment 88, said the people of West Papua had a legitimate claim to self-determination and should not be treated like criminals.

Amnesty International and the Australian Government have urged Indonesia to investigate alleged human rights abuses in Papuan provinces.

A Department of Foreign Affairs and Trade spokesman said Australia backed Indonesia's sovereignty over the Papuan provinces and that Detachment 88 received help from Australian Federal Police for investigations and forensic assistance.

Mr Wenda said he had never taken up arms for his cause and believed peaceful, political lobbying was the way forward.

"The world is changing," he said. "We don't have any power to resist through the gun.
"The powerful weapon is the peaceful way. The powerful weapon is the truth."
 
 

1/02/2013

Warga Papua Trauma Penanganan Konflik

"Stigma separatis seolah menjadi pembenaran aparat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap aktivis pro kemerdekaan Papua."

Foto:Demo KNPB di Manokwari (VHRmedia/ Jerry Omona)
VHRmedia, Jayapura – Aliansi Demokrasi untuk Papua menuntut aparat keamanan tidak menggunakan cara kekerasan untuk menangani konflik di Papua.

Menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Anum Siregar, penanganan konflik saat ini cenderung represif dan menimbulkan trauma warga. Tidak tertutup kemungkinan, kekerasan yang dilakukan aparat justru memicu serangan balik yang lebih besar. 

“Kekerasan bukan saja terjadi di tempat terpencil tapi juga di tengah kota. Aksi itu menyebabkan kematian, menggunakan cara-cara yang menimbulkan ketakutan, dendam, dan trauma yang luar biasa,” kata Anum Siregar di Jayapura, Rabu (2/1)

Aliansi Demokrasi untuk Papua mencatat, terjadi peningkatan jumlah dan skala kekerasan di Papua sejak Juni hingga Desember 2012. Kasus tersebut antara lain, penyerangan pos kepolisian di Pireme, Kabupaten Lanny Jaya, pembakaran rumah adat di Wamena, dan penembakan 4 nelayan di Raja Ampat pekan lalu.

Cara penanganan yang dilakukan polisi juga terkesan represif. Aparat keamanan sering melekatkan stigma residivis, separatis, atau anggota Komite Nasional Papua Barat untuk aktivis pro kemerdekaan Papua. 

“Seolah dengan stigma tersebut perlakuan sewenang-wenang dapat dibenarkan. Seperti pembunuhan Timo Ap di Manokwari dan kasus kematian tahanan politik Hubert Mabel di Wamena,” ujar Anum Siregar.

Kemampuan polisi untuk mengungkap kasus kekerasan di Papua juga dipertanyakan. Polisi hingga sekarang belum mampu mengungkap pelaku dan motif sejumlah aksi kekerasan di Papua. 

Padahal kata Anum Siregar, kegagalan aparat mengungkapkan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tertib hukum.

Penembakan Nelayan Raja Ampat

Terkait penembakan 4 nelayan di Kabupaten Raja Ampat yang diduga dilakukan personel TNI, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai, kasus tersebut sebagai pelanggaran berat HAM.

Yan Christian Warinussy meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki kasus tersebut. itu. “Ini kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua mengatakan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi jika terbukti pelaku penembakan adalah anggota TNI. 

Pada 20 Desember 2012, empat nelayan asal Pulau Buaya tewas ditembak di perairan Pulau Papan, Distrik Misoll, Kabupaten Raja Ampat. Korban tewas adalah La Huni (70 tahun), La Jaka (30 tahun), La Idi (22 tahun), dan La Diri (30 tahun). 

Sedangkan 2 korban selamat La Anu (20 tahun) dan La Udin (30 tahun) masih dirawat di RSUD Kota Sorong. Polisi dan TNI masih menyelidiki pelaku dan motif penembakan ini. (E1)

New Year’s Day Shooting Injures One in Papua

By. Banjir Ambarita - TheJakartaGlobe
 
Jayapura. An unidentified gunman shot and wounded a man not far from the Papua Police headquarters on the first day of the new year, residents here said.

