BUNUH PEJUANG PAPUA, TAK AKAN SELESAIKAN MASALAH

Dias Gwiyangge

Jayapura, 8/4 (Jubi) – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.

“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DPO agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,” kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).

Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.

“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,” ujarnya.

Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.

“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,” kata dia lagi.

Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.

“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,” ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)

Read More

Ruben Magai: Dua Jenderal Jangan Saling Ancam

Ruben Magai Anggota DPR Papua

Jayapura, 8/4 (Jubi) – Pasca rencana penetapan DPO oleh Polda Papua terhadap panglima tertinggi OPM, Goliat Tabuni (GT), membuat yang bersangkutan mengancam balik akan menembak Kapolda Papua.

Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay meminta agar dua jenderal yakni Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan pimpinan tertinggi OPM Jenderal Goliat Tabuni tidak lagi saling ancam.

Ia mengatakan, jangan sampai sikap keras keduanya justru akan terus mengorbankan rakyat Papua. Untuk itu kedua jenderal ini harus mencari solusi bagaimana langkah terbaik yang dilakukan. Selain itu, Kapolda Papua diminta tidak langsung menetapkan GT sebagai DPO.

“Saya harap kapolda bisa mengungkap fakta dan bukti bagaimana GT bisa ditatapkan DPO. Goliat Tabuni kan juga mengkami diri sebagai jenderal atau panglima OPM. Ideologi dia adalah Papua Merdeka, bukan kriminal. Ini adalah ideologi politik. DPO kan hanya untuk pelaku kriminal. Jadi kita harap dua jenderal ini jangan saling mengancam,” kata Ruben Magay, Senin (8/4).

Menurutnya, kedua pihak perlu berdialog secara demokrasi. Selain itu, Polda juga perlu mengungkap secara jelas penembakan yang terjadi selama ini. Jangan hanya dikatakan pelaku adalah OTK atau kelompok bersenjata. Lalu karena Goliat Tabuni pimpinan OPM, makanya dia langsung dituduh.

“Perlu ada pembuktian. Jangan sampai masyarakat jadi korban terus. Apa yang Goliat Tabuni perjuangkan sudah jelas. Dia ingin Papua merdeka. Bahkan jika memungkinkan Kapolda bertemu langsung dengan Goliat Tabuni dan duduk bicara bersama. Oleh karena itu dialog sangat penting.,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Ruben, orang asli Papua juga tahu jika pemerintah tidak sepenuhnya berpihak kepada mereka. Mereka kerap diintimidasi dan hak mereka dirampas. Hal ini yang menimbulkan aspirasi merdeka. Orang Papua akhirnya sadar akan itu. Situasi politik diciptakan sendiri oleh negara, sehingga orang Papua juga mulai melawan.

“Siapapun di dunia jika hak mereka dirampas mereka tidak akan tinggal diam. Jadi kedepan polisi harus profesional. Jangan salah sedikit dikriminalisasi. Rakyat Papua sudah trauma terhadap aparat. Harus ada perubahan,” katanya. (Jubi/Arjuna)

Read More

Aparat Tidak Mampu, KNPB Korban Kambing Hitam

Logo KNPB

Bagi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), polisi segaja  tutupi kegagalan mereka dalam berbagai kasuskriminal di papua

Dari Penangkapan Ketua Komite Nasional Papua Barat dan Ketua Parlemen Nasional Papua Barat, Buchtar Tabuni sampai di vonis 8 bulan penjara sampai penangkapan aktivis KNPB di berbagai wilayah di papua hanyalah sebagai upaya kambing hitam. 

Ini upaya menutupi ketidakmampuan polisi mengungkap pelaku penembakan di Papua dengan modus mengkambinghitamkan gerakan damai KNPB.

"Kita lihat realita, berbagai kasus penembakan dan peledakan Bom di wamena, Penembakan Puncak Jaya, Timika, Paniai, serta beberapa daerah dalam beberapa waktu terakhir, terbukti bahwa Polisi Indonesia tidak mampu mengungkap pelaku kekerasan kami (KNPB) hanya di kriminalisasikan gerakan damai yang di lakukan KNPB selama ini.

KNPB menyajikan berbagai data, ada penembakan 5 warga sipil di Degeuwo Paniai yang jelas-jelas dilakukan Brimob Polda Papua belum juga  diadili. 

Kemudian penembakan Terijoli Weah pada 2 Mei 2012, saat demo damai KNPB dan beberapa korban penembakan aparat di demo damai di jayapura, Penembakan aktivis  Mako Tabuni oleh densus 88, sampai penembakan aksi damai 23 Oktober 2012 di manokwari dan pembubaran paksa di berbagai daerah di papua dan lainnya, aparat tidak mampu mengungkap siapa pelaku sebenarnya.

"Penembakan terhadap warga Jerman, Dietmar Pieper di Base-G pun belum sanggup diungkap polisi melalui tim yang dipimpin Wakapolda Papua, Paulus Waterpau,"

KNPB, selama ini mereka selalu melakukan aksi secara damai, bahkan dengan melayangkan pemberitahuan ke polisi. "Lantas, mengapa aksi damai rakyat Papua diblokade polisi yang menggunakan senjata lengkap? Mengapa tidak membiarkan KNPB melakukan aksi damai seperti biasanya?"

KNPB sangat memahami prinsip-prinsip kemanusiaan, perdamaian dan demokrasi secara universal. Oleh sebabnya, ribuan massa rakyat Papua Barat selama ini dikoordinir secara damai untuk menyampaikan tuntutan rakyat secara terbuka. KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak mengungtungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. Oleh karenanya, KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini.

Read More