Dana Otsus Papua Rawan Dikorupsi

Jayapura – Dana Otonomi Khusus Papua rawan dikorupsi. Dalam beberapa kasus, dana otsus digunakan untuk membeli jam dinding atau pajangan kantor pemerintah.

“Dana otsus adalah untuk mempercepat pemenuhan hak, dana otsus ada setelah Otsus, dana itu untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan atau guna pemanfaatan yang dapat mengangkat orang Papua menjadi lebih baik,” kata Yusak Reba, Direktur Institute for Civil Strengthening, Sabtu.

Menurut dia, penggunaan dana tersebut rawan disalahgunakan. “Dari temuan BPK, ternyata ada banyak kejanggalan dalam peruntukannya, dimana dana untuk pembangunan infrastruktur dipakai untuk membeli jam dinding,” ujarnya.

Dugaan penyimpangan dana Otsus tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2002 hingga 2010.

Didalam laporan BPK nomor ; 01/HP/XIX/04/2011 tanggal 14 April 2011 itu, terdapat penyelesaian pekerjaan terlambat, namun tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp17 miliar lebih. Ada pula temuan pengadaan barang/jasa melalui dana Otsus pada enam pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat sebesar Rp326 miliar lebih.

Selain itu, penggunaan tidak tepat sasaran dengan peruntukan senilai Rp248 miliar lebih, dan masih banyak lagi. “Ini sebenarnya melanggar ketentuan dalam UU Otonomi Khusus, dana dibelanjakan namun tidak sesuai peruntukan. Bisa juga ada wewenang yang menyimpang dari ketentuan undang-undang,” kata Reba.

Ia berpendapat, terdapat unsur kesengajaan dari pemakaian anggaran otsus. “Sebenarnya dana otsus harus diatur pelaksanaannya dalam Perdasus, kalau tidak ada aturan yang melandasi, pemerintah dapat saja sesuka hati membelanjakan,” pungkasnya. (JO/Jayapura)

Sumber: http://www.aldp-papua.com/dana-otsus-papua-rawan-dikorupsi/

Read More

“Indonesia dilanda Kejahatan Ekonomi Akibat Berakarnya Budaya Korupsi”

Opini: Turius Wenda

“Efektitas menetes kebawah (trickle-dwon effect), adalah sekumpulan gado-gado terbaik untuk rakyat namun realita Ibaratkan Negara ini  Ber – Asas Pada  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kapitalisme, Otoritarianisme. Kutipan buku indonesia bubar (N.B.Susilo) ”

Turius Wenda

“Tujuan reformasi negara Indonesia telah melenceng dari cita – cita rakyat indonesia yang sesungguhnya. Kebutuhan pertama yang gagal di penuhi abad reformasi bagi indonesia” adalah “Gagal Menghapus warisan korupsi dalam berbagai wujud dan aspeknya”.

“Rangkaian jejak pendapat, diskusi publik, para komentator dan mengamat dari berbagai lembaga pemerintah ataupun non pemerintah terus berkubang dengan realita korupsi di negara ini”.

“Namunn semuanya sandiwara kosong, banyak kasus di vonis bebas, rakyat sulit mempercayai penerapan hukum negara ini, padahal pera koruptor adalah penjahat ekonomi yang seharusnya di adili dengan seadil – adilnya, namun rakyat indonesia  tidak pernah mendapat keadilan atas hukum indonesia, rakyat menjadi pihak yang di rugikan atas semua penerapan sistem negara ini. Sungguh tidak bisa di sangkali  kenyataan yang sedang melanda di negeri kaya raya”.

“Issu korupsi di indonesia, publik sedang di tujukan arah pada kasus – kasus korupsi yang tidak ada ujung dan pakalnya. Semuanya ibarat retorika kosong yang bersandiwara atas pagung penderitaan rakyat indonesia yang notabene sebagai penyumbang uang negara”.

“Secara teoritas, korupsi adalah salah satu jenis kejahatan ekonomi, karena kurupsi mengakibatkan merugikan banyak pihak, terutama kerugian ekonomi, finansial dan merusak mekanisme sistem politik karena korupsi politik yang bersifat luar biasa jahatnya (Extra Ordinary Crime).” 

“Harusnya reformasi di cita-citakan bagi pemimimin negara ini bahwa yang pertama buatlah rakyat kaya, setelah kaya didiklah mereka untuk menuju kemandirian rakyat indonesia”.

Realita di indoesia persoalan korupsi adalah persoalan nyata yang menjadi darah daging seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, hutang piutang negara semakin marak, rakyat setegah mati membayar hutang dan bunganya, ditambah pula hutang baru, hutang konglomerat terpaksa dibayar oleh rakyat jelata, keuangan negara banyak terisap oleh biaya rumah tangga dan fasiltas  pejabat negara, study banding anggota-anggota DPR dan lainnya,  sungguh inilah realita negara ini.”

Berbahagialah generasi muda bangsa ini, karena merekalah yang mewarisi hutang bangsa (herbert Hoover, pilitisi)

‘Kasus nyata seperti kasus korupsi Bank Sentury, Kasus Wisma Atlet, Kasus hambalang adalah kasus korupsi nyata yang berdimensi besar. Dilitbatkan para pejabat negara dan merupakan suatu kasus bersistem dan berakar antara para pemimpin negara bersama kaki tangannya.

Ironi “negeri ini kaya yang semu, di jaman pembangunan dengan hutang berlebihan rakyat bersafari berteriak berkeliling meneriakan berulang-ulang demi perubahan bangsa ini sampai para pendegar ( Pemimimpin) bosan mendengarkannya.

Para penguasa negara ini bertindak reaktif dan berkaki piraminda sosial, daerah merasa diseparasikan dan asingkan, rakyat paling dikorbankan dan keadilan di injak-injak oleh para penguasa dengan semua kaki tangannya.

“Permasalahan pokok indonesia, rasa keadilan sirna dalam kebijaksanaan pemerintah, ekonomi semakin diselubugi riba, kemerosotan perekonomian memprihatinkan (Faisal Bastri doen UI)”.

Korupsi tidak dapat dipisahkan dari kolusi, karena kolusi pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang, nepotisme juga menjadi faktor yang penting karena korupsi selalu dilakukan dengan dorongan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Harusnya hukuman yang di berikan adalah Hukuman Mati atau seumur hidup, namun kenyataan tidak demikian, sehingga para koruptor berleluasa aktif berbisnis dan bergerilya di istana penjara.

Harapan kami agar negera ini harus keluar dari musibah kejahatan ekonomi, rakyat membutuhkan negara ini bebas dari KKN dan cita – cita rakyat yang adil dan makmur sedang di nanti dan berharap ada perubahan di awal pemimpin baru tahun 2014.

Penulis adalah Bekerja sebagai Staf Penelitian Dan Pengembangan Di Kator Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (PGBP) Dan Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua. 

 

Read More