Malage Tabuni, 43, was waiting for a public minivan with four friends at the Porasko stop just 30 meters from the Papua Police headquarters at about 6:00 p.m. on Tuesday in the provincial capital when he was shot in his right shoulder.

A friend rushed him to Jayapura’s Dok II General Hospital, where he is still being treated.

Ibani Tabuni, one of the four friends present, said the group was on their way home after attending a party at Angkasapura in North Jayapura and were waiting for southbound public transportation.

“We had just alighted from a public transport van and were waiting for another to go to Entrop [in South Jayapura] when suddenly, the shoulder of Malage Tabuni began to bleed and after we had a look at it, it turned out to appear like a gunshot wound,” Ibani said.

Ibani said he, the victim and the three other members of the group did not see the shooter.

“We do not know where the shot came from and at that same time there was also the sound of a firecracker,” Ibani said.

Quoting doctors at the hospital, Ibani said the bullet was still inside Malage’s shoulder and surgery would be undertaken to remove it.

Papua Police spokesman Sr. Comr. I Gede Sumerta Jaya declined immediate comment.

12/11/2012

Socratez: In Papua There Interests Economics and Politics

Rev. Socratez Sofyan Yoman Leaders PGBP
OneNews,-- Wamena (11/12) - Chairman of the Fellowship of Baptist Churches in Papua (PGBP) Socratez Rev. Sofyan Yoman said the high intensity of violence and stigmatization against People and Peace (OAP) in Papua, due to economic and political interests that the use of security forces in papua.
"Because there are economic and political interests in Papua so that the State uses the security forces (military / police) in Papua separatist stigma-stigma, Makar, OPM," said Pastor Socratez told reporters in Wamena, Papua, on Tuesday (11/12) afternoon.
According Yoman, violence should not be seen as partial, but as a whole. Therefore, he continued, the central government should have reflection, not even 'pretend'. He said violators of Human Rights (HAM) never punished.
"The state created conflict everywhere in Papua, put bombs everywhere, so that Mobile Brigade (Brigade Mobil) and Detachment 88 (Detachment) to cash. Later, bombs were discovered everywhere. It was not made of indigenous Papuans, "said Pastor Socratez
Violence in Papua, he said, created by certain people to mendaptkan position and money. Because he said, had been Papuan struggle is the struggle of peace, and dialogue.
"The struggle of people of Papua truth, criminalized the security forces. Therefore, the church asserts, engineering-engineering security forces must be stopped., "He stated.
Socratez meeragukan all kinds of violence in Papua. In Parliament office Jayawijaya 8 September 2012 terror bomb was found and discovered Jayawijaya Then Post 18 September 2012.
"How could disrupt OAP own homeland? It does not make sense to us. Many errors, many of which make a mess in Papua, "said Socratez.  

Editor Source: www.tabloidjubi.com

12/05/2012

The Foreigners involvement in Papua Conflict

An Australian received military training in the Ukraine and was travelling to West Papua to engage in “violent conflict” against the Indonesian government as a mercenary when intercepted by Australian authorities as he was about to board a flight to Papua New Guinea, a court has heard.

Gerard Michael Little, 45, who trained at the International Bodyguard Association in Ukraine, was refused bail in the Brisbane Magistrates Court on Wednesday (05/12) after being charged with committing preparatory acts or performing drills for incursion into foreign states.

Little was seized in a multi-agency sting led by the Australian Federal Police at the Brisbane International Airport on Tuesday night as he tried to board a flight to Papua New Guinea, from where he intended to “island-hop” to West Papua, the court heard.

Commonwealth prosecutor Justin Williams said Little made admissions to police about his intentions and told them he had undertaken training in Ukraine in August.
He said the strength of the crown case was “overwhelming” and opposed bail on the grounds Little was a flight risk.
Magistrate Jacqui Payne refused Little’s bail application, saying there was an unacceptable risk he would flee.

Little allegedly told police in 2003 that he did not recognise the sovereignty of Australia or its laws.
The case was adjourned until January 18 for mention.

Australia fully recognises Indonesia’s sovereignty over its Papua and West Papua provinces. Australia’s support for Indonesia’s control was explicitly set out in the 2006 Lombok Treaty.

Asked about the position earlier this year, Foreign Minister Bob Carr said: “It would be a reckless Australian indeed who wanted to associate himself with a small separatist group which threatens the territorial integrity of Indonesia.”

In Papua New Guinea on Wednesday, Senator Carr told reporters it was a matter for the courts and declined to comment.

Meanwhile, in Indonesia’s West Papua province, police arrested a Ukrainian citizen during a rally dedicated to the 51st anniversary of the separatist movement of Free Papua Organization (OPM) on December 2nd.

Artem Shapirenko, 36, who entered Indonesia on a tourist visa that expired four months ago, joined the rally and yelled “Papua Merdeka” as police caught him.
 
Source: Blog.westpapoea
 
 

12/04/2012

Ratusan Prajurit TNI Disiapkan Untuk Dikirim Ke Papua

Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea hingga kini masih bergejolak terkait pelbagai permasalahan dan ancaman. Permasalahan tersebut diupayakan dapat tuntas dengan cara menyiagakan personel prajurit TNI di wilayah itu. 

Ratusan prajurit yang tergabung dalam Yonif 726/Tamalatea, ikut ambil bagian. Mereka memeroleh kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi di daerah perbatasan Papua tersebut.
Namun, sebelum mereka dikirim ke sana, ratusan prajurit ini harus menjalani serangkaian latihan khusus di Yonif 726/Tamalatea. Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Heri Mulyono memimpin langsung pembukaan latihan pra tugas tahap dua dan tiga, Sabtu pagi, 1 Desember. Heri Mulyono bertindak sebagai inspektur upacara dan didampingi oleh Danyonif 726/Tamalatea Mayor Inf Heny Setyono selaku komandan upacara.
Heri mengatakan, latihan pra tugas tahap dua dan tiga ini merupakan lanjutan dari latihan pra tugas tahap pertama. Latihan pra tugas lanjutan ini bertujuan untuk lebih memantapkan materi-materi yang telah diperoleh pada latihan sebelumnya. Para prajurit yang ditempa dengan pelbagai latihan ini, diharapkan dapat memiliki kemampuan taktik dan teknik tempur, kemampuan intelijen, binter serta mampu memberikan pelayanan dukungan administrasi sesuai tuntutan tugas yang akan dihadapi di daerah penugasan.
"Lebih baik mandi keringat dalam latihan dari pada mandi darah di daerah operasi," kata Heri Mulyono dihadapan 650 prajurit peserta latihan.
Danyonif 726/Tamalatea Mayor Inf Heny Setyono menambahkan, dalam kehidupan militer, tugas operasi ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi prajurit. Prajurit yang dilatih sebelum berangkat ke medan operasi, tidak hanya dilatih seputar teknik dan latihan militer. Namun, prajurit juga akan mendapatkan pembekalan masalah tentang pertanian.
"Di tempat tugas mereka nanti, tentu akan menemukan wilayah perkampungan yang dihuni oleh masyarakat. Jadi tugas mereka tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat, antara lain, menjadi tenaga pendidik, atau mengajarkan kepada masyarakat yang belum mengetahui cara bercocok tanam," jelas Heny, Minggu, 2 Desember.

Rencananya, lanjut Heny, 650 prajurit Yonif 726/Tamalatea ini akan diberangkatkan pada awal tahun depan. Mereka akan bertugas selama enam bulan disana. Dalam upacara kemarin, hadir pula Danrem 141/TP dan para Dandim Jajaran Korem 141/TP serta para Kabalak Kodam VII/Wrb. (yuk/bas)

Sumber : www.fajar.co.id/

11/28/2012

Global Lobby for West Papua Takes Off in Papua New Guinea (PNG)

Three Papua New Guinea politicians have joined an international campaign to support West Papuans persecuted by Indonesian authorities.

The PNG MPs reignited the controversial issue on Friday one week before the Indonesian government starts repatriating up to 700 West Papuans who live in PNG’s capital Port Moresby or towns along the shared border. Port Moresby’s Governor Powes Parkop said PNG had “turned a blind eye and deaf ear” to the issue.

MPs Jamie Maxton-Graham and Boka Kondra also criticised PNG’s inaction over the plight of their fellow Melanesians, who are an ethnic minority in Indonesia’s Papua province.

Maxton-Graham said he had been prompted to help launch and sign the PNG Charter of the International Parliamentarians for West Papua after seeing photos of atrocities on West Papuans allegedly committed by the Indonesian police and military.

“The international community and our charter says Indonesia must stop this,” Maxton-Graham said. He joined Parkop, Kondra and 50 MPs from other countries in signing the charter.

Australian Greens leader Senator Bob Brown, Greens Senator Sarah Hanson-Young and Greens MP Greg Barber are also signatories, alongside MPs from the UK, Sweden, Czech Republic, Vanuatu and New Zealand.

The charter calls for the UN to restore the “right of the indigenous people of West Papua to self-determination”.

Indonesia took formal control of the former Dutch colony in a widely criticised 1969 UN-sponsored vote among about 1000 handpicked villager elders from the Papuan region.

Since then Indonesia’s hardline security measures, including arrests of activists who try to fly Papua’s outlawed Morning Star flag, have helped quell the West Papua separatist movement.
But the long-running insurgency by poorly armed pro-independence guerillas continues.

It is estimated 10,000 to 20,000 West Papuans now live in PNG after they fled their homes on the Indonesian side because of few opportunities and human rights abuse.

Hundreds settled in a refugee camp near the border in PNG’s Southern Highlands region while a majority live and work in the country’s major centres like Port Moresby.
By Ilya Gridneff,  The Age Papua New Guinea Correspondent

11/27/2012

Imparsial ‘Mengutuk’ Pembakaran Polsek Pirime

"Imparsial juga berharap, aparat tidak melakukan tindakan balasan dengan kekerasan dalam mengusut kasus ini karena akan menimbulkan trauma bagi masyarakat Direktur eksekutif Imparsial Poengky Indarti".

Jayapura (27/11) — The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) ‘mengutuk’ aksi kekerasan dan pembakaran Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga anggota polisi tewas, Selasa (27/11) sekitar pukul 06.00 pagi.

Direktur eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menegaskan, pihaknya mengutuk terjadinya kekerasan dengan cara pembunuhan dan pembakaran terhadap Kapolsek Pirime, AKP Rolfi Takubesi dan  dua anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem  serta Brigadir Daniel Makuker.

“Kekerasan yang dilakukan pelaku sangat bertentangan dengan semangat bersama untuk menjadikan Papua sebagai tanah damai. Kami berharap aparat bisa segera menangkap para pelaku dan membawanya keproses hukum,” kata Poengky Indarti kepada tabloidjubi.com via pesan singkatnya, Selasa (27/11).

Menurutnya, dengan adanya peristiwa ini, menjadi sangat krusial bagi Presiden SBY untuk segera mempersiapkan dialog damai dengan pihak-pihak yang berseberangan agar kekerasan di Papua bisa segera di akhiri. Imparsial juga berharap, aparat tidak melakukan tindakan balasan dengan kekerasan dalam mengusut kasus ini karena akan menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Imparsial juga kembali mendesak Kapolda Papua untuk mengintensifkan operasi penyelundupan senjata. Seret dan tampilkan pelaku penyelundupan senjata. Jika penyelundupan tersebut melibatkan aparat militer atau aparat pemerintah yang lain, maka harus ditindak tegas. 

Kasus kekerasan terhadap aparat kepolisian di Papua yang terjadi pada bulan November ini menimbulkan ketakutan masyarakat yang memang sudah lelah dan trauma dengan kekerasan di Papua,” tandas Poengky Indarti. (Jubi/Arjuna)

11/23/2012

Video West Papua, TNI Menembak Pendeta Perempuan Papua


Sadis Seorang pendeta wanita, Predika Metal Meki (38) meregang nyawa di dekat sungai Mak  Ia ditemukan dalam keadaan tewas tadi pagi, di Jalan Trans Asiki, Merauke. distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digole, Papua. Wanita ini tewas dengan dua luka tembak di pelipis kanan dan di bahu kanan hingga tembus ke belakang.

Menurut keterangan dari pihak keluarga, terdapat dua luka tembak di tubuh korban yakni pada bagian kepala dan bahu. Selain itu juga terdapat beberapa luka memar akibat pukulan dan sabetan benda tajam.

Korban, Frederika Metalmeti atau pendeta Rika, diduga ditembak oleh teman dekatnya yang merupakan seorang anggota TNI. Kemungkinan terlibatnya anggota TNI dalam kasus itu, juga dibenarkan oleh Komandan Korem 174, Animti Waninggap, Merauke, Brigjen Edy Rahmadi. Hal itu diperkuat dengan penemuan sejumlah alat bukti di TKP.

Kesedihan pun menyelimuti keluarga yang tengah menunggu kedatangan jenazah Pendeta Frederika Metalmeti, yang sudah bertugas di Gereja Betlehem Pantekosta, Boven Digul, sejak sepuluh tahun lalu. Saat ini jenazah korban sudah diberangkatkan menuju Merauke, dengan menempuh perjalanan darat sejauh lebih dari 400 kilometer.(TNT)

Sumber; STCTV

11/20/2012

Rights abuse victims tell govt to end impunity

TheJakartapost,-- Victims of human rights abuses and rights advocacy groups are pushing the government to formally admit past human rights violations and apologize to families and survivors of the victims.

The pressure is being given as part of the International Day to End Impunity which falls on Nov. 23.

“We want the President, whoever he or she is [or was], to be willing to apologize to us, the victims of atrocities conducted by the state,” said Sri Sulistyawati in Jakarta on Monday.

The 72-year-old former journalist said she was forcefully arrested after the New Order administration suspected her of being a member of the outlawed Indonesian Communist Party (PKI). She was also imprisoned for 11 years without trial.

Sulistyawati and other victims of the 1965 purge, as well as victims of the 1984 Tanjung Priok riot, the 2003 Aceh incident and the 1998 May riot, have joined the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) and Amnesty International for a series of campaigns urging the government to end impunity.

The victims and NGOs are scheduled to meet with the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) and the Law and Human Rights Ministry to discuss human rights issues.

In addition, they are also holding a public lecture in a private university in Jakarta to raise awareness of human rights violations.

“Our specific aim is to remind university students of the serious human rights violations in the country,” said Sri Suparyati of Kontras.

Various parties, including the state-funded Komnas HAM, have outlined in reports and studies the gross human rights violations involving the state in the past. However, the government has not taken concrete actions to bring the perpetrators to justice.

Komnas HAM has also officially submitted its findings and recommendations to the Attorney General’s Office (AGO), but the law enforcer has taken no action, arguing that the rights commission’s reports give inadequate legal proof for them to investigate past abuses,

Therefore, the government’s stance contradicts article 35 of Law no. 26/2000 on human rights courts, which stipulates that victims of human rights violation should receive rehabilitation, restitution and
compensation.

“I just want the government to fulfill my rights,” said Riyati Darwin, who lost her son in the 1998 May riot.

Up until the present day, she said, the government has shown no intention to look for the responsible parties that murdered her son.

“We want the government to rehabilitate us very soon because we have become old and we want our descendents to be no longer stigmatized. Death is just days away,” Sulistyawati said.

Besides working with the two NGOs, Riyati and Sulistyawati will also work hand-in-hand with Bosnian rights activist Jasna Zecevic to convince the government to solve human rights issues in the country.

“We cannot build a country until we solve the problems of the past,” said Zecevic, who is still struggling to raise the awareness of the Bosnian government about rights abuse issues. (riz)